DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2026

Nomor: 35
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32; Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek dilakukan melalui perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322); SALINAN 2
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12);
7.Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.309.900.391.424,00 (dua triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.556.551.063.504,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah), terdiri atas : 3
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.380.125.281.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
1. a.Dana Desa;
2. b.Insentif Fiskal;
3. c.Dana Bagi Hasil (DBH);
4. d.Dana Alokasi Umum (DAU); dan
5. e.Dana Alokasi Khusus (DAK).
(3)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp102.690.399.000,00 (seratus dua miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp12.747.285.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.DBH Pajak sebesar Rp12.474.321.000,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
2. b.DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp272.964.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(6)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp914.464.154.000,00 (sembilan ratus empat belas miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp905.814.689.000,00 (sembilan ratus lima miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
2. b.DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp8.649.465.000,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(7)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp350.223.443.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.DAK Fisik sebesar Rp14.987.070.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah); dan
2. b.DAK Non Fisik sebesar Rp335.236.373.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
(8)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.425.782.504,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), terdiri atas :
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(9)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp108.340.869.652,00 (seratus delapan miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). 4
(10)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp68.084.912.852,00 (enam puluh delapan miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
1. a.Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp67.708.178.169,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah); dan
2. b.Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp376.734.683,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
  1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.472.982.691.062,89 (dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh dua koma delapan sembilan rupiah), terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.997.357.757.022,29 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh dua koma dua sembilan rupiah), terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.032.884.417.313,04 (satu triliun tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga belas koma nol empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp871.789.673.299,25 (delapan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma dua lima rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.013.866.410,00 (delapan puluh delapan miliar tiga belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah). 5
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.669.800.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.032.884.417.313,04 (satu triliun tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga belas koma nol empat rupiah), terdiri atas:

a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
b.belanja tambahan penghasilan ASN;
c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
d.belanja gaji dan tunjangan DPRD:
e.belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
f.belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
g.Belanja Pegawai BOSP; dan
h.belanja pegawai BLUD.
1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp617.959.807.405,04 (enam ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima koma nol empat rupiah), terdiri atas:
1. a.Gaji Pokok ASN sebesar Rp456.025.822.233,39 (empat ratus lima puluh enam miliar dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga koma tiga sembilan rupiah);
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp41.877.770.293,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp5.690.546.023,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah);
4. d.Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp34.874.551.823,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
5. e.Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp5.508.231.234,00 (lima miliar lima ratus delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
6. f.Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp24.473.086.308,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah);
7. g.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp6.107.610.472,80 (enam miliar seratus tujuh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh dua koma delapan nol rupiah);
8. h.Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp21.262.342,60 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua koma enam nol rupiah);
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp36.647.245.569,60 (tiga puuh enam miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan koma enam nol rupiah); 6
10. j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.069.927.346,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
11. k.Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.209.536.054,20 (tiga miliar dua ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima puluh empat koma dua nol rupiah); dan
12. l.Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp2.454.217.705,45 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima koma empat lima rupiah).
(2)Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp387.021.201.568,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh satu juta dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas :
1. a.Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp61.705.045.553,98 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga koma sembilan delapan rupiah);
2. b.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp1.309.446.357,94 (satu miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma sembilan empat rupiah); dan
3. c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp94.457.627.454,08 (sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat koma nol delapan rupiah).
(3)Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp229.549.082.202,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu dua ratus dua rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. b.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. d.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);
5. e.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp4.956.732.711,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
6. f.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp3.729.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
7. g.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.357.170.189,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah); 7
8. h.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp573.497.100,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
9. i.Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebesar Rp12.720.511.202,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua rupiah);
10. j.Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp147.609.294.980,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
11. k.Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
12. l.Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp55.154.276.020,00 (lima puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh rupiah); dan
13. m.Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
(4)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp23.955.640.912,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp106.163.400,00 (seratus enam juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
3. c.Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp111.237.120,00 (seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
4. d.Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
5. e.Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
6. f.Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp136.659.600,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
7. g.Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
8. h.Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
9. i.Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. j.Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
11. k.Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.579.073.392,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
12. l.Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.378.800.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan 8
13. m.Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp32.130.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
(5)Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp96.780.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. d.Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
5. e.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
6. f.Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
7. g.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
8. h.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
(6)Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.552.951.168,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.159.831.168,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
(7)Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(8)Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp2.208.979.000,00 (dua miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). 9

7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp871.789.673.299,25 (delapan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma dua lima rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOSP;
7. g.Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.349.835.987,08 (seratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma nol delapan rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis sebesar Rp110.325.383.165,95 (seratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima koma sembilan lima rupiah);
2. b.belanja barang tak habis pakai sebesar Rp694.383.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
3. c.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp2.330.069.821,13 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu koma satu tiga rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp287.415.055.920,17 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh koma satu tujuh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Jasa Kantor sebesar Rp198.956.209.547,80 (seratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh koma delapan nol rupiah);
2. b.Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp66.342.659.888,37 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma tiga tujuh rupiah);
3. c.Belanja Sewa Tanah sebesar Rp2.060.470.841,00 (dua miliar enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
4. d.Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.157.986.800,00 (lima miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
5. e.Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp692.755.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. f.Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp249.175.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 10
7. g.Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.079.800.000,00 (dua miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
8. h.Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp4.180.350.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. i.Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. j.Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp3.369.230.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
11. k.Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebesar Rp683.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah); dan
12. l.Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp3.443.418.843,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
(4)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.408.065.590,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.481.716.830,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
2. b.Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.567.950.760,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
3. c.Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp10.298.398.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
4. d.Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
5. e.Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(5)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp26.969.018.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan belas ribu rupiah).
(6)Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.177.259.591,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp21.257.310.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.919.949.591,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
(7)Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp112.818.460.168,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas: 11
1. a.Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebesar Rp110.860.747.348,00 (seratus sepuluh miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
2. b.Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp1.656.242.820,00 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah); dan
3. c.Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp301.470.000,00 (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(8)Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.499.983.000,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
(9)Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp263.151.995.043,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah).

8.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.013.866.410,00 (delapan puluh delapan miliar tiga belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
2. b.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
3. c.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
4. d.Belanja Hibah Dana BOSP.
(2)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp456.300.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
(3)Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.859.648.410,00 (lima puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan sebesar Rp31.996.968.410,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah);
2. b.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.989.980.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. c.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp16.585.700.000,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. d.Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan 12
5. e.Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah).
(4)Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.533.178.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
(5)Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.164.740.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp6.509.000.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan juta rupiah);
2. b.Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp20.919.750.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. c.Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp5.735.990.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  1. 9.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.669.800.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
2. b.Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
(2)Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.349.800.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

10.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp157.470.145.747,60 (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma enam nol rupiah), terdiri atas :

a.Belanja Modal Tanah;
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
f.Belanja Modal Aset Lainnya. 13
1. 11.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022