Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2025
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI NJOP BAB III PENENTUAN BESARAN NJOP PBB-P2 BAB IV KETENTUAN PENUTUP
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI NJOP BAB III PENENTUAN BESARAN NJOP PBB-P2 BAB IV KETENTUAN PENUTUP
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6856);
MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
BAB II KLASIFIKASI NJOP
BAB II
Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah yang objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya. BAB III PENENTUAN BESARAN NJOP PBB-P2
BAB III
Badan dapat melakukan kegiatan penilaian massal dan penilaian individu dengan tujuan penyempurnaan basis data dan penentuan besarnya NJOP. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
1) pembuatan salinan SPPT PBB-P2; 2) penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan; 3) tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan 4) mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak. KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…