DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ORGANISASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAB III PENGELOLAAN BAB IV TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di provinsi Sulawesi Selatan Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078)
4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
9.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
10.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang- undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
13.Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
14.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
15.Tim Pengelola JDIH adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas melakukan pengelolaan website JDIH.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

(1)Pengelola JDIH di Daerah terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan pada Bagian Hukum.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.unit kerja pada PD yang membidangi kesekretariatan; dan
2. b.Desa.

Pasal 3

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia; Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
3. c.koleksi Dokumen Hukum;
4. d.teknis pengelolaan;
5. e.sarana dan prasarana; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
3. c.pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penyebarluasan produk hukum;
4. d.penataan Siskum berbasis teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
5. e.dokumentasi pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
6. f.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 4

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di instansinya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah;
2. b.pembangunan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
5. e.penyampaian laporan setiap tahun bulan Desember kepada Pusat JDIH.

Pasal 5

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berpedoman pada standar pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melakukan pengelolaan JDIH, meliputi: Dokumentasi dan Informasi Hukum|5

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum; dan
b.penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

(1)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling rendah memuat:
1. a.Peraturan Daerah;
2. b.Peraturan Bupati;
3. c.Keputusan Bupati;
4. d.Peraturan DPRD;
5. e.Keputusan DPRD;
6. f.Keputusan Pimpinan DPRD;
7. g.Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
8. h.Peraturan Desa; dan
9. i.Informasi Hukum lainnya.
(2)Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, paling rendah memuat:
1. a.surat edaran Bupati;
2. b.nota kesepahaman Bupati;
3. c.rancangan produk hukum di Daerah; dan
4. d.artikel hukum.

Pasal 8

(1)Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, melalui:
1. a.sistem katalog;
2. b.sistem mandiri; dan
3. c.sistem internet atau dalam jaringan.
(2)Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan serta Informasi Hukum ke dalam suatu unit komputer.
(3)Penataan Siskum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi pangkalan data yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
(4)Penataan Siskum melalui sistem internet atau dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui situs web yang dapat diintegrasikan dengan situs web jdih.bantaengkab.go.id sebagai pusat JDIH.

Pasal 9

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b paling rendah 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaruan data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan diunggah melalui Siskum Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 Anggota JDIH masing-masing.
(2)Anggota JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan salinan lunak dan salinan cetak produk hukum dan Informasi Hukum kepada pusat JDIH.

BAB IV

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 10

(1)Pusat JDIH dalam melakukan pengelolaan JDIH membentuk Tim Pengelola JDIH.
(2)Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bupati;
2. b.Sekretaris Daerah;
3. c.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. d.Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
5. e.Kepala Bagian Hukum;
6. f.penyuluh hukum;
7. g.analis hukum; dan
8. h.perancang peraturan perundang-undangan.
(3)Pembentukan Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…