DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentan g Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Loga m dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dala m Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umu m Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGA M DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGA M DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGA M DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara
2.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
3.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4.Provinsi adalah Provinsi Jawa Te ngah.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, m eliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat me maksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dala m peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
12.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
13.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupaka n Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan pemungutan pajak MBLB terutang.

BAB III

PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1)Perhitungan, pembayaran dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam Surat Setoran Pajak Daerah Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan penagih an.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penagihan sanksi adaministrasi atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Dearah.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak MBLB.
(8)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.
(9)Pemberian keringanan pokok pajak da n/atau sanksi denda MBLB menjadi perhitungan perolehan Opsen MBLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk me mperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak MBLB.
(3)Salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.
(4)Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Pendapatan, penagihan dan pengawasan Wajib Pajak ber sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
3. c.Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang perpajakan;
4. d.Pendampingan dan dukungan kapasitas dibidang perpajakan; dan
5. e.Peningkatan pengetahuan dan ke mampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dala m perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 6

(1)Bupati bersama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokan:
1. a.surat pemberitahuan pajak daerah;
2. b.surat setoran pajak daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokuman penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada aya t (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 11-2-2025 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 11-2-2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 202 5 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Syahbudin Usmoyo, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19740223 199803 1 006 Pj. BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, MUHA MA D MASROFI TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…