DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III TENAGA AHLI BAB IV PENDUKUNG TENAGA AHLI BAB V TUGAS DAN FUNGSI BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB VII TATA KERJA BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN BAB IX PENDANAAN BAB X PELAPORAN BAB XI MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya kesenjangan antara kapasitas birokrasi internal dengan kompleksitas masalah yang terjadi di daerah mendorong perlunya rekrutmen individu di luar sistem Aparatur Sipil Negara dengan keahlian spesifik untuk memberikan saran, pertimbangan, dan kajian mendalam terkait suatu permasalahan kepada Bupati;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli Bupati. Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris daerah Kabupaten Bantaeng.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
6.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga profesional yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengkajian, mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati sesuai pembidangan dan penugasannya.
8.Pendukung Tenaga Ahli Bupati adalah orang yang memiliki kompetensi dalam mendukung tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati dalam rangka kelancaran bekerja.
9.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya dsisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, dan program strategis Bupati dapat mengangkat Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli.
(2)Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan tim non-Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TENAGA AHLI

Pasal 3

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.Tenaga Ahli khusus; dan
b.Tim Tenaga Ahli pada Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli pada Perangkat Daerah yaitu:
1. a.warga negara indonesia;
2. b.pendidikan formal minimal diploma tiga untuk Tenaga Ahli;
3. c.memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki; Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.sanggup bekerja penuh waktu;dan
6. f.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana;
(2)Tenaga Ahli bukan dari ASN.
(3)Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan masing masing.

BAB IV

PENDUKUNG TENAGA AHLI

Pasal 5

Pengangkatan pendukung Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja Tenaga Ahli.

Pasal 6

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pendukung Tenaga Ahli yaitu:
1. a.warga negara indonesia;
2. b.berpendidikan formal minimal sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sekolah lanjutan tingkat atas;
3. c.memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan dokumen pengalaman kerja;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.sanggup bekerja penuh waktu;dan
6. f.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana.
(2)Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari ASN.
(3)Pengangkatan Pendukung Tenaga Ahli sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Tenaga Ahli mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengkajian dan analisis atas rancangan kebijakan Bupati dan implementasinya dalam Perangkat Daerah terkait.
2. b.mengidentifikasikan kebutuhan regulasi atau perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah; dan
3. c.menganalisis isu kemasyarakatan dan pelanggaran regulasi terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta memberikan masukan penanganannya.
(2)Pendukung Tenaga Ahli mempunyai tugas:
1. a.membantu memfasilitasi kebutuhan Tenaga Ahli dalam melaksanakan pengkajian dan analisis atas rancangan kebijakan Bupati dan Implementasinya dalam Perangkat Daerah terkait;
2. b.membantu Tenaga Ahli dalam pemenuhan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah; dan
3. c.mendukung proses verifikasi dan pemantauan isu Perangkat Daerah yang berkaitan dengan hal legalitas, aktivitas, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas pada setiap Perangkat Daerah Tenaga Ahli mempunyai fungsi:
1. a.pendampingan;
2. b.pertimbangan;
3. c.saran; dan
4. d.rekomendasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas pada setiap Perangkat Daerah Pendukung Tenaga Ahli mempunyai fungsi mendukung pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dalam melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1)Dalam rangka pelaksanaan tugas pada setiap Perangkat Daerah Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli mempunyai wewenang: Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
1. a.meminta data/informasi dari Perangkat Daerah sebagai bahan analisa, kajian dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
2. b.mendengar pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat maupun narasumber lainnya.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli bertanggung jawab atas:

a.kebenaran dan ketepatan atas hasil analisa dan kajian yang dilaksanakan; dan
b.kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran, pendapat dan pertimbangan yang diberikan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…