DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pendahuluan; Pertimbangan Perencanaan dan Asumsi; Sistem dan Kapasitas Untuk Kesiapsiagaan dan Respon; Aktivasi Rencana dan Penyesuaian Respon; Interdependensi Antar Sektor; Aksi Kunci Di Setiap Tahap Operasional Di Setiap Fase;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI PENYAKIT INFEKSI EMERGING PERNAPASAN. SALINAN 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan yang selanjutnya disebut Rencana Kontingensi PIE Pernapasan adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit infeksi emerging pernapasan di Daerah.
2.Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan yang selanjutnya disebut PIE Pernapasan adalah penyakit pernapasan yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun penyebarannya ke Daerah.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Bantul.
6.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan koordinasi terpadu antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.
(2)Penyusunan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Dokumen Rencana Kontingensi PIE Pernapasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.pertimbangan perencanaan dan asumsi;
3. c.sistem dan kapasitas untuk kewaspadaan dan respon;
4. d.aktivasi rencana dan penyesuaian respon;
5. e.intervensi antar sektor; dan
6. f.aksi kunci di setiap tahap operasional.

Pasal 5

Dokumen Rencana Kontingensi PIE Pernapasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.
(2)Pelaksanakan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi vertikal terkait dan masyarakat. 3

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peninjauan ulang Rencana Kontingensi PIE Pernapasan:

