DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria Penerima Insentif; Pengajuan, Verifikasi, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Insentif; Pengembalian Insentif; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa insentif kepada guru tidak tetap, guru tetap yayasan, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap yayasan diberikan untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas;
c.bahwa pemberian insentif kepada guru tidak tetap, guru tetap yayasan, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap yayasan untuk tahun anggaran 2025, perlu diatur pedomannya melalui peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2.Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
8.Aplikasi Sigadis Pentul adalah perangkat lunak yang menjadi alat dukung proses pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Bupati adalah Bupati Bantul.
12.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Perseroda di bidang usaha perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
14.Daerah adalah Kabupaten Bantul. 3

Pasal 2

(1)Maksud pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY yaitu sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian guru dan tenaga kependidikan yang masih berstatus non ASN pada Satuan Pendidikan negeri dan swasta.
(2)Tujuan Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan;
2. b.meningkatkan kinerja;
3. c.memotivasi kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
4. d.meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Penerima Insentif yaitu GTT, GTY, PTT, dan PTY pada:

a.taman kanak-kanak/raudhatul athfal;
b.sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
c.sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
d.sekolah luar biasa; dan
e.pendidikan anak usia dini.

Pasal 4

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.tidak merangkap jabatan pada unit kerja Perangkat Daerah, pemerintah kalurahan, atau badan usaha milik Daerah;
b.bertugas pada Satuan Pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
c.masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
d.bekerja secara terus menerus atau dalam hal masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung berdasarkan surat keputusan pengangkatan terakhir;
e.GTT, GTY, PTT, dan PTY yang bekerja lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan, maka GTT, GTY, PTT, dan PTY hanya berhak menerima Insentif pada Sekolah induk; dan
f.berusia tidak lebih dari:
1. 1.60 (enam puluh) tahun bagi GTT dan GTY; atau
2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun bagi PTT dan PTY.

BAB III

PENGAJUAN, VERIFIKASI, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 5

(1)Kepala Sekolah mengajukan usulan Insentif tiap triwulan melalui:
1. a.Aplikasi Sigadis Pentul untuk Satuan Pendidikan negeri dan swasta; atau
2. b.dikirim langsung ke Dinas untuk Satuan Pendidikan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 4
(2)Pengajuan usulan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan pertama pada triwulan berjalan.
(3)Pengajuan usulan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Sekolah dan data nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif bermaterai cukup.
(4)Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Sekolah dan data nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Usulan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Triwulan I diajukan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.

Pasal 7

(1)Dalam hal Kepala Sekolah terlambat mengajukan usulan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai akhir bulan pertama pada triwulan berjalan, maka pencairan akan dilaksanakan paling lambat minggu terakhir pada bulan Desember tahun berjalan.
(2)Dalam hal Kepala Sekolah tidak mengajukan usulan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Insentif tidak dicairkan.

Pasal 8

(1)Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengecekan kesesuaian antara usulan Insentif dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Dinas menetapkan daftar nama dan besaran Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY diperhitungkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…