DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2026

Nomor: 39
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah; Mekanisme Pencairan; Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemilihan Lurah membutuhkan sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai sehingga diperlukan dukungan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus, perlu menyusun peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH. SALINAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada kalurahan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.
2.Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3.Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah yang selanjutnya disebut BKK Pilur adalah Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
4.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
8.Pemilihan Lurah Secara Serentak Bergelombang adalah pelaksanaan pemilihan lurah dengan mengelompokkan masa jabatan Lurah yang berdekatan untuk dilakukan pemilihan lurah secara serentak yang dibagi dalam beberapa gelombang.
9.Bupati adalah Bupati Bantul.
10.Panewu adalah pimpinan kapanewon sebagai unsur perangkat daerah.
11.Lurah adalah sebutan kepala desa di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Daerah adalah Kabupaten Bantul. 3

BAB II

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran BKK Pilur pada APBD.
(2)BKK Pilur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan Lurah yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
(3)BKK Pilur yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diperuntukkan untuk pembiayaan:
1. a.operasional Bamuskal sebagai penanggung jawab pemilihan Lurah;
2. b.operasional Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagai pelaksana Pemilihan Lurah;
3. c.pengadaan logistik Pemilihan Lurah;
4. d.operasional kelompok panitia pemungutan suara;
5. e.operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan; dan
6. f.operasional pengamanan.
(4)Operasional bamuskal sebagai penanggung jawab pemilihan Lurah, operasional Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan, dan operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf e termasuk anggaran honorarium.
(5)Anggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan jangka waktu tahapan Pemilihan Lurah.
(6)BKK Pilur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk Belanja Modal.

Pasal 3

(1)Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara serentak bergelombang.
(2)Pemilihan Lurah Secara Serentak Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 4

(1)Besaran BKK Pilur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan tahapan Pemilihan Lurah Secara Serentak Bergelombang

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 5

(1)Mekanisme pencairan BKK Pilur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.Lurah mengajukan permohonan pencairan BKK Pilur kepada Bupati melalui Panewu dengan melampirkan:
  1. 1.surat permohonan pencairan BKK Pilur dari Lurah; 4
  2. 2.Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan;
  3. 3.bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
  4. 4.kuitansi bermaterai cukup;
  5. 5.fotokopi rekening koran kas Kalurahan;
  6. 6.proposal pelaksanaan Pemilihan Lurah dilengkapi dengan rincian anggaran biaya; dan
  7. 7.surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan BKK Pilur;
2. b.Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a di buat rangkap 2 (dua);
3. c.Panewu melakukan verifikasi berkas permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima;
4. d.Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c berkas permohonan beserta lampiran dinyatakan benar dan lengkap, Panewu membuat surat pernyataan hasil verifikasi;
5. e.Panewu meneruskan berkas permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
6. f.Berkas permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf e dilengkapi dengan surat pernyataan hasil verifikasi dan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Panewu;
7. g.Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c berkas permohonan beserta lampiran dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Panewu mengembalikan berkas permohonan beserta lampiran kepada Lurah untuk diperbaiki paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas dikembalikan.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah melakukan transfer BKK ke rekening kas Kalurahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pencairan BKK Pilur diterima lengkap.

BAB IV

PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pelaksanaan belanja BKK Pilur berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai standar harga barang dan jasa kegiatan Pemilihan Lurah.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat sisa lebih dari penghitungan anggaran BKK Pilur, sisa lebih dari penghitungan anggaran BKK Pilur dapat dianggarkan kembali untuk membiayai kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Penganggaran sisa lebih dari penghitungan anggaran BKK Pilur dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab secara formal dan materiil dalam penggunaan BKK Pilur. 5
(2)Pemerintah Kalurahan wajib menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK Pilur kepada Bupati melalui Panewu.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
1. a.secara khusus, berupa realisasi pertanggungjawaban penggunaan BKK Pilur yang dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelanjaannya; dan
2. b.secara umum, berupa realisasi pertanggungjawaban penggunaan BKK Pilur yang dilaporkan secara terintegrasi dalam laporan realisasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan akhir Tahun Anggaran.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah pelantikan Lurah.

Pasal 10

Pemerintah Kalurahan yang terlambat menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK Pilur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…