DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2026

Nomor: 31
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagai berikut: Ketua DPRD sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Wakil Ketua DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan Anggota DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 83); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
(3)Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari tahun 2026.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)ditetapkan berdasarkan harga sewa rumah sesuai dengan ketentuan standar rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi Anggota DPRD.
(2)Harga sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil appraisal harga sewa rumah oleh konsultan penilai publik yang independen.

Pasal 4

(1)Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
3. c.Anggota DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(2)Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak. 3

Pasal 5

(1)Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan kepada APBD.
(2)Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam penganggaran Tunjangan Perumahan dalam APBD.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Maret 2026 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 2 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 31

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…