DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI NJOP BAB III PENENTUAN BESARAN NJOP PBB-P2 BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kabupaten Bantaeng Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 47A). MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
4.Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
7.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
8.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9.Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
10.Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.
11.Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan atau biaya komponen material bangunan dan atau biaya komponen fasilitas bangunan.
12.Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
13.Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok obyek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan atau pemilikan obyek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.
14.Computer Assisted Valuation yang selanjutnya disingkat CAV adalah proses penilaian yang menggunakan bantuan komputer dengan kriteria yang sudah ditentukan.
15.Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu.
16.Objek pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus, atau keberadaannya memiliki arti yang khusus.

BAB II

KLASIFIKASI NJOP

Pasal 2

(1)Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan objek pajak bumi dan bangunan yang pemungutan pajak bumi dan bangunannya merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan,dan/atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
7. g.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
8. h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9. i.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.
(4)Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.objek pajak umum; dan
2. b.objek pajak khusus.
(5)Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.objek pajak standar; dan
2. b.objek pajak nonstandar.
(6)Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf amerupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu;
(7)Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus, atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
1. a.jalan tol;
2. b.bandar udara;
3. c.stasiun;
4. d.bendungan;
5. e.pelabuhan, dermaga, galangan kapal;
6. f.lapangan golf;
7. g.stadion;
8. h.sirkuit balap;
9. i.pabrik semen/pupuk;
10. j.tempat rekreasi;
11. k.tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas;
12. l.pipa minyak, air, atau gas;
13. m.stasiun pengisian bahan bakar;
14. n.menara; dan
15. o.Bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)Termasuk objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Bangunan yang berada di bawah permukaan Bumi, baik yang menjadi bagian dari Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maupun yang berdiri sendiri.

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 yakni NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP hasil Penilaian PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi :
1. a.NJOP Bumi; dan/atau
2. b.NJOP Bangunan.
(4)Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
(6)Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7)Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Nilai Jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 4

Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah yang objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya.

BAB III

PENENTUAN BESARAN NJOP PBB-P2

Pasal 5

(1)Penentuan besarnya NJOP diperoleh dari harga rata-rata yang diperoleh secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan dengan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti.
(2)Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis merupakan suatu pendekatan/metode penentuan NJOP dengan cara membandingkannya dengan objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
(3)Nilai perolehan baru merupakan suatu pendekatan/metode penentuan NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan Penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penilaian Objek PBB-P2 dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yakni:
1. a.penilaian massal;dan
2. b.penilaian individu.
(2)Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dimana NJOP dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada ZNT, sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan.
(3)Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan untuk Objek Pajak umum yang bernilai tinggi/tertentu, baik Objek Pajak khusus ataupun Objek Pajak umum yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program dengan memperhitungkan karakteristik dari Objek Pajak tersebut.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penilaian massal dan penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Badan dapat melakukan kegiatan penilaian massal dan penilaian individu dengan tujuan penyempurnaan basis data dan penentuan besarnya NJOP. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6

Pasal 8

(1)Proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Pejabat Penilai.
(2)Persyaratan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jumlah Pejabat Penilai tidak mencukupi, Bupati dapat menunjuk Petugas Penilai yang bersifat sementara dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mengukuhkan kembali Petugas Penilai yang telah ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini;dan/atau
2. b.menunjuk pegawai negeri sipil yang akan diproyeksikan sebagai Pejabat Penilai sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pejabat Penilai.
(4)Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan Penilaian PBB-P2 sampai dengan diangkatnya Pejabat Penilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
(5)Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
1. a.telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau
2. b.pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2;
3. c.memiliki kemampuan melakukan Penilaian PBB-P2;dan
4. d.telah mengikuti dan lulus sertifikasi penilai PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan berdasarkan penilaian oleh Bupati.
(7)Pemenuhan sertifikasi penilai PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penilaian PBB-P2 dengan penilai publik dan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi pada bidang Penilaian PBB-P2 dalam hal:
1. a.belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
2. b.jumlah dan kualifikasi Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tersedia belum mencukupi; dan
3. c.optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan kegiatan penilaian Objek PBB-P2 guna pemeliharaan basis data guna penentuan besarnya NJOP, Badan dapat bekerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi/akademisi dan pihak ketiga lainnya.
(2)Penilaian Objek PBB-P2 dalam rangka penentuan besarnya NJOP dapat dilakukan oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelaksanaan kegiatan penilaian disusun dengan rencana kerja dan mendapatkan penetapan dari Bupati. Dokumentasi dan Informasi Hukum|7

Pasal 10

(1)SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Badan selaku pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan dalam penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2, penandatanganan SPPT PBB-P2 dilakukan denganx:
1. a.cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);dan
2. b.cap dan tanda tangan stempel untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
(4)SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
1. a.pencetakan massal;
2. b.pencetakan dalam rangka : 1) pembuatan salinan SPPT PBB-P2; 2) penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan; 3) tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan 4) mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…