DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Sistematika Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pendahuluan; b. karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah; c. penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program; e. rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana; f. pemaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan g. penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana, perlu disusun rencana penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan rencana penanggulangan bencana di daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana di Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
4.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Bantul.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan tujuan:

a.sebagai landasan konseptual dan landasan operasional dalam pengurangan Risiko Bencana yang menyinergikan upaya penanggulangan Bencana agar lebih efektif dan efisien;
b.sebagai alat koordinasi anfar pemangku kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas penyeIenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah; dan
c.sebagai bahan masukan dan penyandingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan lainnya di Daerah.

Pasal 3

(1)Rencana Penanggulangan Bencana Daerah disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana.
(2)Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)Sistematika Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah;
3. c.penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. d.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
5. e.rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;
6. f.pemaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
7. g.penutup.
(3)Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Pasal 6

(1)Bupati melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)Pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang.
(3)Tim pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas paling sedikit:
1. a.melakukan pencermatan terhadap Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
2. b.melakukan pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang terhadap Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
3. c.menyusun laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang terhadap Rencana Penanggulangan Bencana Daerah; dan
4. d.melaporkan hasil pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati.
(4)Tim pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Peninjauan ulang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan:

a.setiap 2 (dua) tahun; atau
b.kurang dari 2 (dua) tahun dalam hal:
1. 1.jika terjadi bencana besar atau ancaman bencana baru; atau
2. 2.jika diperlukan penyesuaian rencana kegiatan atau aksi.

Pasal 9

Pendanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pada saat RPJMD Tahun 2025-2029 diundangkan, materi muatan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang bertentangan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…