DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelompokan Pelanggan; Tarif Pelayanan Air Minum; Hak dan Kewajiban Pelanggan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan air minum;
c.bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan pada saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.
2.Pelayanan Air Minum adalah kegiatan penyediaan Air Minum dan non Air Minum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.
3.Tarif Pelayanan Air Minum adalah tarif yang dibayarkan Pelanggan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari terhadap Pelayanan Air Minum.
4.Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang melakukan usaha utama di bidang penyediaan Air Minum dan air bersih.
6.Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
7.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
8.Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
9.Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan Pelanggan.
10.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
11.Kelompok Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria yang terdiri atas jenis Pelanggan.
12.Kelompok Khusus adalah Pelanggan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur berdasarkan perjanjian antara Pelanggan dengan direktur utama.
13.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 m3 (sepuluh meter kubik) /kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
14.Bupati adalah Bupati Bantul.
15.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
16.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Perhitungan dan penetapan Tarif Pelayanan Air Minum berdasarkan prinsip:
1. a.keterjangkauan;
2. b.keadilan;
3. c.mutu pelayanan;
4. d.pemulihan biaya;
5. e.efisiensi pemakaian air;
6. f.perlindungan air baku; dan
7. g.transparansi dan akuntabilitas. 3
(2)Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penetapan Tarif Air Minum untuk standar kebutuhan pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Daerah, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan Pelanggan; dan
2. b.Penetapan Tarif Air Minum untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan Tarif Rendah.
(3)Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicapai melalui:
1. a.penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
2. b.penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
(4)Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penetapan Tarif Air Minum yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.
(5)Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional berdasarkan perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar.
(6)Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan melalui pengenaan tarif progresif yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
(7)Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
(8)Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
(9)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan:
1. a.menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif Air Minum; dan
2. b.menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif Air Minum kepada Pelanggan.
(10)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pasal 3

(1)Pengelompokan Pelanggan dibagi menjadi:
1. a.kelompok I;
2. b.kelompok II;
3. c.kelompok III; dan
4. d.kelompok khusus.
(2)Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
(3)Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menampung Jenis Pelanggan:
1. a.rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar; dan
2. b.rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar dengan membayar Tarif Penuh. 4
(4)Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
(5)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
(6)Pengelompokan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.non komersial; dan
2. b.komersial.
(2)Tarif Air Minum yang berlaku bagi kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan lebih dari atau sama dengan Tarif Dasar.
(3)Tarif Air Minum yang berlaku bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan lebih dari atau sama dengan Tarif Penuh.
(4)Penetapan Tarif Air Minum untuk kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Tarif Kesepakatan.

BAB III

TARIF PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

Tarif Pelayanan Air Minum meliputi:

a.Tarif Air Minum; dan
b.biaya non Air Minum.

Pasal 6

(1)Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan:
1. a.Kelompok Pelanggan;
2. b.jenis Pelanggan; dan
3. c.jumlah pemakaian Air Minum.
(2)Jumlah pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan angka meter air yang terpasang di persil Pelanggan.
(3)Dalam hal angka meter air yang terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak terbaca, pemakaian Air Minum diperhitungkan berdasarkan pemakaian Air Minum rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
(4)Besaran Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Perumda Air Minum mengenakan beban tetap kepada setiap Pelanggan apabila pemakaian Air Minum kurang dari atau sama dengan volume pemakaian Air Minum minimum.
(2)Volume pemakaian Air Minum minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung dengan ketentuan:
1. a.kelompok I sebesar 10 m3 (sepuluh meter kubik);
2. b.kelompok II sebesar 10 m3 (sepuluh meter kubik);
3. c.kelompok III sebesar 20 m3 (dua puluh meter kubik); 5
4. d.kelompok khusus non komersial sebesar 10 m3 (sepuluh meter kubik); dan
5. e.kelompok khusus komersial sebesar 20 m3 (dua puluh meter kubik).
(3)Besaran beban tetap dihitung dari perkalian volume pemakaian Air Minum minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Tarif Air Minum yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum mengenakan tarif progresif kepada setiap Pelanggan atas pemakaian Air Minum yang melebihi beban tetap.
(2)Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan Air Minum sebagai berikut:
1. a.penggunaan Air Minum 0 m3 (nol meter kubik) sampai dengan 10 m3 (sepuluh meter kubik);
2. b.penggunaan Air Minum 11 m3 (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m3 (dua puluh meter kubik); dan
3. c.penggunaan Air Minum lebih dari 20 m3 (dua puluh meter kubik).

Pasal 9

Perhitungan besaran pemakaian Air Minum berdasarkan perkalian Tarif Air Minum per meter kubik dengan jumlah pemakaian setiap bulan sesuai jenis Pelanggan.

Pasal 10

(1)Biaya non Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.pemasangan sambungan baru;
2. b.penyegelan;
3. c.balik nama;
4. d.pemindahan meter air;
5. e.penggantian meter air;
6. f.penggantian boks meter air; dan
7. g.meterai.
(2)Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pemasangan sambungan baru instalasi Air Minum.
(3)Biaya penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pelanggan atas tindakan penutupan aliran Air Minum.
(4)Biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pelanggan untuk melakukan perubahan nama Pelanggan.
(5)Biaya pemindahan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya pemindahan meter air pada lokasi/persil yang sama.
(6)Biaya penggantian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pelanggan untuk mengganti meter air yang hilang atau rusak karena kelalaian Pelanggan.
(7)Biaya penggantian boks meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang dibayarkan oleh Pelanggan untuk mengganti boks meter air yang hilang atau rusak karena kelalaian Pelanggan.
(8)Biaya meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya penggantian meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Besaran biaya non Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. 6

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pasal 3

Pasal 4

TARIF PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pasal 3

Pasal 4

TARIF PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2022