DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2025

Nomor: 68
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Yang Meliputi Tata Laksana, Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah baik yang dibiayai dengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau dana non anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu adanya pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu diatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6.Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7.Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Bagian adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
10.Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
11.Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan selanjutnya disebut Laporan POK adalah Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan yang dibuat oleh PD.
12.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
13.Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
14.Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala PD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
15.Tindak Lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan/atau usul penyesuaian.
16.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
17.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
18.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22.Sistem Informasi Pengendalian Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut SIPOK adalah aplikasi yang digunakan sebagai instrument pendukung untuk mengukur capaian kinerja fisik kegiatan dan serapan anggaran kegiatan secara bulanan.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Non APBD adalah anggaran yang tidak termasuk dalam APBD Kabupaten Banjarnegara antara lain Dana Tugas Pembantuan, Dana Hibah, dan Bantuan Keuangan lainnya yang sah.

BAB II

TATA LAKSANA

Pasal 2

Pengendalian dan Evaluasi ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD dan dana Non APBD.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD dan Non APBD berakhir.
(2)Kepala PD menyusun dan menyampaikan Laporan POK kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian.
(3)Kepala Bagian bertanggung jawab dalam menghimpun Laporan POK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemudian menganalisis dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). menyusunnya menjadi laporan Pengendalian Operasional Kegiatan PD serta disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah dan PD yang bersangkutan.

Pasal 4

Berdasarkan Laporan POK Kepala Bagian melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan Kegiatan pembangunan.

Pasal 5

(1)Setelah DPA-PD disahkan, BPPKAD mengirimkan salinan DPA-PD kepada Bagian.
(2)Untuk dana non APBD, setelah DPA-PD ditetapkan dan diterima oleh PD terkait, PD terkait mengirimkan salinan DPA-PD kepada Bagian.

Pasal 6

(1)Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara mendalam tentang realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dengan cara klarifikasi maupun peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan .
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan masukan bagi PD yang bersangkutan dan Inspektorat Daerah.

Pasal 7

Monitoring dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.menentukan indikator yang disusun dalam bentuk check list;
b.mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan berdasarkan Laporan POK dan laporan lainnya;
c.melakukan koordinasi untuk pendalaman dan klarifikasi materi laporan; dan
d.melaporkan peninjauan lapangan jika diperlukan.

Pasal 8

(1)Kepala PD bertanggung jawab atas pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Monitoring. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Dalam hal Kepala PD tidak menindaklanjuti hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat teguran oleh Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 9

(1)Bagian melakukan Evaluasi pelaksanaan pembangunan setiap bulan berdasarkan laporan pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan PD 1 (satu) bulan sebelumnya.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik Kegiatan PD.
(3)Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai capaian realisasi pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan PD.
(4)Ketentuan mengenai tata cara atau mekanisme Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Laporan POK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
1. a.resume progres fisik dan keuangan;
2. b.rekapitulasi Perkembangan POK seluruh PD;
3. c.laporan progres Fisik dan Keuangan per PD; dan
4. d.laporan pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan PD yang bersumber dari anggaran non APBD.
(2)Untuk pelaksanaan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PD menyampaikan laporan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bagian paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya melalui SIPOK dan/atau surat elektronik.
(4)Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan libur atau cuti bersama, maka penyampaian laporan dilaksanakan paling lambat pada hari pertama masuk kerja berikutnya.
(5)Dalam rangka pelaksanaan Laporan POK, ditunjuk operator pada Bagian dan operator pada masing-masing PD.
(6)Penunjukan Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…