DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV RENSTRA BLUD UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VI PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BLUD UPT PUSKESMAS BAB VII KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN (Renstra BLUD UPT Puskesmas Tahun 2024-2029 untuk 13 Puskesmas)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Tahun 2024-2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2029.

BAB I

RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BAB II STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV RENCANA KEUANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
5.Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di Kecamatan.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan Teknik analisis bisnis.
8.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.
9.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai perencanaan dan strategi pengelolaan BLUD UPT Puskesmas dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis dalam mencapai target renstra Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini yakni:

a.sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPT Puskesmas untuk pencapaian misi organisasi.
b.sebagai pedoman dan alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
c.untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf UPT Puskesmas meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|3

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

a.renstra BLUD UPT Puskesmas;
b.pengendalian;
c.evaluasi;
d.perubahan rencana strategis BLUD UPT Puskesmas

BAB IV

RENSTRA BLUD UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

Pasal 5

(1)Renstra BLUD UPT Puskesmas Tahun 2024-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024- 2026.
(2)Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA.

Pasal 6

(1)Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)memuat:
(2)Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala BLUD UPT Puskesmas melakukan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 8

(1)Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra BLUD UPT Puskesmas sekali setahun.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.evaluasi terhadap penyusunan renstra BLUD UPT Puskesmas;
2. b.evaluasi terhadap pelaksanaan renstra BLUD UPT Puskesmas;
3. c.evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renstra BLUD UPT Puskesmas.
(3)Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI

PENUTUP Rencana Strategis UPT Puskesmas yang telah disusun ini dimaksudkan sebagai petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sehingga diharapkan pada 5 (lima) tahun ke depan Puskesmas dapat benar-benar berjalan sesuai rencana baik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan maupun biaya.

Pasal 9

(1)Perubahan Renstra BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan; Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal, 17 Februari 2025 Pj. BUPATI BANTAENG, Cap/Ttd ANDI ABUBAKAR Diundangkan di Bantaeng pada tanggal, 17 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, ABDUL WAHAB BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025 NOMOR 4 Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024- 2029 RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2029

1.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BISSAPPU
2.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS CAMPAGALOE
3.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SINOA
4.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LOKA
5.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KOTA
6.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS ULUGALUNG
7.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PA’BENTENGANG
8.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LASEPANG
9.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KASSI-KASSI
10.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS MOTI
11.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAMPANG
12.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LABBO
13.RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BARUGA Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 Untuk dapat terlaksananya rencana strategis ini perlu mendapat dukungan (komitmen) dan partisipasi seluruh karyawan Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Apabila dalam kurung waktu pelaksanaannya, terdapat suatu aturan/ketentuan yang mengharuskan perubahan yang mendasar maka Rencana Strategis akan disesuaikan atau direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan guna sempurnanya rencana strategis ini sehingga sasaran-sasaran strategi dapat dicapai sesuai target yang direncanakan. Pj. BUPATI BANTAENG, ANDI ABUBAKAR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…