DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
7.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 30);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH. . BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng yang merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
6.PAT yang selanjutanya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai air tanah yang telah diambil dan/atau dimanfaatkan dan dikenai PAT, Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
9.Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana pengambilan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
10.Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
11.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya (M³).
12.Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya
13.Harga Dasar Air adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan PAT, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
14.Sumber Air Alternatif adalah sumber lainnya diluar air tanah.
15.Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penetapan NPAT untuk dasar pengenaan PAT oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 4

(1)Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama PAT.
(2)Objek Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
(3)Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengaritan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, serta sarana umum lainnya.

Pasal 5

(1)Subjek PAT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2)Wajib PAT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1)Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)Dasar pengenaan PAT yakni NPAT.
(3)NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air berupa Air Tanah;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /atau pemanfaatan air.
(4)NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan HDA secara progresif.
(5)HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.
(6)FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponen.
(7)HAB sebagaimana tercantum dalam Lampran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)NPAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen, yakni volume dan harga dasar air.
(2)Komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni besarnya pengambilan air.
(3)Komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dari : Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
1. a.komponen sumber daya alam;dan
2. b.Komponen peruntukan dan pengelolaan.
(4)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor berikut:
1. a.jenis sumber air tanah;
2. b.lokasi sumber air tanah; dan
3. c.kualitas air tanah.
(5)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor berikut:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
2. b.volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(6)Bobot komponen HDA dan bobot komponen KOMPENSASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Faktor jenis sumber air tanah dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
1. a.ada sumber air alternatif; atau
2. b.tidak ada sumber air alternatif.
(2)Faktor kualitas air tanah dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e ditentukan oleh kriteria berikut:
1. a.kualitas air tanah baik; atau
2. b.kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 9

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan berdasarkan kelompok pengguna sebagai berikut:
1. a.Sosial/Non Niaga, meliputi: 1) instansi/lembaga/kantor pemerintah/Tentara Nasional Indonesia /Polisi Republik Indonesia; 2) sarana prasarana pemerintah; dan 3) jenis sosial/non niaga lainnya yang sejenis.
2. b.Niaga Kecil, meliputi: 1) usaha skala rumah tangga; Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 2) pemondokan (kos-kosan); 3) hotel non bintang (losmen/wisma/ homestay/dan sejenisnya); 4) rumah makan/restoran kecil; 5) poliklinik/laboratorium/praktik dokter; 6) bengkel; dan 7) jenis niaga kecil lainnya yang sejenis.
3. c.Industri Kecil dan Menengah, meliputi: 1) industri bahan kimia/ obat-obatan; 2) rumah susun sederhana sewa (rusunawa); 3) industri perkayuan/furniture; 4) usaha perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan; dan 5) jenis industri kecil dan menengah lainnya yang sejenis.
4. d.Niaga Besar, meliputi: 1) hotel berbintang; 2) rumah Sakit; 3) apartemen/kondominium/real estate; 4) night club/bar/cafe/restoran besar; 5) pusat perbelanjaan (mall)/pasar swalayan; 6) usaha kolam taman bermain/wahana air (waterboom); 7) bengkel besar/service station; 8) tempat pencucian kendaraan bermotor roda empat atau lebih; 9) pergudangan; 10) perusahaan terbatas/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; 11) bank; dan 12) jenis niaga besar lainnya yang sejenis.
5. e.Industri Besar, meliputi:
  1. 1.pabrik es;
  2. 2.gudang pendingin;
  3. 3.industri air minum dalam kemasan;
  4. 4.industri perikanan/pengolahan hasil laut;
  5. 5.pabrik/industri skala besar;
  6. 6.bandara/terminal/ stasiun/pelabuhan;
  7. 7.pertambangan;
  8. 8.pertanian dan peternakan besar; Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
  9. 9.pabrik makanan/minuman;
  10. 10.pabrik tekstil dan produk tekstil; dan
  11. 11.jenis industri besar lainnya yang sejenis.
(2)Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Pasal 10

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot, yakni :
1. a.air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif
2. b.air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif
3. c.air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif
4. d.air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…