DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Keanggotaan; Tata Cara Pengisian Keanggotaan; Tata Cara Pemilihan Anggota dari Unsur Masyarakat Profesional; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Hak dan Kewajiban; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, perlu ditetapkan unsur pengarah dalam susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemilihan dan tata kerja unsur pengarah, perlu disusun pengaturannya dalam Peraturan Bupati dengan mengakomodasi kondisi khusus daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN TATA KERJA UNSUR PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah bagian/unsur BPBD yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
3.Kepala Badan adalah pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bantul.
5.Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Unsur Pengarah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 3

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, kebakaran, dan penyelamatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana; dan
b.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat, dan hukum.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas:
1. a.3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
2. b.2 (dua) orang unsur instansi vertikal; dan
3. c.4 (empat) orang unsur masyarakat profesional.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota Unsur Pengarah dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
b.jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam, dan pengadaan barang dan jasa; dan
c.jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang administrasi umum.

Pasal 7

Anggota Unsur Pengarah dari unsur instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.1 (satu) orang dari unsur instansi vertikal yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara; dan
b.1 (satu) orang dari unsur instansi vertikal yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 8

(1)Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri atas:
1. a.para pakar/profesional; dan/atau
2. b.tokoh masyarakat 4
(2)Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana; dan
2. b.memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Bupati menunjuk anggota Unsur Pengarah dari Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

a.jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
b.jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam, dan pengadaan barang dan jasa; dan
c.jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang administrasi umum.

Pasal 10

(1)Kepala Badan menyampaikan permohonan tertulis terkait pengisian keanggotaan Unsur Pengarah kepada:
1. a.pimpinan instansi vertikal yang bertugas melaksanakan pertahanan negara; dan
2. b.pimpinan instansi vertikal yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Kepala Badan menyampaikan usulan calon anggota Unsur Pengarah dari pimpinan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…