DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2026

Nomor: 27
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Alokasi Dana Desa; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. SALINAN 2
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
4.Jumlah Penduduk Kalurahan yang selanjutnya disebut JPeddk adalah hasil pembagian jumlah Penduduk Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Penduduk Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
5.Jumlah Penduduk Miskin Kalurahan yang selanjutnya disebut JMisk adalah hasil pembagian jumlah Penduduk Miskin Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Penduduk Miskin Kalurahan se- Kabupaten Bantul.
6.Jumlah Luas Wilayah Kalurahan yang selanjutnya disebut JLWil adalah hasil pembagian Luas Wilayah suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Luas Wilayah Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
7.Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan yang selanjutnya disebut JIKG adalah hasil pembagian Indeks Kesulitan Geografis suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan se- Kabupaten Bantul.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9.Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau atau pemerintah kabupaten untuk program jaminan kesehatan.
10.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.
11.Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
13.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
15.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
16.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17.Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 3
18.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
20.Bupati adalah Bupati Bantul.
21.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
22.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
23.Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
24.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(3)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan.

Pasal 3

(1)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 4

(1)Penghitungan pembagian ADD berdasarkan alokasi kebutuhan belanja.
(2)Alokasi kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.alokasi pemenuhan kebutuhan belanja wajib;
2. b.alokasi pemenuhan tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal;
3. c.alokasi pemenuhan honorarium Ketua RT; 4
4. d.alokasi pemenuhan honorarium anggota kader pos pelayanan terpadu;
5. e.alokasi formula; dan
6. f.alokasi penghargaan.
(3)Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Alokasi pemenuhan kebutuhan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
1. a.Lurah;
2. b.Pamong Kalurahan; dan
3. c.staf Pamong Kalurahan
(2)Alokasi pemenuhan kebutuhan belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran:
1. a.penghasilan tetap;
2. b.tunjangan suami/istri; dan
3. c.tunjangan anak.

Pasal 6

Alokasi pemenuhan tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan jumlah keanggotaan Bamuskal.

Pasal 7

Alokasi pemenuhan honorarium Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan jumlah RT setiap Kalurahan.

Pasal 8

Alokasi pemenuhan honorarium anggota kader pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan jumlah anggota kader pos pelayanan terpadu dengan ketentuan setiap RT 1 (satu) orang.

Pasal 9

(1)Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dengan mempertimbangkan :
1. a.JPeddk;
2. b.JMisk;
3. c.JLWil; dan
4. d.JIKG.
(2)JPeddk, Jmisk, JLWil, dan JIKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot:
1. a.JPeddk sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. b.JMisk sebesar 30% (tiga puluh persen);
3. c.JLWil sebesar 20% (dua puluh persen); dan
4. d.JIKG sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

Alokasi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada Kalurahan dengan kriteria:

a.mendapatkan penghargaan/kejuaraan lomba tingkat kabupaten;
b.mendapatkan penghargaan/kejuaraan lomba tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
c.menjadi perwakilan suatu penugasan dari kabupaten. 5

Pasal 11

(1)Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, meliputi:
1. a.penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan;
2. b.tunjangan istri/suami dan tunjangan anak Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan;
3. c.tunjangan Bamuskal;
4. d.honorarium Ketua RT;
5. e.honorarium kader pos pelayanan terpadu; dan
6. f.operasional Bamuskal.
(2)Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.
(3)Dalam hal kebutuhan belanja honorarium Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan honorarium kader pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e telah dianggarkan dari sumber dana lainnya, pengalokasian ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain sesuai kebutuhan.
(4)Dalam hal prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah terpenuhi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain pada bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…