a.setiap 3 (tiga) tahun;
b.jika terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang undangan; atau
c.jika diperlukan penyesuaian terhadap Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 15 Agustus 2025 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 15 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 43 4 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KONTINGENSI PENYAKIT INFEKSI EMERGING PERNAPASAN DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI PENYAKIT INFEKSI EMERGING PERNAPASAN 5 Sejak COVID-19 diumumkan sebagai pandemi pada tahun 2020, lebih dari 767 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 6,9 juta kematian dilaporkan secara global. Tanggal 5 Mei 2023, World Health Organization (WHO) telah mencabut status PHEIC/ KKMMD COVID-19. Pencabutan status kedaruratan COVID-19 menjadikan momentum penguatan kapasitas nasional, regional dan global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya pembelajaran yang diperoleh selama fase respons akut pandemi tahun 2020 - 2023 untuk kesiapsiagaan pandemi yang akan datang. Pandemi COVID-19 sejak 2020-2023, telah memberikan pelajaran pentingnya peningkatan sistem kesiapsiagaan dan ketahanan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan multisektor. Pada tahun 2023, kasus COVID-19 mulai menurun di dunia termasuk di Indonesia dan pada 21 Juni 2023, presiden Indonesia mencabut status kedaruratan COVID-19 di Indonesia. Keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 5 Mei 2023. Keputusan tersebut juga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan penurunan tren kasus konfirmasi dan kematian, angka konfirmasi harian kasus COVID-19 yang mendekati nihil, dan hasil serosurvei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia memiliki antibodi COVID-19. Walaupun kasus COVID-19 sudah menurun, namun virus COVID-19 tetap bersirkulasi dan bukan berarti sudah hilang. Dengan kemampuan dinamika virus COVID-19 tersebut, maka kemungkinan varian baru yang disertai dengan tingginya mobilitas yang memfasilitasi transmisi virus di komunitas berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian yang perlu diwaspadai. Selain itu, kapasitas-kapasitas yang terbangun pada saat penanggulangan COVID-19 harus terus dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan untuk dapat menghadapi ancaman 6 dimasa yang akan datang yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain COVID-19 yang merupakan patogen pernapasan, dunia sudah mengalami beberapa pandemi dan epidemi yang juga diakibatkan oleh patogen pernapasan. Contohnya pandemi H1N1 Spanyol 1918 dengan 40-50 juta kematian (CFR 3%), Flu Asia H2N2 1957 dan Flu Hong Kong 1968. yang menyebabkan 1-4 juta kematian (CFR < 2%) masing-masing, dan pandemi H1N1 pada tahun 2009 dengan perkiraan 100-400 ribu kematian (CFR 0,02%). Selain itu penyakit infeksi emerging patogen pernapasan lainnya seperti SARSCoV 2003, dan MERSCoV, Legionelosis dan flu burung juga dapat mengakibatkan epidemi. Penyakit infeksi emerging zoonosis yang diakibatkan oleh penularan dari satwa liar dan hewan domestik ke manusia, dapat mengakibatkan epidemi dan pandemi. Perkembangan strategi pencegahan dan pengendalian, kerjasama lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Melalui langkah-langkah yang tepat, kita dapat menjaga keseimbangan antara manusia dan satwa liar serta mencegah penyebaran penyakit. Pandemi-pandemi di masa lalu dan epidemi yang telah terjadi menunjukkan bahwa semua negara harus bersiap terhadap hal-hal yang tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan pembelajaran dari pandemi dan epidemi yang telah terjadi, diperlukan pendekatan baru terhadap kesiapsiagaan pandemi, menggunakan pendekatan moda penularan untuk kesiapsiagaan secara lebih efektif dan efisien untuk menghadapi pandemi karena patogen penyakit pernapasan dengan menggunakan pendekatan mencakup pilar koordinasi kedaruratan, perlindungan masyarakat, surveilans kolaboratif, manajemen klinis, dan akses untuk Langkah-langkah pengendalian. Dalam rencana kesiapsiagaan, diperlukan Identifikasi aksi utama dari sejak kesiapsiagaan sebelum pandemi (interpandemi), pada saat deteksi kasus awal, kasus sporadis, kluster, dan penularan di masyarakat, penularan berkelanjutan di masyarakat / pandemi dan pada saat penurunan kasus. Sebagai negara yang berkomitmen pada International Health Regulation (IHR) 2005 maka Indonesia harus memiliki kapasitas inti minimal untuk melakukan deteksi dini, pencegahan dan respon atas setiap kejadian termasuk kejadian penyakit infeksi emerging yang berpotensi pandemi. Kesiapsiagaan dan ketahanan kesehatan ini sejalan dengan peningkatan kapasitas IHR dan transformasi kesehatan di Indonesia, terutama untuk transformasi sistem ketahanan kesehatan. Indonesia berkomitmen melaksanakan regulasi internasional di bidang kesehatan (IHR 2005) untuk mencegah penyebaran penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat lintas negara. 7 Momentum pandemi dimanfaatkan pemerintah untuk terus berbenah mentransformasi sistem kesehatan salah satunya melalui pilar sistem ketahanan kesehatan dalam menghadapi berbagai ancaman pandemi mendatang. Penguatan pilar ini tidak lepas dari kolaborasi dengan seluruh pilar. Gambar 1 Pilar dalam Transformasi Kesehatan di Republik Indonesia Salah satu outcome sistem kesehatan dalam Transformasi Kesehatan Republik Indonesia yaitu memperbaiki pengendalian penyakit. Berbagai macam kegiatan dalam upaya deteksi dini sudah dilakukan diantaranya penerapan surveilan berbasis indikator, surveilans berbasis kejadian dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor. Hasil dari upaya tersebut diantaranya ditemukan kasus COVID-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 76.629 kasus konfirmasi dan 1.819 kematian (CFR : 2,3%) tersebar di 17 kecamatan diantaranya Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul dan kapanewon Kasihan dengan kasus konfirmasi terbanyak. (Surveilans, 2024) Kategori ancaman pada penilaian risiko penyakit tahun 2024 menempatkan pada poin 60 atau kategori sedang. Variabel dalam kategori ancaman adalah risiko penularan setempat penyakit COVID-19 ditemukan 67 kasus, Pneumonia ditemukan 185 alert, ILI ditemukan 72 alert. Pada tahun 2024, jamaah haji Kabupaten Bantul mencapai 1.007 jamaah. Terdapat risiko penularan MERSCoV dari negara terjangkit melalui jamaah Haji / Umrah atau pelaku perjalanan lainnya. Ditemukan 2 kasus suspek MERSCoV di tahun 2024 dan 3 Kasus suspek MERSCoV di tahun 2025 pada pelaku perjalanan umrah. 8 Hasil analisis risiko penyakit infeksi emerging tahun 2024 menempatkan MERSCoV pada posisi risiko Sedang. Indeks penilaian Pelaku perjalanan ke daerah terjangkit 50,48 dan indeks penilaian kemudahan transportasi publik antar kota 25,96 menjadi penyumbang poin tertinggi untuk variabel kerentanan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan kasus pneumonia baik pada anak usia kurang dari 1 tahun, usia 1-5 tahun dan lebih dari 5 tahun, kasus tertinggi terjadi pada anak usia lebih dari 5 tahun sebanyak 1.790 kasus. Kasus ILI (Influenza Like Illness) di Kabupaten Bantul tahun 2021 terdapat 203 kasus, tahun 2022 529 kasus, tahun 2023 986 kasus, tahun 2024 717 kasus. Dari latar belakang tersebut diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam kendali operasi dari fase interpandemi sampai pada fase deeskalasi, maka perlu disusun Rencana Kontingensi penyakit Infeksi Emerging Pernapasan di Kabupaten Bantul. B. Tujuan Rencana kesiapsiagaan dan ketahanan ancaman penyakit infeksi emerging pernapasan bertujuan untuk:

