DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD BAB IV LAPORAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2025 Nomor 435);
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini bahwa RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok perubahan RPJMD Tahun 2025-2029, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai:
1. a.pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. b.acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan Daerah;
3. c.sebagai dasar penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagai landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2026; dan
4. d.untuk melakukan penyusunan RKA bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
7. g.bab VII penutup.
(2)Uraian sistematika RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah membuat laporan triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 05 Agustus 2025 BUPATI BANTAENG, Cap/Ttd MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN Diundangkan di Bantaeng pada tanggal, 05 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, ABDUL WAHAB BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025 NOMOR 24

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…