DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Bantuan Iuran; Penerima Bantuan Iuran; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan;
c.bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang terdiri dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2.Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3.Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah bantuan untuk pembayaran iuran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
7.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin atau sangat miskin.
8.Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera yang selanjutnya disebut SIDAMESRA adalah aplikasi berbasis web dan android yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk pengelolaan data kesejahteraan sosial.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Bupati adalah Bupati Bantul.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini :
1. a.mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. b.mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi Pekerja Rentan. 3

BAB II

JENIS BANTUAN IURAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan.
(2)Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Jaminan Sosial Ketengakerjaan berupa:
1. a.JKK; dan
2. b.JKM.
(3)Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang Pekerja Rentan dalam 1 (satu) kepala keluarga untuk paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(4)Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III

PENERIMA BANTUAN IURAN

Pasal 4

(1)Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu Pekerja Rentan.
(2)Pekerja Rentan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling sedikit untuk jenis pekerjaan:
1. a.petani;
2. b.buruh tani;
3. c.nelayan;
4. d.tukang ojek;
5. e.buruh harian lepas;
6. f.tukang kayu;
7. g.tukang batu;
8. h.tukang las;
9. i.pedagang;
10. j.juru parkir;
11. k.sopir;
12. l.asisten rumah tangga;
13. m.relawan;
14. n.tukang becak; dan
15. o.petugas kebersihan.

Pasal 5

Kriteria Pekerja Rentan penerima Bantuan Iuran meliputi:

a.terdaftar dalam SIDAMESRA dengan kategori miskin atau sangat miskin;
b.memiliki Kartu Keluarga;
c.memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;
d.aktif bekerja;
e.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan; dan
f.tidak terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 4

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan mengajukan surat permohonan data yang ada di dalam SIDAMESRA dengan kategori miskin atau sangat miskin kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial sesuai dengan kriteria pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan melakukan verifikasi data yang ada di dalam SIDAMESRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data kependudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
(3)Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dilakukan validasi terhadap status kepersertaan calon penerima jaminan sosial ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Hasil validasi terhadap status kepesertaan calon penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

(1)Hasil validasi data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diserahkan kepada pemerintah kalurahan untuk dilakukan pencocokan data.
(2)Pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.nama;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.tempat tanggal lahir;
4. d.alamat domisili;
5. e.jenis pekerjaan; dan
6. f.keaktifan bekerja.
(3)Hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam forum musyawarah kalurahan untuk dibahas dan disepakati sebagai calon penerima Bantuan Iuran.
(4)Kesepakatan data calon penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah kalurahan.
(5)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengusulkan penetapan daftar penerima Bantuan Iuran kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala unit organisasi Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan di bidang hukum.

Pasal 8

(1)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran Bantuan Iuran, dan jangka waktu pemberian Bantuan Iuran dengan Keputusan Bupati. 5
(2)Keputusan Bupati tentang Daftar penerima, besaran Bantuan Iuran, dan jangka waktu pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai dasar pembayaran Bantuan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi perubahan daftar penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati mendelegasikan penetapan daftar penerima, besaran Bantuan Iuran, dan jangka waktu pemberian Bantuan Iuran kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(2)Daftar penerima, besaran Bantuan Iuran, dan jangka waktu pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Iuran berakhir apabila:

a.tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Iuran; atau
b.penerima Bantuan Iuran meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian/akta kematian yang diterbitkan oleh kelurahan, rumah sakit, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…