DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32; Mengubah ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lamiran III, Lampiran IV, dan Lampiran VI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek dilakukan melalui perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
7.Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 18); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 18), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.463.620.021.017,00 (dua triliun empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh juta dua puluh satu ribu tujuh belas rupiah) yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. 3
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.428.795.450,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari atas :
1. a.Retribusi Jasa Umum:
2. b.Retribusi Jasa Usaha: dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.136.278.200,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp262.543.867.607,00 (dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah);
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp2.304.402.842,00 (dua miliar tiga ratus empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
3. c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp278.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. d.Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.875.245.251,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
5. e.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
6. f.Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.524.517.250,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp335.110.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
2. b.Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. c.Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. d.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. e.Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. f.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp50.032.244.000,00 (lima puluh miliar tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
7. g.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp1.070.550.250,00 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
8. h.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp1.709.913.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas rupiah). 4
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
1. a.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah); dan
2. b.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).
  1. 3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.701.243.890.871,00 (satu triliun tujuh ratus satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas :
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.988.441.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
1. a.dana desa;
2. b.Insentif Fiskal;
3. c.Dana Bagi Hasil (DBH);
4. d.Dana Alokasi Umum (DAU); dan
5. e.Dana Alokasi Khusus (DAK).
(3)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp121.564.824.000,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(4)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp22.624.496.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
(5)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp34.222.128.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.DBH Pajak sebesar Rp33.329.965.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
2. b.DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp892.163.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(6)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.010.796.058.000,00 (satu triliun sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp936.108.412.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar seratus delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
2. b.DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp74.687.646.000,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). 5
(7)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp378.780.935.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.DAK Fisik sebesar Rp27.386.403.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah).
2. b.DAK Non Fisik sebesar Rp351.394.532.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
(8)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.255.449.871,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(9)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp100.982.556.237,00 (seratus miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(10)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, direncanakan sebesar Rp37.272.893.634,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:
1. a.Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp31.851.004.634,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); dan
2. b.Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp421.889.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.597.761.551.499,03 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma nol tiga rupiah), terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.028.891.979.276,00 (dua triliun dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas: 6
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.076.681.925.195,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp851.645.032.232,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp93.445.621.849,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.119.400.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.076.681.925.195,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :

a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
b.belanja tambahan penghasilan ASN;
c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
d.belanja gaji dan tunjangan DPRD:
e.belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
f.belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
g.Belanja Pegawai BOSP; dan
h.belanja pegawai BLUD.
1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp632.199.221.102,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus dua rupiah), terdiri atas :
1. a.Gaji Pokok ASN sebesar Rp470.695.927.692,00 (empat ratus tujuh puluh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah); 7
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp43.323.027.253,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp7.316.093.042,00 (tujuh miliar tiga ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah);
4. d.Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp37.662.305.007,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima ribu tujuh rupiah);
5. e.Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp6.735.488.361,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
6. f.Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp25.225.121.293,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
7. g.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp4.944.366.160,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);
8. h.Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp15.843.002,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua rupiah);
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp28.946.171.796,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
10. j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.128.430.523,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
11. k.Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.310.018.340,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
12. l.Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp2.896.428.633,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
(2)Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp384.476.101.068,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus satu ribu enam puluh delapan rupiah), terdiri atas :
1. a.Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp46.580.588.600,00 (empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
2. b.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp1.331.100.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).
3. c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp109.116.027.766,00 (seratus sembilan miliar seratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
(3)Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp227.448.384.702,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah), terdiri atas : 8
1. a.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
2. b.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
3. c.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
4. d.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.456.250.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. e.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp5.188.300.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
6. f.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp5.089.850.000,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
7. g.Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp143.060.053.100,00 (seratus empat puluh tiga miliar enam puluh juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah).
8. h.Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
9. i.Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp12.720.511.202,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua rupiah).
10. j.Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp56.004.070.400,00 (lima puluh enam miliar empat juta tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
11. k.Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp1.461.250.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp25.023.928.592,00 (dua puluh lima miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
3. c.Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
4. d.Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
5. e.Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
6. f.Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp136.659.600,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); 9
7. g.Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
8. h.Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
9. i.Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. j.Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp222.999.600,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
11. k.Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.061.473.392,00 (tujuh miliar enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
12. l.Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
13. m.Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp51.030.000,00 (lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah).
(5)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp371.674.520,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp30.576.000,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp196.560.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
4. d.Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp14.194.320,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
5. e.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.638.520,00 (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
6. f.Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.920,00 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
7. g.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp13.453.440,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah)
8. h.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp262.080,00 (dua ratus enam puluh dua ribu delapan puluh rupiah); dan
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp786.240,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
(6)Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas : 10
1. a.Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(7)Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp16.385.759.656,00 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
(8)Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp17.132.120.257,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

8.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp851.645.032.232,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOSP;
7. g.Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.619.774.601,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus satu rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis sebesar Rp115.287.061.364,00 (seratus lima belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
2. b.belanja barang tak habis pakai sebesar Rp382.642.040,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah); dan
3. c.belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp1.950.071.197,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.699.763.456,00 (tiga ratus miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Jasa Kantor sebesar Rp224.486.386.413,00 (dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah);
2. b.Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp45.640.409.804,00 (empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat rupiah); 11
3. c.Belanja Sewa Tanah sebesar Rp2.627.880.747,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
4. d.Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.457.214.492,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. e.Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.643.140.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
6. f.Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
7. g.Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp305.050.000,00 (tiga ratus lima juta lima puluh ribu rupiah);
8. h.Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.223.600.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
9. i.Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp7.078.500.000,00 (tujuh miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
10. j.Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebesar Rp201.400.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
11. k.Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.036.182.000,00 (delapan miliar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
(4)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.997.001.046,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seribu empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.264.740.000,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
2. b.Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.218.883.517,00 (dua belas miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
3. c.Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp10.248.877.529,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. d.Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
5. e.Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
(5)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp28.424.030.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
(6)Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.192.099.200,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp9.045.535.000,00 (sembilan miliar empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan 12
2. b.Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp17.146.564.200,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.562.588.357,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebesar Rp82.400.203.857,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
2. b.Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp751.694.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
3. c.Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp410.690.000,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(8)Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.907.597.700,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
(9)Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp237.242.177.872,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp93.445.621.849,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
2. b.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
3. c.Belanja Hibah Dana BOS; dan
4. d.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
(2)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp243.712.800,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
(3)Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.362.669.349,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp19.372.960.500,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah); 13
2. b.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp4.934.125.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. c.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp7.770.583.849,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
4. d.Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
5. e.Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
(4)Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp57.306.061.700,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
(5)Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.533.178.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

10.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.119.400.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
2. b.Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
(2)Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.279.600.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
(3)Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.839.800.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022