Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal Yang Meliputi a. penerima Insentif; b. tata cara pemberian Insentif; dan c. pembinaan dan pengawasan.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah seorang pejabat struktural yang memimpin unit kerja di Setda, bertugas menyiapkan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana, serta melakukan pembinaan administrasi terkait, menjadi unsur staf di bawah Sekretaris Daerah. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia yang bertugas menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertanggung jawab langsung kepada 8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. 9. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 10. Lembaga Pendidikan Al Qur’an yang selanjutnya disebut LPQ adalah lembaga pendidikan nonformal keagamaan Islam berbasis kemasyarakatan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). yang bertujuan untuk memberikan pengajaran pembacaan Al Qur’an sejak usia dini serta memahami dasar-dasar Dinul Islam. 11. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perorangan, yayasan, organisai masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. 12. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutya disebut FKDT adalah lembaga yang kegiatannya mengkoordinir, membina dan mengembangkan pengelolaan MDT. 13. Badan Koordinator Lembaga Pendidikan Al Quran yang selanjutnya disebut Badko LPQ, adalah lembaga yang kegiatannya mengkoordinir, membina dan mengembangkan pengelolaan LPQ. 14. Forum Komunikasi Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut FKPP, adalah lembaga yang kegiatannya mengoordinasikan, membina dan mengembangkan pengelolaan Pesantren. 15. Guru MDT adalah tenaga pendidik yang mengajar di MDT. 16. Guru LPQ adalah tenaga pendidik yang mengajar di LPQ. 17. Guru Pesantren adalah tenaga pendidik yang mengajar di pondok pesantren. 18. Pembina Iman Kristen adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Kristen. 19. Pembina Iman Katolik adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Katolik. 20. Pembina Iman Hindu adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Hindu. 21. Pembina Iman Budha adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Budha. 22. Pembina Iman Khonghucu adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Khonghucu. 23. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan atas pengabdiannya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru keagamaan nonformal.
Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan semangat pengabdian bagi guru keagamaan nonformal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BAB III RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. penerima Insentif; b. tata cara pemberian Insentif; dan c. pembinaan dan pengawasan. BAB IV PENERIMA INSENTIF
(1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada guru keagamaan nonformal sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Guru MDT; b. Guru LPQ; c. Guru Pondok Pesantren; d. Pembina Iman Kristen; e. Pembina Iman Katolik; f. Pembina Iman Hindu; g. Pembina Iman Budha; dan h. Pembina Iman Khonghucu. (3) Guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. warga Daerah dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah; b. masih aktif mengajar paling sedikit 1 (satu) tahun; dan c. tidak berstatus sebagai ASN, TNI dan Polri.
(1) Pemberian insentif kepada Guru MDT, LPQ, dan Pesantren dengan ketentuan sebagai berikut: a. setiap MDT, LPQ, dan Pesantren diberikan 1 (satu) guru penerima insentif; b. dalam hal MDT, LPQ, dan Pesantren memiliki lebih dari 10 (sepuluh) orang murid/santri, kelipatan 10 (sepuluh) orang murid/santri berikutnya, diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif; dan c. dalam hal MDT, LPQ, dan Pesantren memiliki lebih dari 10 (sepuluh)) orang murid/santri dan kelipatan 10 (sepuluh) orang murid/santri berikutnya tidak terpenuhi namun jumlah murid/santri lebih dari atau sama dengan 6 (enam), diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif. (2) Pemberian insentif kepada Pembina Iman Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu dengan ketentuan sebagai berikut: a. setiap Pembina iman memiliki lebih dari 10 (sepuluh) orang jemaat, setiap kelipatan 10 (sepuluh) orang jemaat berikutnya diberikan 1 (satu) Pembina Iman penerima insentif; dan b. dalam hal Pembina Iman memiliki lebih dari 10 (sepuluh) orang jemaat dan 10 (sepuluh) orang jemaat berikutnya tidak terpenuhi namun jumlah jemaat lebih dari atau sama dengan 6 (enam, diberikan tambahan 1 (satu) Pembina Iman penerima insentif. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan bantuan iuran jaminan kesehatan atau ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan Insentif
(1) Pengajuan permohonan Insentif Guru keagamaan nonformal dilakukan oleh: a. kepala MDT; b. kepala LPQ; c. Pengasuh Pesantren; d. pimpinan Pembina Iman Kristen; e. pimpinan Pembina Iman Katolik; f. impinan Pembina Iman Hindu; g. pimpinan Pembina Iman Budha; dan h. pimpinan Pembina Iman Khonghucu. (2) Pengajuan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi guru MDT/LPQ, diketahui oleh kepala desa/lurah dan ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, dan Badan koordinasi LPQ kecamatan; b. bagi guru pesantren, diketahui oleh kepala desa/lurah dan ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Daerah; dan c. bagi Pembina Iman Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama atau Pejabat terkait pada Kantor Kementerian Agama. (3) Permohonan insentif bagi guru MDT, LPQ, dan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. foto kopi izin operasional/pendirian MDT, LPQ dan Pesantren, yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama; b. daftar kolektif guru calon penerima insentif dari Kepala MDT, LPQ, dan Pengasuh Pesantren; c. surat keputusan Pengangkatan Guru dari Kepala MDT, LPQ, Pengasuh Pesantren; d. daftar murid/santri dari kepala MDT, LPQ, dan Pengasuh Pesantren; e. foto kopi kartu tanda penduduk; f. surat pernyataan tidak berstatus sebagai ASN, TNI dan Polri; dan g. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama, atau pejabat lain sesuai kewenangannya. (4) Permohonan insentif bagi Pembina Iman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. daftar kolektif Pembina Iman calon penerima insentif dari Pimpinan Pembina Iman; b. surat penugasan sebagai Pembina Iman dari Pimpinan Pembina Iman; c. daftar jemaat dari pimpinan Pembina Iman; d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk; e. surat pernyataan tidak berstatus sebagai ASN, TNI dan Polri; dan f. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (5) Ketentuan mengenai format surat permohonan dan lampiran surat permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Verifikasi Pemberian Insentif
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan verifikasi administrasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi. (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas: a. ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; b. wakil ketua : Unsur Kantor Kementerian Agama; c. sekretaris : Kepala Bagian; d. anggota : 1. unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang keuangan; 2. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 3. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan bidang sosial; dan 4. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1) Berdasarkan hasil verifikasi daftar calon penerima Insentif yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, Kepala Bagian atau Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati, mengajukan usulan penerima Insentif kepada Bupati. (2) Bupati menetapkan penerima Insentif dengan Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan Insentif
Mekanisme pencairan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian Insentif kepada guru keagamaan nonformal. (2) Dalam melakukan pembinaan Bupati membentuk tim pembina. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas: e. penasihat : Bupati; f. wakil penasihat : Wakil Bupati; g. penanggung jawab : Sekteratis Daerah; h. ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; i. Sekretaris : Kepala Bagian; dan j. anggota : 1. kepala Kantor Kementerian Agama; 2. kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang keuangan; 3. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 4. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan bidang sosial; dan 5. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan pembinaan, arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program; b. melakukan evaluasi keberhasilan program; c. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program; d. memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan masyarakat umum dalam rangka pencapaian program; dan e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Inspektorat Daerah melakukan Pengawasan atas pelaksanaan pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal.
Membuka PDF…