DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2025

Nomor: 64
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Yang Meliputi a. tata cara permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; b. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; c. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; d. tata cara pelaporan dan evaluasi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi; dan e. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 311); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor dalam rangka mendorong peningkatan Investasi di Daerah.
5.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
6.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi dapat berupa Investasi dalam negeri dan Investasi asing.
8.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12.Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
13.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
2. b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;
3. c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. d.menciptakan lapangan kerja;
5. e.mendorong meningkatnya penanaman modal; dan
6. f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

(1)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan berupa:
1. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah; dan
2. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kebijakan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat berupa:

a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi yang meliputi:
1. 1.informasi potensi Daerah melalui website/media sosial; dan /atau
2. 2.hasil kajian potensi Investasi.
b.fasilitasi penyediaan lahan/lokasi yang meliputi:
1. 1.informasi rencana tata ruang wilayah;
2. 2.bantuan teknis pengadaan lahan;
3. 3.percepatan pengadaan lahan; dan/atau
4. 4.penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.
c.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berupa Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, seperti layanan Online Single Submission (OSS), layanan prioritas;
d.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah dengan komitmen antar Pemangku Kepentingan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.;
e.penyediaan sarana dan prasarana jaringan transportasi umum, jaringan air limbah dan sampah, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi dan jaringan informasi dan publikasi;
f.pemberian bantuan teknis berupa bimbingan teknis, tenaga ahli, dan/atau pelatihan;
g.kemudahan akses pemasaran hasil produksi berupa pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi, menyambungkan dengan media promosi online dan penyediaan dan pembaharuan informasi pasar;
h.kemudahan investasi konstruksi berupa Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi, antara lain bisa melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi sambil mengurus persetujuan bangunan gedung;
i.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah berupa Kemudahan Penanaman Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah antara lain Kawasan Strategis sesuai rencana tata ruang wilayah;
j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa bantuan dan/atau fasilitasi hak kekayaan intelektual, bantuan dan/atau fasilitasi sertifikat halal, bantuan dan/atau fasilitasi standar nasional indonesia, dan bantuan dan/atau fasilitasi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil berupa penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha dan penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu;
l.kemudahan akses kemudahan bahan baku berupa mempertemukan dengan penyedia bahan baku dan memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti; dan/atau
m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah berupa mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di daerah, menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar dan memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 kepada masyarakat dan/atau penanam modal sesuai skala prioritas.
(2)Pemberian insentif dan kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau Penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. d.bentuk insentif dan/atau kemudahan;
5. e.jangka waktu insentif; dan
6. f.hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
b.tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
c.jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
d.tata cara pelaporan dan evaluasi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
(2)Tata cara permohonan insentif dan/atau Kemudahan Investasi meliputi:
1. a.Bagi Investor Baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :
  1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  2. 2.profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
  3. 3.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
  4. 4.surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
  5. 5.fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah permohonan diwakilkan; dan
  6. 6.fotokopi Nomor Induk Berusaha.
2. b.Bagi Investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan:
  1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  2. 2.bukti pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  3. 3.profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
  4. 4.neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi/laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
  5. 5.perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  6. 6.lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
  7. 7.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
  8. 8.surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
  9. 9.fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
  10. 10.fotokopi Izin Usaha; dan
  11. 11.laporan Kegiatan Investasi terakhir.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi, Bupati menetapkan tim verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
(2)Tim Verifikasi Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi.
(4)Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemohon insentif dan/atau kemudahan investasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
(5)Jika dari hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kekurangan atau kesalahan, berkas permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dikembalikan untuk dilakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sesuai aturan, tim verifikasi melakukan rapat koordinasi.
(7)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi.
(8)Tim verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi usaha pemohon insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7).
(9)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan Investor atau penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.
(10)Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(11)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan tim verifikasi.
(12)Format dokumen pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi terdiri dari
1. a.permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi;
2. b.rekomendasi tim verifikasi dan penilaian; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. c.hasil penilaian tim verifikasi dan penilaian; dan
4. d.laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi.
(13)Format dokumen pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
(2)Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun bagi penanam modal yang akan melakukan pengembangan atau perluasan usaha.
(4)Dikecualikan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi untuk pajak air tanah diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI PENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

(1)Masyarakat dan/atau Investor/penanam modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi yang diterima terhadap pengelolaan usaha/kegiatan usaha.
(4)Penanam Modal penerima insentif dan/atau kemudahan investasi, yang tidak melaporkan hasil kegiatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 1 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal bersama dengan tim verifikasi melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Pemberian Insentif dan kemudahan investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan investasi dinilai tidak memenuhi kriteria.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal untuk dibahas dan ditindaklanjuti tim verifikasi.
(4)Tata cara evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal melakukan koordinasi dengan tim verifikasi;
2. b.tim verifikasi mempelajari laporan tertulis dari penerima insentif dan/atau kemudahan investasi;
3. c.koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai kebutuhan;
4. d.evaluasi dilakukan berdasarkan:
  1. 1.laporan penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi; dan/atau
  2. 2.kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
5. e.hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…