DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis dan Kategori Penghargaan; Bentuk Penghargaan; Persyaratan; Tim Penilai; Pelaksanaan Penilaian; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja, dan berkinerja tinggi dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan penghargaan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berprestasi, perlu menyusun pedoman dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan adalah suatu kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara karena jasanya dinilai bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, pembangunan, dan masyarakat.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5.Kartika Punggawa Projotamansari yang selanjutnya disingkat KPP adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada ASN yang tercatat sebagai ASN Pemerintah Daerah meliputi ASN yang berkinerja tinggi dan ASN inovator.
6.Kartika Punggawa Projotamansari Berkinerja Tinggi yang selanjutnya disebut KPP Berkinerja Tinggi adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang terpilih sebagai pegawai berkinerja tinggi di Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan seleksi administrasi oleh Sekretariat KPP dan diseleksi oleh Tim Penilai.
7.Kartika Punggawa Projotamansari Inovator yang selanjutnya disebut KPP Inovator adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk, layanan, kebijakan dan terobosan baru, yang berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan Pemerintah Kabupaten Bantul, serta diakui di tingkat nasional, masuk kategori pada ajang penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
8.Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon penerima penghargaan.
9.Sekretariat Kartika Punggawa Projotamansari yang selanjutnya disebut Sekretariat KPP adalah unit yang bertanggung jawab mengelola administrasi KPP.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Bupati adalah Bupati Bantul.
12.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 3
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar dalam pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan KPP.

Pasal 3

Pemberian penghargaan KPP bertujuan untuk:

a.meningkatkan motivasi dan prestasi kerja ASN;
b.mempertahankan prestasi kerja ASN; dan
c.menciptakan rasa keadilan bagi ASN.

BAB II

JENIS DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada ASN berprestasi berupa KPP.
(2)KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPP Berkinerja Tinggi; dan
2. b.KPP Inovator.
(3)KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang mempunyai prestasi kerja, kinerja tinggi, dan perilaku kerja yang mencerminkan nilai dasar ASN meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai.
(4)KPP Inovator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang menjadi finalis top inovasi pelayanan publik pada ajang kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 5

(1)Kategori KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a terdiri atas:
1. a.PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas;
2. b.PNS yang menduduki jabatan fungsional;
3. c.PNS yang menduduki jabatan pelaksana; dan
4. d.PPPK.
(2)Kategori KPP Inovator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation;
2. b.TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik; dan
3. c.TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik.
(3)Penetapan kategori KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan kategori KPP Inovator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Jumlah ASN yang menerima KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) peringkat terbaik dari setiap kategori. 4
(2)Jumlah ASN yang menerima KPP Inovator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan hasil penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 7

(1)KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.piala; dan/atau
3. c.uang pembinaan.
(2)Uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penambahan penghargaan berupa kesempatan pengembangan kompetensi.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan ASN peserta penerima KPP Berkinerja Tinggi sebagai berikut:

a.diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah;
b.terseleksi pada tingkat Perangkat Daerah;
c.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana kurungan atau penjara dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
d.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana;
e.sehat jasmani dan rohani;
f.pengelolaan kinerja bagi PNS minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g.pengelolaan kinerja bagi PPPK minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h.memiliki rekam jejak sebagai ASN yang menunjukkan:
1. 1.prestasi kerja, kinerja tinggi, dan perilaku kerja yang mencerminkan nilai dasar ASN; dan
2. 2.tingkat kehadiran atau presensi sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1)Kelengkapan administrasi bagi setiap ASN yang diusulkan untuk mendapatkan KPP Berkinerja Tinggi meliputi:
1. a.surat usulan dari kepala Perangkat Daerah;
2. b.berita acara hasil seleksi dari tim seleksi Perangkat Daerah;
3. c.surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana kurungan atau penjara dalam 3 (tiga) tahun terakhir, serta tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana dari kepala Perangkat Daerah;
4. d.surat keterangan sehat;
5. e.dokumen Pengelolaan Kinerja PNS minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.dokumen Pengelolaan Kinerja PPPK minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.portofolio yang bersangkutan. 5
(2)Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.akademisi; dan
3. c.praktisi.
(3)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
1. a.melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon penerima KPP Berkinerja Tinggi; dan
2. b.memilih 3 (tiga) peringkat terbaik dari setiap kategori KPP Berkinerja Tinggi.
(4)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…