DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2026

Nomor: 36
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kode Etik dan Kode Perilaku; Kewajiban, Larangan, dan Sanksi; Penerapan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku; Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; Pengenaan Sanksi; Rehabilitasi; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara demi menjaga harkat, martabat dan keluhuran etika profesi dan perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, diperlukan pedoman kode etik dan kode perilaku;
c.bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. SALINAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah panduan sikap, perilaku, dan tindakan yang wajib dijalani oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari, yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara serta kepentingan bangsa dan negara.
2.Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah sikap perilaku, perbuatan, tulisan, ucapan dan/atau gambar pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
3.Laporan adalah pemberitahuan atau aduan terkait adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh pegawai baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung oleh pelapor.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
6.Pelapor adalah pihak yang menyampaikan informasi dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh pegawai.
7.Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
8.Perlindungan Administratif adalah jaminan perlindungan yang diberikan kepada saksi berupa pengamanan identitas, data kependudukan, data kepegawaian, dan hak administratif lainnya serta pencegahan terhadap tindakan yang merugikan secara administratif sebagai akibat pemberian keterangan dalam proses pemeriksaan.
9.Satuan Tugas Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah/unit kerja yang bertugas melakukan membantu kepala perangkat daerah atau kepala unit kerja dalam melaksanakan kegiatan internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku serta menerima aduan dan menelaah dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
10.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang dibentuk di tingkat perangkat daerah atau di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Bupati adalah Bupati Bantul.
14.Daerah adalah Kabupaten Bantul. 3

BAB II

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 2

(1)Kode Etik dan Kode Perilaku memuat nilai dasar ASN.
(2)Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.berorientasi pelayanan, tercermin dalam:
  1. 1.berperilaku proaktif dalam menjalankan tugas pelayanan publik;
  2. 2.memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif;
  3. 3.melayani masyarakat sesuai norma standar, prosedur, dan kriteria;
  4. 4.menangani keluhan masyarakat dengan komunikasi persuasif;
  5. 5.menyediakan informasi sesuai norma yang berlaku;
  6. 6.melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak, tanpa memandang suku, agama, ras dan jenis kelamin;
  7. 7.meningkatkan tata kelola layanan ASN secara inovatif;
  8. 8.menindaklanjuti setiap kritik dan saran;
  9. 9.mengucapkan salam, sapa, dan senyum saat melayani; dan
  10. 10.berpenampilan sesuai dengan norma yang berlaku dan bersahaja;
2. b.akuntabel, tercermin dalam:
  1. 1.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  2. 2.memberikan keteladanan dalam menjaga sikap dan perilaku yang baik di lingkungannya;
  3. 3.memenuhi janji dan komitmen;
  4. 4.melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  5. 5.mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  6. 6.mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan; dan
  7. 7.memiliki rasa tanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi;
3. c.kompeten, tercermin dalam:
  1. 1.meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus- menerus;
  2. 2.bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan;
  3. 3.belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias;
  4. 4.membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan;
  5. 5.mengevaluasi kinerja diri; dan
  6. 6.menyelesaikan masalah secara tuntas;
4. d.harmonis, tercermin dalam:
  1. 1.menjaga keharmonisan hubungan dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
  2. 2.berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang, kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan jenis kelamin;
  3. 3.menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan pemangku kepentingan;
  4. 4.menghormati gagasan yang disampaikan orang lain;
  5. 5.memberikan solusi dan/atau informasi sesuai kewenangan;
  6. 6.membangun lingkungan kerja yang kondusif;
  7. 7.menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan netral; 4
  8. 8.berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika; dan
  9. 9.menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan;
5. e.loyal, tercermin dalam:
  1. 1.menjaga citra baik ASN, pimpinan, dan instansi;
  2. 2.menghormati dan menaati kebijakan dan aturan organisasi;
  3. 3.melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;
  4. 4.menyebarkan informasi positif tentang ASN, pemimpin instansi, dan negara;
  5. 5.bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi;
  6. 6.menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman;
  7. 7.meningkatkan etos kerja; dan
  8. 8.menjaga integritas dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
6. f.adaptif, tercermin dalam:
  1. 1.menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja;
  2. 2.beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan;
  3. 3.menguasai dinamika perkembangan teknologi;
  4. 4.menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi;
  5. 5.membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten;
  6. 6.mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis;
  7. 7.menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi dan mekanisme kerja baru;
  8. 8.mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya; dan
  9. 9.menjadi pendorong perubahan/pembaharuan ke arah yang lebih baik;
7. g.kolaboratif, tercermin dalam:
  1. 1.membangun kerja sama yang bersinergis;
  2. 2.menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan;
  3. 3.bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan;
  4. 4.bersinergi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan;
  5. 5.mendorong rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi;
  6. 6.membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja;
  7. 7.mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi; dan
  8. 8.memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat.
(3)Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencerminkan nilai Selaras, Akal Budi Luhur-Jatidiri, Teladan-Keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya Diri dan Ahli-Profesional.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 3

