DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Alokasi dan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah; Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah; Penggunaan; Mekanisme Pencairan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam melakukan tata cara bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Kalurahan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2.Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4.Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
7.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
8.Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon. 3
9.Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Bupati adalah Bupati Bantul.
13.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
14.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

ALOKASI DAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah.
(2)Realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan realisasi Retribusi Daerah pada BLUD.

Pasal 3

Selain pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan jasa pemungutan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi Jasa Usaha Atas Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok yang dipungut mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB setiap hari, yang disetorkan ke kas Daerah pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

(1)Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah dan jasa pemungutan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis dilaksanakan setelah kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
(3)Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang.

BAB III

BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1)Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagikan kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibagikan kepada setiap Kalurahan dengan ketentuan:
1. a.sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
2. b.sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Retribusi Daerah setiap Kalurahan. 4
(2)Perhitungan besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada realisasi Retribusi Daerah sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya.
(3)Realisasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
2. b.Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pengolahan Limbah Cair;
3. c.Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar;
4. d.Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir;
5. e.Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; dan
6. f.Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Atas Pemakaian Rusunawa.

Pasal 6

Besaran jasa pemungutan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis sebesar alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Besaran jasa pemungutan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 8

Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan jasa pemungutan Retribusi kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

Bagi Hasil Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai:

a.bidang penyelenggaraan pemerintahan;
b.bidang pelaksanaan pembangunan;
c.bidang pembinaan kemasyarakatan;
d.bidang pemberdayaan masyarakat; dan/atau
e.bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Kalurahan.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 10

Pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah dan jasa pemungutan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun. 5

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…