DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kelembagaan; Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul, perlu

Menetapkan

menetapkan pola tata kelola sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Inonesia Nomor 7059);
3. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
2.UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
6.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
7.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
8.Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pemimpin BLUD UPTD Labkesda yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Labkesda yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD Labkesda yang bersangkutan.
9.Pemimpin adalah organ BLUD UPTD Labkesda yang bertanggung jawab atas pengurusan manajemen laboratorium untuk kepentingan dan tujuan manajemen laboratorium serta mewakili BLUD UPTD Labkesda baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10.Pejabat Keuangan BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah penanggung jawab keuangan yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Pemimpin.
11.Pejabat Teknis BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Pemimpin.
12.Satuan Pengawas Internal BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut SPI adalah unit kerja BLUD UPTD Labkesda yang menjalankan fungsi pengawasan Internal.
13.Pegawai adalah aparatur sipil negara dan/atau pegawai BLUD yang mendukung kinerja BLUD UPTD Labkesda sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Labkesda. 3
14.Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah tenaga profesional yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus di bidang tertentu.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melalsanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
18.BLUD UPTD Labkesda adalah BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Bantul.
19.Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
20.Bupati adalah Bupati Bantul.
21.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Labkesda dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Pola Tata Kelola ini untuk:

a.mendorong pengelolaan BLUD UPTD Labkesda secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan pengingkatan kemandirian organ BLUD UPTD Labkesda;
b.memaksimalkan nilai BLUD UPTD Labkesda dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya, dan bertanggung jawab agar BLUD UPTD Labkesda memiliki daya saing yang kuat;
c.mendorong organ UPTD Labkesda agar dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; dan
d.meningkatkan kontribusi UPTD Labkesda dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan.

Pasal 4

(1)BLUD UPTD Labkesda diselenggarakan berdasarkan pola tata kelola.
(2)Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.
(3)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
(4)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPTD Labkesda agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
(5)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4
(6)Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)BLUD UPTD Labkesda berkedudukan sebagai laboratorium milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
(2)BLUD UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan penunjang medik serta rujukan guna pemenuhan layanan kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BLUD UPTD Labkesda mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja UPTD Labkesda;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian klinik dan kesehatan masyarakat;
3. c.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
4. d.pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
5. e.pelayanan pemeriksaan klinis dan penunjang medis serta rujukan laboratorium;
6. f.pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, perorangan dan instansi;
7. g.pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Labkeda;
8. h.pelaksanaan ketatausahaan;
9. i.pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
10. j.pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
11. k.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan operasional, perkembangan, dan kemajuan BLUD UPTD Labkesda.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran BLUD UPTD Labkesda yang bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD UPTD Labkesda. 5

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berwenang untuk:

a.menetapkan peraturan tentang tata kelola dan standar pelayanan minimal BLUD UPTD Labkesda beserta perubahannya;
b.mengawasi dan mengevaluasi kinerja BLUD UPTD Labkesda;
c.membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola;
d.memberhentikan Pejabat Pengelola;
e.menyetujui dan mengesahkan RBA;
f.memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi; dan
g.memberikan sanksi kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri atas:
1. a.kepala UPTD;
2. b.subbagian tata usaha; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal UPTD Labkesda menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri atas:
1. a.pembina dan pengawas; dan
2. b.Pejabat Pengelola.
(2)Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pembina teknis dan pembina keuangan; dan
2. b.SPI.
(3)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pemimpin, dijabat oleh kepala UPTD Labkesda;
2. b.Pejabat Keuangan, dijabat oleh kepala subbagian tata usaha UPTD Labkesda; dan
3. c.Pejabat Teknis, dijabat oleh pejabat fungsional UPTD Labkesda.
(4)Bagan susunan organisasi BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada BLUD UPTD Labkesda.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan
2. b.pembinaan keuangan yang dilaksanakan oleh PPKD. 6

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…