DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA BAB III KERJA SAMA BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesaia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelayanan teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
5.BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu di Daerah.
6.Direktur adalah pimpinan BLUD RSUD.
7.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD Rumah Sakit pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
8.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Rumah Sakit.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10.Kerja Sama Operasional adalah perikatan antara BLUD Rumah Sakit dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
11.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD RSUD atau sumber pembiayaan lainnya.
14.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
16.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17.Kemitraan adalah Kerja sama antara RSUD dan pihak lain dilakukan berdasarkan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.
18.Efesiensi adalah ukuran keberhasilan suatu kerja sama hyang dilaksanakan dengan baik.
19.Efektivitas adalah kemampuan menghasilkan kerjasama yang diinginkan.
20.Ekonomis adalah mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam suatu Kerjasama antara rumah sakit dan pihak ketiga lainnya.
21.Saling menguntungkan adalah kerja sama dilakukan atas unsur saling menutungkan antara para pihak. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 2

(1)Maksud kerja sama BLUD RSUD adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi.
(2)Tujuan kerja sama BLUD RSUD:
1. a.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
2. b.Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
3. c.Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
4. d.Meningkatkan kemampuan RSUD dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas
(3)Prinsip kerja sama BLUD RSUD:
1. a.Efesiensi;
2. b.Efektivitas;
3. c.Ekonomis;dan
4. d.Saling menguntungkan.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 3

(1)BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2)Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kerja Sama Operasional; dan
2. b.Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 4

(1)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
(2)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kerja Sama Operasional yang dilakukan antara BLUD RSUD dengan mitra kerja sama dalam rangka memenuhi, memperoleh, atau menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD.
(3)Kerja Sama Operasional penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan: Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
1. a.obat dan bahan medis habis pakai;
2. b.alat kesehatan;
3. c.alat non kesehatan;
4. d.bahan penunjang diagnostik;
5. e.sumber daya manusia kesehatan;
6. f.gas medis;
7. g.makan minum pasien;
8. h.jasa pelayanan kebersihan;
9. i.jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
10. k.jasa pelayanan parkir; dan m.jasa pelayanan lainnya.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
(2)Kerja sama dengan pihak lain melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.sewa;
2. b.kerja sama pemanfaatan;
3. c.BGS;
4. d.BSG;
5. e.pinjam pakai;dan
6. f.kerja sama penyediaan infrastruktur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pasal 6

Tata cara kerja sama dengan pihak lain melalui Kerja Sama Operasional dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penawaran;
c.penyusunan naskah perjanjian;
d.penandatanganan naskah perjanjian; dan
e.pelaksanaan Kerja Sama Operasional. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan langkah:

a.menyusun rencana kerja sama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
b.menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
c.menganalisa manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 8

(1)Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan dan pemilihan mitra kerja sama.
(2)Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penawaran kerja sama.
(3)Dokumen penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
1. a.objek yang dikerjasamakan;
2. b.manfaat kerja sama terhadap pembangunan Daerah;
3. c.bentuk kerja sama;
4. d.tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
5. e.jangka waktu kerja sama.
(4)Kerja sama dapat dilakukan atas prakarsa pihak lain dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kerja sama kepada Direktur.
(5)Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kajian.
(6)Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur memberikan jawaban atas penawaran kerja sama atas prakarsa pihak lain.

Pasal 9

(1)Penyusunan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh BLUD RSUD bersama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra kerja sama.
(2)Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.subjek kerja sama;
2. b.objek kerja sama;
3. c.ruang lingkup kerja sama;
4. d.pelaksanaan kerja sama; Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.jangka waktu kerja sama;
7. g.pembiayaan;
8. h.keadaan kahar;
9. i.penyelesaian perselisihan;dan
10. j.penyelesaian kerja sama.

Pasal 10

(1)Penandatanganan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan oleh Direktur dan pihak lain.
(2)Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
(3)Naskah perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Direktur dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan Kerja Sama Operasional antara BLUD RSUD dan pihak lain.
(4)Pelaksanaan perjanjian kerja sama diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 11

(1)Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain berupa:
1. a.uang;
2. b.barang; dan/atau
3. c.jasa pelayanan.
(2)Hasil kerja sama berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke rekening kas BLUD RSUD sebagai pendapatan BLUD RSUD.
(3)Hasil kerja sama berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil kerja sama berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterima langsung oleh BLUD RSUD untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…