DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Pasal 4; Pasal 17; Penyisipan BAB IIIA di antara BAB III dan BAB IV; Penyisipan Pasal 20A di antara Pasal 20 dan Pasal 21; Penghapusan BAB VI; Penghapusan Pasal 23 pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Pamong Kalurahan yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal pada tugas dan tanggung jawab, adaptif, dan kolaboratif, perlu diatur ketentuan disiplin Pamong Kalurahan;
c.bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, perlu dilakukan perubahan agar pelaksanaannya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
5.Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 69); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 69) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Hukuman Disiplin terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin ringan, terdiri atas:
  1. 1.teguran lisan; dan
  2. 2.teguran tertulis pertama.
2. b.Hukuman Disiplin sedang, terdiri atas:
  1. 1.teguran tertulis kedua; dan
  2. 2.teguran tertulis ketiga.
3. c.Hukuman Disiplin berat, berupa pemberhentian dari jabatan Pamong Kalurahan.
(2)Pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. a.kepala seksi atau kepala urusan kepada Staf Kalurahan yang menjadi bawahannya;
2. b.Carik kepada kepala urusan; dan
3. c.Lurah kepada Carik, kepala seksi dan dukuh.
(3)Pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yaitu Lurah.
(4)Tenggang waktu antara teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2 selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(5)Pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebelum Hukuman Disiplin dijatuhkan.
(6)Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat yang berwenang memberikan:
1. a.Hukuman Disiplin ringan apabila tindakan Pamong Kalurahan berdampak negatif terhadap kinerja yang bersangkutan; 3
2. b.Hukuman Disiplin sedang apabila tindakan Pamong Kalurahan berdampak negatif terhadap kinerja Pamong Kalurahan lainnya; atau
3. c.Hukuman Disiplin berat apabila tindakan Pamong Kalurahan berdampak negatif terhadap masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau negara.
(7)Dalam hal berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tindakan Pamong Kalurahan terbukti merupakan pelanggaran disiplin sedang atau berat, pejabat yang berwenang menyerahkan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang atau berat kepada Lurah.

2.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat.
(2)Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
1. a.surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan yang ditandatangani oleh Lurah;
2. b.fotokopi dokumen penjatuhan Hukuman Disiplin berat;
3. c.fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
4. d.fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
(3)Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
(4)Panewu dapat memberikan rekomendasi penolakan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila proses pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Jika Panewu memberikan rekomendasi penolakan terhadap usulan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka Lurah tidak dapat melanjutkan proses pemberhentian Pamong Kalurahan.
(6)Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
1. a.surat permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan yang ditandatangani oleh Lurah;
2. b.surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu;
3. c.fotokopi dokumen penjatuhan Hukuman Disiplin berat;
4. d.fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
5. e.fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
(7)Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan atau rancangan Surat Penolakan dari Bupati.
(8)Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar. 4
(9)Jika Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak dapat dilaksanakan.
(10)Setelah Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan.
(11)Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3.Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA DISIPLIN DAN MEKANISME PEMBERHENTIAN STAF KALURAHAN
4.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

(1)Ketentuan mengenai disiplin dan mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati berlaku secara mutatis mutandis terhadap disiplin dan pemberhentian Staf Kalurahan.
(2)Pemberhentian Staf Kalurahan tidak memerlukan rekomendasi Panewu dan persetujuan Bupati.

5.BAB VI dihapus.
6.Pasal 23 dihapus. Pasal II
1.Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati, diberikan Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2.Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.
3.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 April 2025 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 29 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 24

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…