DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2026

Nomor: 32
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026. SALINAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan pada hari raya Idul Fitri.
2.Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan untuk ketiga belas kali dalam 1 (satu) tahun.
3.Upah Ketiga Belas adalah upah yang diberikan untuk ketiga belas kali dalam 1 (satu) tahun.
4.Bupati adalah Bupati Bantul.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15.Daerah adalah Kabupaten Bantul. 3

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.pimpinan dan anggota DPRD;
3. c.pimpinan BLUD;
4. d.PNS dan calon PNS;
5. e.PPPK; dan
6. f.pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(3)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d mutasi ke luar Daerah atau diberhentikan sebagai PNS dan menerima gaji pada bulan pengenaan, tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tetap diterimakan.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tetap diberikan dalam hal:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a telah habis masa jabatan; dan
2. b.PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d telah purna tugas.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
1. a.Pensiunan; dan/atau
2. b.Penerima Pensiun.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:

a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dengan komponen meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan; dan
5. e.tunjangan kinerja:
  1. 1.sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan Asisten Sekretaris Daerah, bagi Bupati; dan
  2. 2.sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan Asisten Sekretaris Daerah, bagi Wakil Bupati.
(2)Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebesar akumulasi dari: 4
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada ASN pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatan setara.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf d, dengan komponen meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan:
  1. 1.sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi penerima tambahan penghasilan;
  2. 2.sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan Asisten Sekretaris Daerah, bagi Sekretaris Daerah; dan
  3. 3.sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan yang setara di lingkungan Pemerintah Daerah, bagi penerima insentif pemungutan pajak daerah.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dengan komponen meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan:
  1. 1.sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi calon PNS penerima tambahan penghasilan; dan
  2. 2.sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan yang setara di lingkungan Pemerintah Daerah bagi penerima insentif pemungutan pajak daerah.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf e, dengan komponen meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan:
  1. 1.sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi PPPK penerima tambahan penghasilan; dan
  2. 2.sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan yang setara di lingkungan Pemerintah Daerah bagi penerima insentif pemungutan pajak daerah.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada ASN pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatan setara.
(8)Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026. 5
(9)Dalam hal tunjangan kinerja untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tambahan penghasilan untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e angka 2, dan tambahan penghasilan untuk penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e angka 3, ayat (5) huruf e angka 2, dan ayat (6) huruf e angka 2 besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam hal PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD atau yang bekerja pada Perangkat Daerah pemungut pajak daerah mutasi ke Perangkat Daerah yang menerapkan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja, diberikan Tunjangan Hari Raya komponen tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan yang setara.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dan ayat (6) huruf e dapat diberikan Tunjangan Hari Raya paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai kemampuan Daerah.
(3)Dalam hal PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.
(4)Dikecualikan dari komponen Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf e untuk tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam bentuk jasa pelayanan pada BLUD.

Pasal 6

(1)Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dengan komponen meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan; dan
5. e.tunjangan kinerja:
  1. 1.sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan Asisten Sekretaris Daerah, bagi Bupati; dan
  2. 2.sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan Asisten Sekretaris Daerah, bagi Wakil Bupati.
(2)Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebesar akumulasi dari:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. 6
(3)Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada ASN pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatan setara.
(4)Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dengan komponen meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan:
  1. 1.sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi penerima tambahan penghasilan;
  2. 2.sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan Asisten Sekretaris Daerah, bagi Sekretaris Daerah; dan
  3. 3.sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan yang setara di lingkungan Pemerintah Daerah, bagi penerima insentif pemungutan pajak daerah.
(5)Gaji Ketiga Belas diberikan bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dengan komponen meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan:
  1. 1.sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi calon PNS penerima tambahan penghasilan; dan
  2. 2.sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan yang setara di lingkungan Pemerintah Daerah bagi penerima insentif pemungutan pajak daerah.
(6)Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dengan komponen meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan:
  1. 1.sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi PPPK penerima tambahan penghasilan; dan
  2. 2.sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan yang setara di lingkungan Pemerintah Daerah bagi penerima insentif pemungutan pajak daerah.
(7)Gaji Ketiga Belas pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada ASN pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatan setara.
(8)Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026. 7
(9)Dalam hal tunjangan kinerja untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tambahan penghasilan untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e angka 2, dan tambahan penghasilan untuk penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e angka 3, ayat (5) huruf e angka 2, dan ayat (6) huruf e angka 2 besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam hal PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD atau yang bekerja pada Perangkat Daerah pemungut pajak daerah mutasi ke Perangkat Daerah yang menerapkan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja, diberikan Gaji Ketiga Belas komponen tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan tambahan penghasilan pada kelas jabatan yang setara.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dan ayat (6) huruf e dapat diberikan Gaji Ketiga Belas paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai kemampuan Daerah.
(3)Dalam hal PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.
(4)Dikecualikan dari komponen Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf e untuk tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam bentuk jasa pelayanan pada BLUD.

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya dan Upah Ketiga Belas bagi PPPK Paruh Waktu diberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(2)Dalam hal Perangkat Daerah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, besaran Tunjangan Hari Raya dan Upah Ketiga Belas bagi PPPK Paruh Waktu ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.
(4)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026. 8

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 6 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah, kecuali yang berasal dari komponen tambahan penghasilan ASN.

Pasal 11

(1)Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai penerima Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(3)Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dimaksud merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya sekaligus sebagai Penerima Pensiun, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
1. a.Tunjangan Hari Raya sesuai status jabatannya; dan
2. b.Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…