DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGATURAN UMUM BAB III PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB IV OPSEN BAB V PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB VII SINERGITAS PEMUNGUTAN BAB VIII KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA BAB IX REKONSILIASI PAJAK BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6.Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah perangkat daerah yang mengelola administrasi pajak daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
8.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan darisumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
9.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
10.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
11.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pokok penjualan jenis komoditi tambang mineral bukan logam dan batuan.
15.Koefisien adalah faktor pengali sebagai dasar perhitungan biaya bahan , biaya alat, dan upah tenaga kerja dalam analisis harga dan satuan pekerjaan.
16.Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
17.Mineral adalah Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat Fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
18.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen berisi susunan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan
19.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
20.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada Daerah.
22.Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan Pajak.
23.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24.Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.
25.Surat Tagihan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29.Pengurangan Pajak adalah pengurangan jumlah Pajak yang harus dibayar.
30.Keringanan Pajak adalah pemberian kesempatan untuk menunda dan/atau mengangsur pembayaran Pajak, baik sebagian atau seluruhnya.
31.Pembebasan Pajak adalah pembebasan dari kewajiban pembayaran pokok Pajak dan/atau sanksi administratif. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
32.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
33.Mineral Bukan Logam dan Batuan ikutan yang selanjutnya disebut MBLB ikutan adalah objek mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dalam kegiatan penambangan.

BAB II

PENGATURAN UMUM

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yakni:

a.Pajak MBLB; dan
b.Opsen Pajak MBLB.

BAB III

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 3

(1)Setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan dipungut Pajak dengan nama Pajak MBLB.
(2)Objek Pajak MBLB merupakan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
1. a.asbes;
2. b.batu tulis;
3. c.batu setengah permata;
4. d.batu kapur;
5. e.batu apung;
6. f.batu permata
7. g.bentonit;
8. h.dolomite;
9. i.feldspar;
10. j.garam batu
11. k.grafit;
12. l.granit/andesit;
13. m.gips;
14. n.kalsit;
15. o.kaolin;
16. p.leusit;
17. q.magnesit;
18. r.mika;
19. s.marmer;
20. t.nitrat;
21. u.opsidien;
22. v.oker;
23. w.pasir dan kerikil;
24. x.pasir kuarsa;
25. y.perlit; Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
26. z.phospa; aa. talk; bb. tanah serap; cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosit; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; kk. belerang ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2):
1. a.kegiatan pengambilan MBLB yang tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
2. b.kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB mengacu pada Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 4

(1)Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
(2)Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nilai pasarnya tidak tercantum dalam lampiran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harganya dapat ditentukan berdasarkan harga rata-rata dilokasi eksploitasi.

Pasal 5

(1)Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dilakukan dengan system Self assessment.
(2)Bagi wajib Pajak yang tidak melakukan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB secara Jabatan dengan menggunakan Nota Hitung.
(3)Penggunaan nota hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.dilakukan oleh Badan atau perangkat daerah yang ditunjuk;
2. b.dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Daerah;
3. c.penetapan nota hitung dilakukan dengan berdasarkan RAB pekerjaan dari rekanan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8
4. d.nota hitung digunakan sebagai dasar penetapan Pajak MBLB terutang.
5. e.setiap rekanan wajib menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak.
6. f.langkah dalam melakukan membayaran pajak dengan menggunakan nota hitung:
  1. 1.rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
  2. 2.berdasarkan kontrak yang dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke perangkat daerah yang mengelola perpajakan daerah untuk memohon ketetapan pajak;
  3. 3.rekanan membawa dokumen penagihan pembayaran ke Kantor Kas Umum Daerah dan menunjukkan bukti pemotongan pajak;
  4. 4.Kantor Kas Umum Daerah membayar termin/penagihan dikurangi pajak yang harus dibayar oleh rekanan; dan
  5. 5.potongan pajak dimasukkan ke rekening kas umum daerah pajak MBLB.

Pasal 6

(1)Penetapan HPP untuk Pajak MBLB dengan menggunakan Nota Hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem koefisien dengan berpedoman pada daftar Analisa Harga dan Satuan Pekerjaan yang berlaku di Daerah.
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni koefisien bahan baku dalam RAB kontrak kerja rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f angka 1 yang menjadi objek Pajak MBLB.
(3)Daftar Analisa Harga dan Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada rekomendasi dari Instansi teknis yang membidangi sektor Pekerjaan Umum di Daerah.

BAB IV

OPSEN

Pasal 7

(1)Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari MBLB.
(2)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3)Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB.

BAB V

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke Kas Daerah Kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB. Dokumentasi dan Informasi Hukum|9
(5)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksankan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan daerah.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(8)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilkukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
(4)Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6)Bentuk dan isi SKPDLB mengacu pada Peraturan Bupati Bantaeng tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

BAB VII

SINERGITAS PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|10

BAB VIII

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 11

(1)Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah daerah lain; dan/atau
3. c.pihak ketiga.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
6. f.penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
7. g.kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
(3)Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
(4)Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.
(5)Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju dan/atau menerima penawaran kerja sama dari pihak yang menawarkan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
(6)Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Gubernur bersama mitra kerja sama.
(7)Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)minimal mengatur ketentuan mengenai:
1. a.subjek kerja sama;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.ruang lingkup;
4. d.hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
5. e.jangka waktu perjanjian;
6. f.sumber pembiayaan;
7. g.penyelesaian perselisihan; Dokumentasi dan Informasi Hukum|11
8. h.sanksi;
9. i.korespondensi; dan
10. j.perubahan.
(8)Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja/pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewajibkan pelunasan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sebelum Wajib Pajak:
1. a.mengajukan proses perizinan dan/atau rekomendasi atas kegiatan usaha yang akan dilakukannya; dan
2. b.mendapatkan layanan publik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten.
(9)Jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan.
(10)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…