DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembiayaan, Penerima Bantuan, Penyaluran dan Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan operasional harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan bantuan operasional satuan pendidikan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Telah diteliti oleh Paraf Kepala Dindikpora
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN USIA DEWASA TIDAK SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan usia dewasa tidak sekolah untuk mendukung rata-rata lama sekolah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.meningkatkan angka partisipasi kasar dan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada tingginya rata-rata lama sekolah;
2. b.meningkatkan akses bagi warga yang berusia di atas 24 (dua puluh empat) tahun yang berminat kembali bersekolah agar mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menaikkan angka rata-rata lama sekolah yang menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia;
3. c.memberikan kesempatan kepada warga yang tidak mampu dan keluarga yang berminat belajar ke jenjang pendidikan hingga tamat pendidikan dasar dan menengah karena kesulitan ekonomi; dan
4. d.meringankan biaya pendidikan bagi warga masyarakat yang tinggal di Daerah. Telah diteliti oleh Paraf Kepala Dindikpora

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1)Pembiayaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satuan pendidikan kesetaraan untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C bagi masyarakat yang tinggal di Daerah dan ingin kembali bersekolah.
(3)Satuan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyatakat dan Sanggar Kegiatan Belajar.
(4)Besaran bantuan operasional pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Besaran bantuan operasional yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah merupakan masyarakat yang yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan yang merupakan aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 5

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah disalurkan ke Rekening Pusat Kegiatan Belajar Masyatakat dan Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah. Telah diteliti oleh Paraf Kepala Dindikpora

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 3-3-2025 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 3-3-2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Syahbudin Usmoyo, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19740223 199803 1 006 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…