DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
6.Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan untuk ketiga belas kali dalam 1 (satu) tahun.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Bupati adalah Bupati Bantul.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan calon PNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.pimpinan dan anggota DPRD; dan
5. e.pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau 3
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a telah mencapai usia batas pensiun, mutasi ke luar Daerah, atau diberhentikan sebagai PNS, tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tetap diterimakan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi PNS dan PPPK penerima tambahan penghasilan.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan tunjangan Hari Raya paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai alokasi anggaran yang ditransfer ke Daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya diberikan bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi calon PNS penerima tambahan penghasilan.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu ) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya.
(5)Komponen tunjangan Hari Raya bagi PNS, calon PNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf e dikecualikan bagi PNS, calon PNS, dan PPPK penerima tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam bentuk insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dan jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah.
(6)Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan. 4
(7)Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebesar akumulasi dari:
1. a.uang representasi
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
(8)Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada ASN pada badan layanan umum daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatan setara.
(9)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025.

Pasal 5

(1)Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi PNS dan PPPK penerima tambahan penghasilan.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan Gaji Ketiga Belas paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai alokasi anggaran yang ditransfer ke Daerah.
(3)Gaji Ketiga Belas diberikan bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi calon PNS penerima tambahan penghasilan.
(4)Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu ) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 (satu) Juni tahun 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas. 5
(5)Komponen Gaji Ketiga Belas bagi PNS, calon PNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf e dikecualikan bagi PNS, calon PNS, dan PPPK penerima tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam bentuk insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dan jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah.
(6)Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan.
(7)Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sebesar akumulasi dari:
1. a.uang representasi
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
(8)Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada ASN pada badan layanan umum daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatan setara.
(9)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8)didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025.
(4)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2025.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah, kecuali yang berasal dari komponen tambahan penghasilan ASN.
(3)Pengenaan pajak penghasilan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang berasal dari komponen tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian tambahan penghasilan. 6

Pasal 8

(1)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, maka tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai penerima tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, maka tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(3)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya dimaksud merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya sekaligus sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan, maka tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
1. a.tunjangan Hari Raya sesuai status jabatannya; dan
2. b.tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai penerima Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(3)Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas dimaksud merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas sekaligus sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
1. a.Gaji Ketiga Belas sesuai status jabatannya; dan
2. b.Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk:

a.insentif kinerja;
b.insentif kerja;
c.tunjangan pengelolaan arsip statis;
d.tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
e.tunjangan pengamanan;
f.tunjangan khusus bagi guru;
g.insentif khusus;
h.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
i.tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 7

Pasal 11

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…