DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7.Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8.Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
4.Jumlah Penduduk Kalurahan yang selanjutnya disebut JPeddk adalah hasil pembagian jumlah Penduduk Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Penduduk Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
5.Jumlah Penduduk Miskin Kalurahan yang selanjutnya disebut JMisk adalah hasil pembagian jumlah Penduduk Miskin Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Penduduk Miskin Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
6.Jumlah Luas Wilayah Kalurahan yang selanjutnya disebut JLWil adalah hasil pembagian Luas Wilayah suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Luas Wilayah Kalurahan se-Kabupaten Bantul. 3
7.Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan yang selanjutnya disebut JIKG adalah hasil pembagian Indeks Kesulitan Geografis suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9.Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau atau pemerintah kabupaten untuk program jaminan kesehatan.
10.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.
11.Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
13.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
15.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
16.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17.Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
20.Bupati adalah Bupati Bantul.
21.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
22.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. 4
23.Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
24.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

(1)Pengalokasian ADD setelah kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 4

(1)Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp105.669.819.000,00 (seratus lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
(2)Jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan besaran alokasi sebagai berikut :
1. a.alokasi pemenuhan kebutuhan belanja wajib, yaitu penghasilan tetap lurah, Pamong Kalurahan, staf Pamong Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan sebesar Rp59.513.848.560,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
2. b.alokasi pemenuhan tunjangan kedudukan Bamuskal sebesar Rp10.325.500.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.alokasi pemenuhan honorarium anggota RT sebesar Rp5.915.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
4. d.alokasi pemenuhan honorarium anggota kader pos pelayanan terpadu sebesar Rp5.915.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
5. e.alokasi bagi rata sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah);
6. f.alokasi formula sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
7. g.alokasi subsidi sebesar Rp996.809.100,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu seratus rupiah); dan
8. h.alokasi reward sebesar Rp503.661.340,00 (lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah). 5

Pasal 5

Alokasi pemenuhan honorarium anggota kader pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan memperhitungkan anggota kader pos pelayanan terpadu dalam setiap RT paling sedikit sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 6

Alokasi bagi rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, diberikan kepada setiap Kalurahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

(1)Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dengan mempertimbangkan :
1. a.JPeddk;
2. b.JMisk;
3. c.JLWil; dan
4. d.JIKG.
(2)JPeddk, Jmisk, JLWil, dan JIKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot:
1. a.JPeddk sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. b.JMisk sebesar 30% (tiga puluh persen);
3. c.JLWil sebesar 20% (dua puluh persen); dan
4. d.JIKG sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

(1)Alokasi subsidi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan kepada Kalurahan yang mengalami penurunan besaran ADD dari besaran ADD tahun 2024.
(2)Kalurahan Penerima alokasi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 11 (sebelas) Kalurahan, yaitu:
1. a.Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek;
2. b.Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak;
3. c.Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul;
4. d.Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri;
5. e.Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri;
6. f.Kalurahan Karangtalun Kapanewon Imogiri;
7. g.Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri;
8. h.Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan;
9. i.Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan;
10. j.Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret; dan
11. k.Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.

Pasal 9

Alokasi reward sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h diberikan kepada Kalurahan dengan kriteria:

a.mendapatkan penghargaan;
b.mengikuti perlombaan; dan/atau
c.menjadi perwakilan suatu penugasan dari kabupaten.

Pasal 10

(1)Besaran ADD untuk setiap Kalurahan tahun anggaran 2025 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan ke angka ribuan. 6

Pasal 11

(1)ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, khususnya untuk pemenuhan:
1. a.penghasilan tetap minimal Lurah, Pamong Kalurahan, staf Pamong Kalurahan dan staf honorer kalurahan;
2. b.tunjangan Bamuskal;
3. c.biaya operasional Bamuskal;
4. d.biaya operasional Pemerintah Kalurahan;
5. e.honorarium RT;
6. f.honorarium kader pos pelayanan terpadu;
7. g.biaya kegiatan administrasi kependudukan;
8. h.tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(2)Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, ADD diutamakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan yang lain.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…