DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I (Mengubah Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 pengaturan mengenai rencana kerja pemerintah daerah. Maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Atas Peraturn Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
6.Undang-Undang Nomor 141 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 tentang Rencana Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
12.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ((Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 1) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 52);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 5);
15.Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 8).
16.Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 12). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Pasal 1

Beberapa ketentutan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|5

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.
7.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut perubahan RKPD, adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu tahun 2025.
9.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.
10.Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.
11.Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng;
12.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
13.Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6

Pasal 2

(1)Maksud Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan 1 (satu) dan Triwulan II (dua) RKPD Tahun 2025 dan dssuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah dalam upaya perbaikan pencapaian target disegala bidang pembangunan.
(2)Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:
1. a.pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025;
2. b.secara normative menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
(3)Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan daerah yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri atas 7 (tujuh) Bab sistematika sebagai berikut:
(3)Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Ketentua Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAN BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025:

(1)Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 dan Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama DPRD; dan
(2)Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam menggunakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama DPRD.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan verifikasi kesesuaian anatara Perubahan RKPD Tahun 2025 dangan RKPD Tahun 2025. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 21 Juli 2025 BUPATI BANTAENG, Cap/ttd MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 21 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, ABDUL WAHAB BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025 NOMOR 22

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…