DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGADAAN BAB III PENGANGKATAN BAB IV PENEMPATAN BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI PEMBERHENTIAN BAB VII PEMBINAAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
6.Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 12). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pmbantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi bersifat khusus atau unit Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau palitatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8.Pemimpin BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
9.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah tenaga manajemen bidang kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan.
12.Usia Pensiun adalah suatu proses berakhimya masa kerja secara rutin dan mulainya untuk memasuki masa beristirahat karena masa kerja secara aktif telah berakhir.
13.Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai yang bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada badan layanan umum daerah bidang kesehatan yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran badan layanan umum daerah.
14.Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah pemimpin dan pejabat teknis yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang dipekerjakan berdasarkan kebutuhan.
15.Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
16.Gaji adalah hak pejabat pengelola dan pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian atau kesepakatan kerja.
17.Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
18.Panitia Seleksi adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati untuk seleksi pejabat pengelola dan panitia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk seleksi pegawai yang bertugas untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Medical Check Up yang selanjutnya disingkat MCU adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh untuk mendeteksi penyakit atau kondisi yang mungkin tidak terlihat secara fisik dan memberikan informasi tentang kesehatan Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 calon pegawai badan layanan umum daerah non aparatur sipil negara yang dilakukan sebagai syarat utama dalam penerimaan calon tenaga medis yang melewati masa batas usia masa kontrak.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 2

(1)Sumber daya manusia BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, terdiri atas:
1. a.Pejabat Pengelola; dan
2. b.Pegawai.
(2)Pejabat Pengelola BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pemimpin BLUD;
2. b.pejabat teknis.
(3)Sebutan pemimpin BLUD dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
(4)Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan BLUD dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(5)Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak.
(6)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
(7)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 3

(1)Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan.
(2)Jenis Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga kesehatan; dan
3. c.tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
(3)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.dokter; dan
2. b.dokter spesialis;
3. c.dokter subspesialis.
(4)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.tenaga psikologi klinis;
2. b.tenaga keperawatan;
3. c.tenaga kebidanan;
4. d.tenaga kefarmasian;
5. e.tenaga kesehatan masyarakat;
6. f.tenaga kesehatan lingkungan;
7. g.tenaga gizi; Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
8. h.tenaga keterapian fisik;
9. i.tenaga keteknisian medis;
10. j.tenaga teknik biomedika;
11. k.tenaga kesehatan tradisional; dan
12. l.tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(5)Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.tenaga pendukung atau penunjang kesehatan; dan
2. b.tenaga pendukung atau penunjang nonkesehatan.
(6)Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
1. a.pelayanan laboratorium;
2. b.pelayanan rekam medik;
3. c.pelayanan darah;
4. d.pelayanan gizi;
5. e.pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
6. f.pelayanan penunjang lain.
(7)Tenaga pendukung atau penunjang nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
1. a.manajemen Puskesmas;
2. b.informasi dan komunikasi;
3. c.pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
4. d.pelayanan laundry/binatu;
5. e.pemulasaran jenazah; dan
6. f.pelayanan penunjang lain.

Pasal 4

Pengadaan Pejabat Pengelola dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pengumuman lowongan;
c.persyaratan;
d.seleksi; dan
e.pengumuman hasil seleksi.

Pasal 5

(1)Perencanaan pengadaan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.pembentukan Panitia Seleksi minimal terdiri atas unsur:
  1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  2. 2.Dinas; dan
  3. 3.perwakilan BLUD.
2. b.penyusunan jadwal seleksi pengadaan; dan
3. c.penyiapan prasarana dan sarana. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Panitia Seleksi pengadaan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mengumumkan lowongan jabatan secara terbuka kepada masyarakat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.nama jabatan;
2. b.jumlah lowongan jabatan;
3. c.unit kerja penempatan;
4. d.kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
5. e.alamat dan tempat lamaran ditujukan;
6. f.jadwal tahapan seleksi;
7. g.syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
8. h.helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola Pemerintah Daerah.
(3)Pengumuman lowongan jabatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media nonelektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pengelola meliputi:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integrasi, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
c.memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d.memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
e.memahami manajemen BLUD UPTD Puskesmas yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen Puskesmas;
f.pendidikan minimal sarjana bidang kesehatan;
g.tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas/Pejabat Pengelola pada BLUD lain;
h.tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas/komisaris/direksi/komite audit pada badan usaha milik negara /badan usaha milik Daerah /perusahaan swasta;
i.tidak pernah menjadi direktur, anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris badan usaha yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j.tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola yang lain maupun dengan anggota dewan pengawas; Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
k.komitmen untuk bekerja penuh waktu;
l.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
m.tidak menjalani sanksi pidana;
n.bukan pengurus partai politik dan /atau anggota legislatif; dan
o.bukan Bupati/Wakil Bupati dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 8

(1)Proses seleksi Pejabat Pengelola dilakukan melalui tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi tertulis; dan
3. c.seleksi wawancara akhir.
(2)Dalam hal diperlukan, selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat ditambahkan:
1. a.tes praktik;
2. b.tes kesehatan; dan/atau
3. c.psikotes.

Pasal 9

(1)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.
(3)Seleksi tertulis calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b minimal melalui tahapan:
1. a.penulisan makalah; dan
2. b.presentasi makalah.
(4)Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
1. a.tim penguji/penilai; dan/atau
2. b.lembaga profesional.
(5)Seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh tim penguji/penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau akademisi perguruan tinggi.
(6)Tim penguji/penilai dan/atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b bertugas:
1. a.melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pejabat Pengelola BLUD sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
2. b.menetapkan hasil penelitian; dan
3. c.menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8

Pasal 10

(1)Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.
(2)Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot penilaian.
(3)Total bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 100% (seratus persen).
(4)Klasifikasi indikator penilaian akhir seleksi tertulis menghasilkan rekomendasi:
1. a.rekomendasi “SANGAT DISARANKAN”;
2. b.rekomendasi “DISARANKAN”;
3. c.rekomendasi “DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN”; dan
4. d.rekomendasi “TIDAK DISARANKAN”.
(5)Batasan nilai setiap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
(6)Dalam hal seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)tidak menghasilkan bakal calon Pejabat Pengelola BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau klarifikasi penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Seleksi dapat melaksanakan tahapan seleksi ulang maksimal sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 11

Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terhadap calon pejabat pengelola.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…