DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III JENIS PELAYANAN BAB IV MUTU PELAYANAN BAB V PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN (Indikator dan Standar Jenis Pelayanan BLUD UPT Puskesmas, Rumus Perhitungan Pencapaian SPM)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga.
7.Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

a.jenis pelayanan;
b.mutu pelayanan;
c.pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.pelayanan kesehatan ibu hamil;
b.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d.pelayanan kesehatan balita;
e.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus.

Pasal 4

(1)Setiap jenis pelayanan UPT Puskesmas memuat indikator dan standar pelayanan.
(2)Indikator SPM UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh UPT Puskesmas.
(3)Indikator SPM UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
(4)Pejabat struktural di lingkungan UPT Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian indikator SPM BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(5)Indikator SPM UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

Pasal 5

(1)Setiap jenis pelayanan UPT Puskesmas memuat target pencapaian SPM.
(2)Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan UPT Puskesmas.
(3)Data dasar dan kemampuan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu memperhatikan data dasar dan kemampuan UPT Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target SPM nasional.
(4)Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target setiap bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

BAB IV

MUTU PELAYANAN

Pasal 6

(1)Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang kompeten dan dilakukan sesuai dengan standar teknis yang terdiri atas:
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. b.standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan;
3. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya baik pada upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 7

Rumus penghitungan pencapaian SPM pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Kepala UPT Puskesmas menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM UPT Puskesmas setiap tahun.
(2)Laporan penerapan dan pencapaian SPM UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(3)Laporan penerapan dan pencapaian SPM UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM UPT Puskesmas.

Pasal 9

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis UPT Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5

Pasal 10

Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas melalui Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

Pasal 11

(1)Biaya yang diperlukan dalam raangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada UPT Puskesmas dan ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran UPT Puslesmas.
(2)Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…