DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN (Model Peraturan Pemimpin BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/jasa pada Badan Layanan umum Daerah Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33). Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4.Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
10.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E- Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 purchasing.
12.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13.Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
14.Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16.Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
17.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
18.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
21.Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa.
22.Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
23.Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
24.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
25.Sistem Informasi Rencana usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut SiRUP adalah aplikasi yang digunakan pada kegiatan rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
26.Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
27.Efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
28.Efektif adalah kesesuaian antara tugas yang dilakukan seseorang dengan tujuan yang akan dicapai
29.Transparan adalah memastikan proses pengadaan suatu barang/jasa dapat diketahui secara luas.
30.Bersaing adalah proses pengadaan barang/jasa yang menciptakan iklim persaingan sehat di antara penyedia barang/jasa tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu mekanisme dalam pasar.
31.Adil/tidak diskriminatif adalah menjamin proses pengadaan barang/jasa memberikan perlakuan sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang tertarik tanpa ada perlakuan khusus bagi salah satunya.
32.Akuntabel adalah proses pengadaan barang/jasa dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
33.Ekonomis adalah upaya meminimalkan pengeluaran atau penggunaan sumber daya dengan tetap mendapatkan manfaat yang optimal

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan barang/jasa di BLUD UPT Puskesmas yang anggarannya bersumber dari:

a.tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan barang/jasa;
b.pelakasanaan pengadaan barang/jasa;dan
c.pengawasan dan pembinaan.

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT Puskesmas; Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
b.mendorong penggunaan produk dalam negeri;
c.mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
d.mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
e.mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a.meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
c.mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
d.mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
e.memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi; dan
f.melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.bersaing;
e.adil/tidak diskriminatif;
f.akuntabel; dan
g.ekonomis.

Pasal 7

(1)Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Penjelasan mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur pada Peraturan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

(1)Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan ini meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.barang;
2. b.pekerjaan konstruksi;
3. c.jasa konsultansi; dan
4. d.jasa lainnya.
(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.swakelola; dan/atau
2. b.penyedia.
(4)Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan;
2. b.persiapan pengadaan;
3. c.persiapan pemilihan;
4. d.pelaksanaan pemilihan; dan
5. e.pelaksanaan kontrak.

Pasal 9

(1)Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di Dokumentasi dan Informasi Hukum|8 lingkungan BLUD UPT Puskesmas;
(2)Pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditunjukkan dengan:
1. a.sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
2. b.sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; atau
3. c.pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
(4)Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

a.PA;
b.KPA;
c.PPK;
d.PPTK;
e.Pejabat Pengadaan;
f.Pokja Pemilihan;
g.Penyelenggara Swakelola; dan
h.Penyedia. Paragraf I PA

Pasal 11

(1)PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. b.mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
3. c.menetapkan perencanaan pengadaan;
4. d.menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. e.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
7. g.menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
8. h.menetapkan PPK;
9. i.menetapkan PPTK;
10. j.menetapkan Pejabat Pengadaan;
11. k.menetapkan penyelenggara Swakelola;
12. l.menetapkan tim teknis;
13. m.menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; Dokumentasi dan Informasi Hukum|9
14. n.menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
15. o.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. p.menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp100.000.000,000.-; atau 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp10.000.000,000.-.
(2)PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada KPA. Paragraf II KPA

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…