DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEJABAT PENGELOLA BAB IV PENGANGGARAN BLUD BAB V PENGELOLAAN KAS BAB VI PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAB VII PENATAUSAHAAN BARANG BAB VIII PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BAB IX INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang. Mengingat: 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327. Tambahan Lembaran Negara Nomor 7078); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG

BAB I

: PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan C. Sistematika BAB II : PROFIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang B. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang C. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang D. Kegiatan Utama Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang E. Jumlah Pegawai BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas Akuntansi B. Basis Akuntansi C. Penerapan Kebijakan Akuntansi BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi B. Penjelasan Pos-Pos Neraca C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) D. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas BAB V : PENUTUP BUPATI BANTAENG, MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bantaeng ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2.Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang yang selanjutnya disebut RSUD Banyorang adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan sistem badan layanan umum daerah.
3.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
4.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
6.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 dan disetujui bersama oleh perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
12.Rekening Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang penerimaan pendapatan BLUD oleh Bendahara Penerimaan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
13.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
14.Rekening Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah.
17.Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterimanya.
18.Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada BLUD.
19.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang yang ditetapkan oleh Pemimpin yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20.Penatausahaan keuangan adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
21.Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22.Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD
23.Pembiayaan BLUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
24.Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP3BP adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh Pemimpin kepada PPKD untuk mengesahkan pendapatan, belanja, dan atau pembiayaan berupa uang yang digunakan langsung.
25.Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP2BP adalah Surat Pengesahan yang diterbitkan oleh PPKD untuk mengesahkan pendapatan, belanja, dan atau pembiayaan berdasarkan SP3BP.
26.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
28.Pejabat pengelola adalah pejabat yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
29.Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah tambahan uang untuk mengganti uang persediaan yang sudah digunakan.
30.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
31.Surat perintah Pembayaran Uang Persediaan yang disingkat SPPD UP adalah surat yang digunakan untuk mengisi UP pada BLUD.
32.Surat Perintah Pencairan Dana untuk Ganti Uang Persediaan yang disingkat SPPD GU adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana ganti uang.
33.Surat Permintaan Pencairan Dana Belanja Langsung yang selanjutnya disingkat SPPD-LS adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pencairan dana untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
34.Berita Acara yang selanjutnya disingkat BA adalah dokumen yang mencatat transaksi jual beli, sewa menyewa, atau pemberian barang atau jasa.
35.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen legal yang berfungsi sebagai bukti serah terima barang atau jasa. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
36.Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
37.Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan disetorkan ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak penjual.
38.Surat Otorisasi Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat S-OPD adalah
39.Surat Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Surat-PD adalah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan BLUD meliputi:

a.pejabat pengelola;
b.penganggaran BLUD;
c.pengelolaan kas;
d.penatausahaan keuangan;
e.penatausahaan barang;
f.piutang dan utang/pinjaman;
g.investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan devisit;
h.pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 3

Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :

a.pemimpin BLUD:
b.pejabat keuangan; dan
c.pejabat teknis.

Pasal 4

(1)Pimpinan BLUD dijabat oleh Direktur RSUD Banyorang.
(2)Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
2. b.menyusun renstra bisnis BLUD;
3. c.menyiapkan RBA;
4. d.mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
5. e.menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan- undangan; dan
6. f.menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
(3)Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
(4)Pimpinan BLUD merupakan kuasa pengguna anggaran daerah.

Pasal 5

(1)Pejabat Keuangan BLUD dijabat oleh Kepala Tata Usaha.
(2)Pejabat Keuangan BLUD, mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
2. b.menyiapkan DPA BLUD;
3. c.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. e.melakukan pengelolaan utang-piutang:
6. f.menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
7. g.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan
8. h.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
(3)Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
(4)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran,
(5)Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1)Pejabat Teknis BLUD terdiri dari :
1. a.kepala seksi keperawatan; dan
2. b.kepala seksi pelayanan dan penunjang medik
(2)Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
3. c.mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan di bidangnya;
(3)Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing;
(4)Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya

Pasal 7

(1)Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana Pasal 5 ayat (4) ditunjuk oleh Pemimpin.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas BLUD;
2. b.melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati; Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
3. c.meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
4. d.menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterimanya;
5. e.menyiapkan dokumen Tanda Bukti Penerimaan atas pelayanan BLUD;
6. f.menyiapkan dokumen tanda bukti pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan BLUD; dan
7. g.menyiapkan dokumen Surat Tanda Setoran atas pendapatan BLUD.
(3)Bendahara Pengeluaran sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan S-PPD UP/GU dan S-PPD LS;
2. b.menerima dan menyimpan UP untuk keperluan operasional BLUD;
3. c.melaksanakan pembayaran atas UP yang dikelolanya;
4. d.menolak perintah bayar dari Pemimpin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. f.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.
8. h.melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
9. i.memeriksa kas secara periodik;
10. j.menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; dan
11. k.menerima, menyetorkan, dan menyiapkan dokumen Surat Tanda Setoran atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

BAB IV

PENGANGGARAN BLUD

Pasal 8

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas :

a.pendapatan BLUD,
b.belanja BLUD, dan
c.pembiayaan BLUD.

Pasal 9

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari:

a.jasa Layanan,
b.hibah,
c.hasil kerja sama dengan pihak lain,
d.APBD; dan
e.lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8

Pasal 10

(1)Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, meliputi :
1. a.pendapatan pelayanan rawat jalan;
2. b.pendapatan layanan Unit Gawat Darurat;
3. b.pendapatan pelayanan rawat inap; dan
4. c.pendapatan pelayanan penunjang.
(2)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(4)Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
(5)Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6)Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
1. a.jasa giro,
2. b.pendapatan bunga,
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing:
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD,
5. e.investasi:
6. f.pengembangan usaha.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…