DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Kegiatan dan Sasaran; Alokasi Bantuan Keuangan; Penganggaran dan Besaran Bantuan Keuangan; Mekanisme Perencanaan Bantuan Keuangan; Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan; Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan; Penyelenggara Bantuan Keuangan; Larangan; Laporan dan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sisa Anggaran Bantuan Keuangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam bidang pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan menyelesaikan permasalahan strategis di tingkat padukuhan, perlu dukungan Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan kepada Pemerintah Kalurahan;
c.bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat PPBMP adalah program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat Padukuhan, dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat Padukuhan, dibiayai dengan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan, serta swadaya masyarakat.
2.Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan PPBMP adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan yang diberikan melalui APBD ke dalam APBKal untuk membiayai pelaksanaan PPBMP.
3.Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Padukuhan adalah satuan tugas kewilayahan sebagai unsur pembantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7.Rekening Kas Kalurahan adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Kalurahan dalam rangka pengelolaan keuangan Kalurahan.
8.Aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera yang selanjutnya disebut aplikasi SIDAMESRA adalah aplikasi berbasis web dan android untuk pendataan dan pengelolaan data indeks kesejahteraan sosial.
9.Aplikasi Sigizikesga adalah aplikasi dari kementerian kesehatan yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data terkait pelayanan kesehatan ibu, anak , serta status gizi masyarakat.
10.Elektronic Human Development Worker yang selanjutnya disingkat EHDW adalah aplikasi yang mendukung desa dalam pencegahan stunting sebagai alat analisa sederhana dengan out put score konvergensi tingkat desa.
11.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
12.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 3
13.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14.Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat Pokgiat LPMK adalah kelompok kegiatan LPMK di tingkat Padukuhan.
15.Musyawarah Padukuhan yang selanjutnya disebut Musduk adalah rembug warga di tingkat Padukuhan yang merupakan bagian dari musyawarah Kalurahan untuk merencanakan usulan kegiatan.
16.Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah rembug warga di tingkat Kalurahan yang merupakan bagian dari musyawarah Kalurahan untuk merencanakan usulan kegiatan.
17.Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
20.Bupati adalah Bupati Bantul.
21.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
22.Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon.
23.Daerah adalah Kabupaten Bantul

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian Bantuan Keuangan PPBMP.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum pemberian Bantuan Keuangan PPBMP;
2. b.memastikan kesesuaian perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan PPBMP dengan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.memperkuat budaya gotong-royong dan swadaya masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN SASARAN

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP diprioritaskan untuk:

a.pengentasan kemiskinan di tingkat Padukuhan;
b.penanganan dan pencegahan stunting di tingkat Padukuhan; dan
c.penyelesaian permasalahan strategis di tingkat Padukuhan.

Pasal 4

(1)Pengentasan kemiskinan di tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit untuk:
1. a.pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin atau sangat miskin; dan/atau 4
2. b.bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan berupa:
  1. 1.jaminan kecelakaan kerja; dan
  2. 2.jaminan kematian, bagi pekerja pencari nafkah utama dari keluarga miskin atau sangat miskin.
(2)Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu keluarga miskin atau sangat miskin yang terdata dalam prelis data kemiskinan Kalurahan.
(3)Prelis data kemiskinan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data kemiskinan pada aplikasi SIDAMESRA yang ditetapkan dalam Muskal.

Pasal 5

(1)Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin atau sangat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan memberikan bantuan pangan non tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
(2)Bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
1. a.bahan makanan pokok;
2. b.bahan lauk pauk yang mengandung protein hewani dan/atau nabati;
3. c.bahan sayuran dan/atau buah; dan/atau
4. d.bahan bumbu masak.

Pasal 6

(1)Bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
(2)Besaran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penanganan dan pencegahan stunting di tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b paling sedikit untuk:
1. a.pemberian suplemen tambah darah diutamakan bagi anak stunting;
2. b.pemberian makanan tambahan bagi anak dengan kategori:
  1. 1.gizi kurang selama 56 (lima puluh enam) hari;
  2. 2.berat badan kurang selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan
  3. 3.berat badan tidak naik selama 14 (empat belas) hari; dan
3. c.skrining anemia dan pengadaan suplemen tambah darah bagi remaja putri dan wanita usia subur.
(2)Pemberian makanan tambahan sebagaimana ayat (1) huruf b sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap anak setiap hari.
(3)Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu anak atau remaja putri dan wanita usia subur yang terdata pada aplikasi Sigizikesga atau aplikasi EHDW.

Pasal 8

(1)Penyelesaian permasalahan strategis di tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kondisi yang memerlukan penanganan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.
(2)Permasalahan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk:
1. a.kegiatan penyelesaian permasalahan kesehatan atau pendidikan masyarakat Padukuhan;
2. b.kegiatan perbaikan dan/atau penyempurnaan sarana prasarana Padukuhan yang berskala kecil; 5
3. c.kegiatan sosial masyarakat Padukuhan berupa bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Ketua RT, Ketua Kelompok Kegiatan LPMK, dan relawan;dan
4. d.pembuatan biopori atau lobang sisa dapur (losida) untuk resapan air hujan dan/atau pengelolaan sampah rumah tangga.
(3)Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga dan/atau wilayah Padukuhan.

BAB III

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

(1)Bantuan Keuangan PPBMP dialokasikan untuk:
1. a.kegiatan pengentasan kemiskinan serta penanganan dan pencegahan stunting di tingkat Padukuhan paling sedikit 40% (empat puluh prosen); dan
2. b.kegiatan penyelesaian permasalahan strategis di tingkat Padukuhan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen).
(2)Dalam hal Padukuhan tidak terdapat permasalahan kemiskinan dan stunting, persentase pemanfaatan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musduk.

Pasal 10

(1)Bantuan Keuangam PPBMP dapat digunakan untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan paling banyak sebesar 4% (empat persen).
(2)Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk:
1. a.belanja alat tulis kantor;
2. b.belanja fotokopi:
3. c.belanja makan dan minum rapat;
4. d.papan informasi kegiatan;
5. e.honorarium tim pengadaan barang/jasa; dan/atau
6. f.honorarium tim pelaksana kegiatan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…