DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I (Perubahan Ketentuan: Pasal 1, Penambahan Pasal 6A, 7A, 8A, 9A, 12A, 13A, 14A, 16A, 18A; Perubahan Pasal 11, 12, 13, 16, 19) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tantang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 12);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak (Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 12);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 7); Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 34);
23.Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 10);
24.Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pelarangan Penyimpanan Bahan Bangunan di Jalan dan Bahu Jalan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 43). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5.Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, teratur dan nyaman. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7.Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakaan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dan polisi.
8.Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan kekerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
9.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bentuk pemanfaatan lahan pada satu kewasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman.
10.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
12.Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
13.Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan dibantaran rel kereta api.
14.Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
15.Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17.Pekerja seks komersial adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
18.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
19.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
20.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21.Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 16 tahun.
2.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.penghentian kegiatan.
  1. 3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, b, c, e, f dan g dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.mengembalikan dalam keadaan semula;
4. d.denda administratif;
5. e.penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap; dan/atau
6. f.pembongkaran.
(3)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
(4)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah.

4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan; dan/atau
4. d.denda administratif;
(3)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(4)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah.

5.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.mengembalikan dalam keadaan semula;
4. d.denda administratif;
5. e.penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap; dan/atau
6. f.pembongkaran.
(3)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(4)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah.

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
(2)Dihapus.
(3)Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penertiban oleh Satpol PP.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang :

a.meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, supermarket/mall, Rumah makan, Terminal, Pelabuhan Laut, Stasiun pengisian bahan bakar umum, Penyelenggaraan pameran/bazar amal, Tempat hiburan/rekreasi, Hotel dan Tempat Ibadah kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
b.menyelenggarakan kegiatan Undian Gratis Berhadiah yang dikaitkan dengan promosi penjualan barang/jasa sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
c.segala aktifitas kelompok masyarakat, pemuda dan remaja yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
1. 8.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; Dokumentasi dan Informasi Hukum|8
3. c.denda administratif; dan/atau
4. d.penghentian aktifitas.
(3)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(4)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah.

9.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang:

a.melakukan aktivitas sex komersial dan mucikari;
b.dihapus;
c.menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan/atau pekerja sex komersial;
d.memakai jasa pekerja seks komersial;
e.menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
f.bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau di tempat umum lainnya;
g.memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan, pengemis, peminta sumbangan yang tidak memiliki izin dan pengamen di Jalan protokol, Traffic light atau di taman dan tempat umum lainnya;
h.menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
i.mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 10.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif;
4. d.penghentian kegiatan atau penutupan tempat usaha;
5. e.pemulangan ke daerah asal; dan/atau
6. f.pengiriman ke tempat rehabilitasi sosial
(3)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
(4)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah.

11.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…