Setiap Pegawai ASN wajib menaati Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 5

Pasal 4

Setiap Pegawai ASN dilarang:

a.melakukan tindakan sewenang-wenang, baik berupa tindakan, ucapan dan/atau melalui media sosial terhadap sesama Pegawai ASN atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
b.melakukan perundungan terhadap sesama Pegawai ASN atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
c.melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dengan pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dalam rangka penugasan;
d.melakukan tindakan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyuapan, gratifikasi, dan/atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, seragam maupun identitas/bukti kepegawaian lainnya untuk kepentingan pribadi;
f.melakukan pekerjaan yang memberikan jasa maupun hasil usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu jam kerja;
g.mengunjungi tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat hiburan malam, tempat prostitusi atau perjudian, kecuali karena penugasan;
h.menunjukkan gaya hidup hedonisme;
i.bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan;
j.hilang kesadaran/mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol;
k.melakukan diskriminasi pelayanan dengan membedakan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/tubuh;
l.menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan;
m.menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat/inovasi untuk kemajuan instansi;
n.bertato;
o.mewarnai rambut dengan warna yang mencolok;
p.memakai tindik, kecuali di bagian daun telinga bagi Pegawai ASN perempuan atau karena alasan keagamaan; dan
q.memakai pakaian yang ketat, mini, dan/atau transparan.

Pasal 5

(1)Setiap Pegawai ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi moral;
(3)Dalam hal Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku juga memenuhi unsur pelanggaran disiplin ASN, penanganannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

(1)Pegawai ASN menandatangani komitmen bersama kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku. 6
(2)Komitmen bersama kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian dan disimpan oleh pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah atau unit kerja.
(3)Format komitmen bersama kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja pada Perangkat Daerah melakukan upaya internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi nilai Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai ASN di lingkungan unit kerja masing-masing.
(2)Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dalam bentuk:
1. a.rapat koordinasi internal; dan/atau
2. b.apel pagi/apel sore.
(3)Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengawasan secara melekat oleh atasan langsung;
2. b.informasi dan pembukaan kanal pengaduan yang dapat diakses oleh Pegawai ASN untuk menyampaikan informasi atau Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
3. c.pembangunan kesadaran dan budaya beretika;
4. d.penerapan penghargaan dan hukuman secara adil dan objektif;
5. e.pembangunan keteladanan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan unit kerja masing-masing;
6. f.identifikasi berbagai kemungkinan risiko, dampak dan langkah pencegahan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
7. g.sosialisasi langkah pencegahan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
8. h.tindak lanjut informasi atau Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku secara cepat dan tanggap.
(4)Kegiatan eksternalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyiapan berbagai media sosialisasi, melalui leaflet, banner, buku elektronik dan/atau media lain yang dapat diakses oleh penerima layanan maupun pihak yang terlibat kerja sama; dan
2. b.pencantuman ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai klausul dalam perjanjian kerja sama, kontrak kerja, dan perjanjian lainnya.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja membentuk Satuan Tugas Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan kerja.
(2)Satuan Tugas Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud ayat
(1)terdiri atas unsur:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota. 7
(3)Satuan Tugas Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.membantu Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja dalam melaksanakan kegiatan internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku;
2. b.menerima pengaduan dan menelaah dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
3. c.melaporkan hasil telaah kepada Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c terdapat Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Kepala Perangkat Daerah membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat Perangkat Daerah.
(2)Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.1 (satu) orang anggota.
(3)Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc.
(4)Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku minimal memiliki pangkat dan jabatan yang sama dengan Pegawai ASN Terlapor.
(5)Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Dalam hal anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang maka harus berjumlah ganjil.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012