DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah; Penggunaan; Mekanisme Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam melakukan tata cara bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kalurahan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.Bagi Hasil Pajak Daerah adalah bagian penerimaan Pajak Daerah yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
3.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4.Tanah Kalurahan adalah tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum.
5.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
9.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 3
10.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
11.Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
12.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
15.Bupati adalah Bupati Bantul.
16.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang.
(2)Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Pajak Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.
(3)Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

(1)Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan setelah KUA dan PPAS APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 4

(1)Pengalokasian Bagi Dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:
1. a.sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
2. b.sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Daerah setiap Kalurahan.
(2)Perhitungan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada:
1. a.realisasi Pajak Daerah bulan Desember tahun sebelumnya; dan
2. b.realisasi Pajak Daerah sampai dengan bulan November tahun berjalan.
(3)Realisasi Pajak Daerah yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pajak hotel;
2. b.pajak restoran;
3. c.pajak hiburan; 4
4. d.pajak reklame;
5. e.pajak parkir;
6. f.pajak air tanah;
7. g.PBB-P2; dan
8. h.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 5

(1)Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan bobot proporsional.
(2)Bobot proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penjumlahan realisasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada setiap Kalurahan dibagi dengan hasil penjumlahan realisasi Pajak Daerah untuk seluruh Kalurahan.

Pasal 6

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 7

Bagi Hasil Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai:

a.penyelenggaraan pemerintahan;
b.pelaksanaan pembangunan;
c.pembinaan kemasyarakatan;
d.pemberdayaan masyarakat;
e.penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kalurahan; dan/atau
f.penyelesaian pembayaran tunggakan PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan.

Pasal 8

(1)Bagi Hasil Pajak Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat digunakan untuk:
1. a.pembiayaan intensifikasi, ekstensifikasi, dan sosialisasi PBB-P2 tingkat Kalurahan serta biaya operasional PBB-P2 Kalurahan; dan
2. b.honorarium ketua rukun tetangga.
(2)Pembiayaan intensifikasi, ekstensifikasi, dan sosialisasi PBB-P2 tingkat Kalurahan serta biaya operasional PBB-P2 Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan paling banyak 35% (tiga puluh lima persen).
(3)Honorarium ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 9

(1)Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.tahap I, Pemerintah Kalurahan harus melunasi PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan yang terdiri atas:
  1. 1.PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan tahun pajak sebelumnya; dan/atau
  2. 2.tunggakan PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan. 5
2. b.tahap II, Pemerintah Kalurahan harus melunasi PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan tahun pajak berjalan.

Pasal 10

(1)Mekanisme pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah tahap I dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan;
2. b.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
  1. 1.fotokopi rekening kas Kalurahan;
  2. 2.bukti pengeluaran kas;
  3. 3.kuitansi;
  4. 4.fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kalurahan;
  5. 5.fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan tahun pajak sebelumnya yang telah divalidasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk; dan
  6. 6.fotokopi bukti pembayaran tunggakan PBB-P2 yang telah divalidasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk;
3. c.Penewu berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan dilampiri:
  1. 1.lembar penelitian berkas pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
  2. 2.surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan.
(2)Mekanisme pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah tahap II dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu mulai bulan Juli sampai dengan bulan November tahun berjalan;
2. b.pemohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
  1. 1.fotokopi rekening kas Kalurahan;
  2. 2.bukti pengeluaran kas;
  3. 3.kuitansi;
  4. 4.fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kalurahan; dan
  5. 5.fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 untuk Tanah Kalurahan tahun pajak berjalan yang telah divalidasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk;
3. c.Panewu berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati cq. Kepala Badan, dengan dilampiri:
  1. 1.lembar penelitian berkas pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
  2. 2.surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan.
(3)Bupati berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan melakukan transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke rekening kas Kalurahan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…