DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2025

Nomor: 59
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Yang Meliputi Kawasan Tanpa Rokok, Bentuk, Ukuran Dan Persyaratan Tanda Larangan Merokok, Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarmegara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar-mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.fasilitas olahraga;
f.angkutan umum;
g.tempat kerja; dan
h.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.poliklinik;
d.pusat kesehatan masyarakat;
e.balai pengobatan;
f.pos pelayanan terpadu;
g.pos pembinaan terpadu;
h.apotek;
i.praktek dokter/bidan/perawat swasta;
j.tempat praktek kesehatan swasta;
k.laboratorium kesehatan;
l.optik;
m.unit transfusi darah; dan
n.klinik.

Pasal 4

Tempat proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.sekolah;
b.perguruan tinggi;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.tempat bimbingan belajar;
f.tempat kursus;
g.perpustakaan;
h.laboratorium; dan
i.studio.

Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.area bermain anak;
b.tempat penitipan anak;
c.gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
d.gedung Taman Kanak-kanak; dan
e.taman kota.

Pasal 6

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

a.masjid/mushola;
b.gereja;
c.vihara;
d.pura;
e.klenteng; dan
f.candi.

Pasal 7

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, antara lain meliputi:

a.lapangan olahraga;
b.stadion;
c.kolam renang;
d.tempat senam;
e.pusat kebugaran; dan
f.gedung olah raga.

Pasal 8

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:

a.bus umum;
b.angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
c.delman;
d.angkutan kota;
e.taksi; dan
f.ojek.

Pasal 9

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yang meliputi:

a.perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
b.perkantoran swasta;
c.industri; dan
d.pabrik.

Pasal 10

Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h yang meliputi:

a.tempat umum terdiri atas:
1. 1.pasar modern;
2. 2.pasar rakyat; atau pasar tradisional;
3. 3.tempat wisata;
4. 4.tempat olahraga;
5. 5.tempat hiburan;
6. 6.hotel dan restoran;
7. 7.halte;
8. 8.terminal angkutan umum; dan
9. 9.tempat umum lainnya.
b.tempat lainnya yang ditetapkan terdiri atas:
1. 1.asrama sekolah, asrama mahasiswa, asrama haji, asrama pekerja dan asrama lainnya;
2. 2.panti asuhan/panti rehabilitasi;
3. 3.alun-alun, lapangan, taman kota, ruang terbuka hijau atau ruang terbuka lainnya yang dipergunakan sebagai ruang publik, dan;
4. 4.tempat permainan ketangkasan;
5. 5.tempat pertemuan;
6. 6.terminal angkutan barang atau ekspedisi; dan
7. 7.tempat seminar.

BAB III

BENTUK, UKURAN DAN PERSYARATAN TANDA LARANGAN MEROKOK

Pasal 11

Bentuk tanda dilarang merokok berupa:

a.suara;
b.tulisan; dan/atau
c.gambar.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…