DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembina dan Pengawas; Pelaksanaan; Pelaporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7059);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. SALINAN 2
2.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
3.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan Praktek Bisnis Yang Sehat pada BLUD.
4.Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelola keuangan dan Praktek Bisnis yang Sehat pada BLUD secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6.Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
7.Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
8.Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
9.Satuan Pengawas Internal BLUD yang selanjutnya disebut SPI adalah unit kerja BLUD yang menjalankan fungsi Pengawasan internal.
10.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
11.Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.
12.Sekretariat Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengawas adalah orang perseorangan dan/atau tim yang diangkat untuk membantu Sekretaris Dewan Pengawas dalam penyelenggaraan tugas teknis dan administratif kesekretariatan Dewan Pengawas.
13.Pegawai adalah aparatur sipil negara dan/atau pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bantul.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
17.Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD. 3
19.Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20.Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
21.Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu.
22.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23.Bupati adalah Bupati Bantul.
24.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.

BAB II

PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 3

(1)Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD dilaksanakan oleh pembina dan pengawas.
(2)Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.pembina teknis dan pembina keuangan;
3. c.SPI; dan
4. d.Dewan Pengawas.

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a selaku koordinator Pembinaan dan Pengawasan BLUD.
(2)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pembinaan dan Pengawasan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan BLUD;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan dan fasilitasi pengelolaan BLUD; dan
3. c.mengoordinasikan Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan BLUD. 4

Pasal 5

(1)Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
(2)Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan teknis BLUD.

Pasal 6

(1)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PPKD.
(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 7

(1)SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk Pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(2)SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
(3)Pembentukan SPI dengan mempertimbangkan:
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen; dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan.
(4)Dalam hal SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, tugas dan wewenang SPI dilaksanakan oleh pembina teknis.

Pasal 8

SPI memiliki tugas untuk:

a.menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan internal;
b.menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko;
c.melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d.memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
e.membuat laporan hasil Pengawasan internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin, Dewan Pengawas, dan/atau pembina teknis.
f.memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLUD;
g.memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawasan oleh SPI, APIP, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, pembina BLUD, dan pihak lain; 5
h.melakukan reviu laporan keuangan;
i.melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
j.menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI.

Pasal 9

SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki wewenang untuk:

a.mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLUD;
b.melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLUD dan/atau Dewan Pengawas;
c.mengadakan rapat secara berkala dan sewaktu-waktu dengan pimpinan BLUD dan/atau Dewan Pengawas;
d.melakukan koordinasi dengan APIP, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLUD; dan
e.mendampingi APIP dan aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan Pengawasan.

Pasal 10

(1)Susunan keanggotaan SPI terdiri atas:
1. a.kepala SPI; dan
2. b.anggota SPI.
(2)Kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota SPI.
(3)Keanggotaan SPI berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
(4)Jumlah anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rentang kendali manajemen dan kompleksitas usaha BLUD yang dihasilkan dari analisis beban kerja.
(5)Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang, anggota SPI dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI.
(6)Anggota SPI berasal dari aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional lainnya

Pasal 11

(1)Kepala SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memiliki keahlian yang memadai mengenai audit.
(2)Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat.
(3)Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, dapat diganti dengan persyaratan sementara sebagai berikut:
1. a.memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 2 (dua) tahun; dan/atau
2. b.memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.
(4)Kepala SPI yang diangkat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat. 6
(5)Apabila jangka waktu 2 (dua) tahun Kepala SPI belum memiliki sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SPI diberhentikan dari jabatannya.
(6)Dalam hal SPI dilaksanakan oleh pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikecualikan dari syarat memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…