DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Yang Meliputi Anggaran, Pengelola, Penerima Bantuan, Pendataan Dan Pendaftaran, Tata Cara Pembayaran, Pemantauan Dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk perlindungan jaminan sosial kepada buruh tani tembakau dan pekerja rentan sosial lainnya, perlu mengalokasikan anggaran untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
7.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi pekerja berupa santunan uang dan pelayanan akibat risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, hamil, bersalin, dan meninggal dunia.
9.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau Daerah penghasil tembakau.
10.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau Daerah penghasil tembakau.
11.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi pekerja berupa santunan uang dan pelayanan akibat risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, hamil, bersalin, dan meninggal dunia..
12.Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
13.Pekerja Rentan Sosial Lainnya adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan fluktuatif yang tidak stabil dan memiliki kondisi kerja di bawah standar, sehingga rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kondisi finansial darurat.
14.Penderes adalah seorang yang sehari-harinya memanjat pohon kelapa atau pohon aren untuk menyadap nira guna dijadikan gula merah dan/atau Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). buruh pengolah nira menjadi gula merah; dan
15.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

Anggaran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB III

PENGELOLA

Pasal 3

Bantuan iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh Dinas.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

(1)Bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Buruh Tani Tembakau Dan Pekerja Rentan Sosial Lainnya.
(2)Pekerja rentan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penderes; dan
2. b.Nelayan Kecil.

Pasal 5

Penerima bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 menerima bantuan iuran berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

BAB V

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 6

(1)Pendataan calon peserta penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan oleh:
1. a.Dinas; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan perternakan.
(2)Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan perternakan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
(4)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada Dinas untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(5)Penerima bantuan iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dinas mendaftarkan penerima bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Dinas membayar tagihan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
(2)Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…