DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IV KEBERATAN BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 47). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan/atau perizinan tertentu.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Pengelola Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Bantaeng.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11.Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16.Bank Tempat Pembayaran adalah yang selanjutnya disebut Bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan kas daerah.
17.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19.Karcis adalah surat berharga yang mempunyai nilai nominal tarif retribusi, dipergunakan untuk memungut retribusi.
20.Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan retribusi.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasadan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25.Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
26.Transfer Antar Bank adalah kegiatan memindahkan sejumlah dana atas perintah pemilik rekening ke rekening kas daerah.
27.Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang pada karcis dan KTPR.
28.Hari Libur adalah hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
29.Pasar Harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari.
30.Hari Pasar adalah hari tertentu yang ditetapkan sebagai hari pasar.
31.Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2)Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(3)Retribusi Jasa Umum sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.retribusi pelayanan kesehatan;
2. b.retribusi pelayanan kebersihan;
3. c.retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. d.retribusi pelayanan pasar; dan
5. e.retribusi pengendalian lalu lintas
(4)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. b.retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. c.retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. d.retribusi penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/villa;
5. e.retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. f.retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. g.retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
8. h.retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;dan
9. f.retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelengggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
2. b.retribusi penggunaan tenaga kerja asing;

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
1. a.pendaftaran dan pendataan;
2. b.penetapan besaran Retribusi terutang;
3. c.pembayaran dan penyetoran;
4. d.pelaporan; dan/atau
5. e.penagihan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
(2)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d menggunakan dokumen penetapan Retribusi berupa Karcis.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan Objek Retribusi serta Wajib Retribusi.
(2)Pendaftaran dan pendataan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah.
(3)Pelayanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu.

Pasal 5

(1)Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
(2)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kartu tanda penduduk wajib retribusi yang masih berlaku;
2. b.akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk Badan; dan
3. c.dokumen dasar penghitungan retribusi yang wajib dibayar.
(3)Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data:
1. a.subjek retribusi;
2. b.objek retribusi; dan
3. c.dasar penghitungan retribusi.

Pasal 6

(1)Besaran retribusi didasarkan atas penetapan retribusi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dokumen penetapan retribusi yang terdiri dari:
1. a.SKRD;
2. b.Karcis; dan
3. c.KTPR
(3)Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

(1)Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan apabila:
1. a.kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
2. b.masa retribusi 1 (satu) bulan atau lebih; dan/atau
3. c.penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan retribusi. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
(2)Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum, yakni retribusi pelayanan pasar atas objek retribusi meliputi pemakaian los dan kios.
2. b.retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi: 1.retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a;
  1. 2.retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, yakni layanan penjualan es, air bersih, bahan bakar minyak, jasa tempat pelelangan, serta sewa tanah dan bangunan;
  2. 3.retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f, yakni : a) pemakaian tanah pemerintah daerah; b) pemakaian bangunan antara lain, gedung balai kartini, gedung olahraga, bangunan restoran, guest house; c) rumah susun, bangunan ruko, gudang, kios swalayan, gedung kesenian dan rumah susun PNS; d) pemakaian kendaraan; dan/atau e) pemakaian videotron.
3. c.retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 8

(1)Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, minimal pejabat eselon III pada SKPD.
(3)Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh UPT, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, minimal eselon IV pada UPT.
(4)Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila :
1. a.terdapat tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
2. b.terdapat nomor dokumen; dan
3. c.terdapat cap/stempel basah.
(5)Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
2. b.lembar 2 (dua) untuk bendahara penerima SKPD; dan
3. c.lembar 3 (tiga) untuk BPKD
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Penetapan retribusi dengan menggunakan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan apabila:
1. a.pelayanan yang tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala; dan
2. b.besaran retribusi ditetapkan berdasarkan besaran tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis retribusi yang menggunakan karcis meliputi:
1. a.retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, yakni berupa layanan pada pemanfaatan pelataran pasar; Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
2. b.retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf e yakni berupa layanan parkir kendaraan meliputi:
  1. 1.retribusi penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  2. 2.retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;dan
  3. 3.retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
3. c.selain retribusi jasa usaha yang disebutkan pada huruf b, retribusi menggunakan karcis juga dilaksanakan pada retribusi pelayanan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, yakni berupa layanan pada pintu masuk tempat rekreasi, parkir tempat wisata, kolam renang, pemakaian WC dan sarana permainan;
(3)Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.bagian 1 (satu) untuk wajib retribusi
2. b.bagian 2 (dua) untuk bendahara penerima SKPD sebagai bahan rekonsiliasi dengan SKPD
(4)Bentuk dan isi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Penetapan Retribusi dengan menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila:
1. a.pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang berbeda dan volume pelayanan yang besar;
2. b.pelayanan yang diberikan tidak mempunyai masa retribusi;
3. c.besaran retribusi berubah-ubah baik besaran retribusi maupun volume layanan;
4. d.penentuan besaran retribusi memerlukan penghitungan pada setiap layanan.
(2)Jenis Retribusi yang menggunakan KTPR meliputi :
1. a.Retribusi pelayanan kesehatan;
2. b.Retribusi pemanfaatan aset daerah, yang menerima layanan pemakaian lapangan futsal.
3. c.Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan , ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
4. d.Retribusi penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/villa;
(3)KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
1. a.terdapat perforasi;
2. b.terdapat tandatangan petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD;
3. c.terdapat nomor KTPR; dan
4. d.terdapat cap/stempel basah.
(5)KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
2. b.lembar 2 (dua) untuk bendahara penerima (SKPD);
3. c.lembar 3 (tiga) untuk SKPKD.
(6)Bentuk dan isi KTPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8

Pasal 11

(1)Pemungutan retribusi didasarkan pada pelayanan yang diterima.
(2)Pembayaran retribusi ditetapkan dalam SKRD, Karcis, dan/atau KTPR sesuai dengan jenis retribusi.
(3)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai atau non tunai sebelum mendapatkan pelayanan jasa.
(4)Apabila retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat yang berwenang tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi menjadi dasar pembayaran retribusi.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…