1.Mencegah dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi dan perkembangan pandemi di luar negeri atau di dalam negeri.
2.Memastikan kesiapsiagaan dan koordinasi terpadu pemerintah dan masyarakat dalam rangka memproteksi dan mitigasi terjadinya pandemi di masyarakat Kabupaten Bantul.
3.Merespon dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak pandemi
4.Berkontribusi pada pemulihan individu, komunitas dan layanan kesehatan yang cepat dan tepat.
5.Meminimalkan penularan, kesakitan, kematian, meminimalkan beban dukungan sistem kesehatan dan menginformasikan, melibatkan serta memberdayakan publik. C. Target audiens Dokumen kesiapsiagaan dan ketahanan ancaman penyakit infeksi emerging pernapasan sebagai pedoman multisektor di semua tingkatan dalam menghadapi ancaman penyakit infeksi pernapasan. Dokumen ini diimplementasikan oleh multisektor institusi di Pemerintahan Daerah, dan pihak lain terkait termasuk pihak swasta, dan masyarakat, organisasi masyarakat, sektor swasta, akademisi. Prinsip dasar sebagai dasar rencana kesiapsiagaan pandemi saluran pernafasan untuk respon cepat, tepat dan efektif: 9
1.Pemerataan berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat.
2.Inklusivitas: pelibatan dan tanggung jawab keseluruhan pemerintah dan keseluruhan masyarakat dengan orientasi pada komunitas.
3.Koherensi: mengurangi fragmentasi dan ego sektoral untuk memaksimalkan rasa percaya dan fleksibilitas keputusan melalui koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi.
4.Kesetaraan dan nondiskriminasi.
5.Pengambilan keputusan berdasarkan data dan bukti.
6.Transparansi.
7.Keberlanjutan teknis dan keuangan, penerapan kebijakan, sumber daya, dan program berdampak jangka panjang dalam kesiapan dan sistem respons kedaruratan.
8.Penguatan sistem.
9.Pembelajaran yang berkelanjutan. D. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantul
1.Letak geografis, administrasi dan luas wilayah Secara geografis Kabupaten Bantul terletak antara 14º04'50" - 27º50'50" Lintang Selatan dan 110º10'41" - 110º34'40" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km2, sementara Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km2. Gambar 2 Letak Geografis Kabupaten Bantul 10
2.Kondisi Topografi Gambar 3 Topografi Kabupaten Bantul Topografi Kabupaten Bantul sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

a.Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 % dari seluruh wilayah).
b.Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km2 (41,62 %).
c.Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%).
d.Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. E. Analisis Situasi dan risiko Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya merupakan upaya penyelenggaraan kesehatan oleh bangsa untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajad kesehatan optimal. 11 Situasi global sampai dengan minggu ke-43 tahun 2024 pada kasus Avian Influeza dimana ditemukan positif A(H5N1) pada unggas dan burung di Jepang dan Amerika Serikat. Di tanggal 2 Oktober 2024 Saudi Arabia melaporkan 1 kasus Mers. Tanggal 28 September 2024 Rwanda melaporkan 26 kasus konfirmasi Marburg. (Kemenkes, 2024) Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mencabut status COVID-19 sebagai PHEIC.Total kasus konfirmasi COVID-19 di dunia sejak 31 Desember 2019 sampai 13 Oktober 2024 adalah 776.618.091 kasus konfirmasi dengan 7.071.324 kematian (CFR: 0,91%) (Kemenkes, 2024) Pada tanggal 4 Agustus 2023, Indonesia telah menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 48 tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19. Total kasus COVID-19 di Indonesia sampai dengan 26 Oktober 2024 sebanyak 6.829.981 kasus konfirmasi dan 162.066 kematian yang tersebar di 514 kab/kota di 34 provinsi. (Kemenkes, 2024) Kasus COVID-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Oktober 2024 sebanyak 76.629 kasus konfirmasi dan 1.819 kematian (CFR: 2,3%) tersebar di 17 kecamatan diantaranya Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul dan kapanewon Kasihan dengan kasus konfirmasi terbanyak. (Surveilans, 2024) Selain COVID-19 yang merupakan patogen pernapasan, dunia sudah mengalami beberapa pandemi dan epidemi yang juga diakibatkan oleh patogen pernapasan. Contohnya pandemi H1N1 Spanyol 1918 dengan 40-50 juta kematian (CFR 3%), Flu Asia H2N2 1957 dan Flu Hong Kong 1968. yang menyebabkan 1-4 juta kematian (CFR < 2%) masing-masing, dan pandemi H1N1 pada tahun 2009 dengan perkiraan 100-400 ribu kematian (CFR 0,02%). Selain itu penyakit infeksi emerging patogen pernapasan lainnya seperti SARSCoV 2003, dan MERSCoV dan flu burung juga dapat mengakibatkan epidemi. 60 % penyakit infeksi manusia yang ada adalah zoonosis. 75 % penyakit menular manusia yang muncul berasal dari hewan. 5 penyakit pada manusia setiap tahun, 3 adalah berasal dari hewan. 80 % penggunaan agen potensial bioterorisme adalah patogen zoonosis. Kasus MERSCoV masih dilaporkan dari Timur Tengah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jamaah haji dan umrah terbesar yang berkunjung ke Timur Tengah. Pada tahun 2023, jamaah haji Kabupaten Bantul mencapai 1002 jamaah. Terdapat risiko penularan MERSCoV dari negara terjangkit melalui jamaah Haji / Umrah atau pelaku perjalanan lainnya. Indonesia yang terletak di daerah tropis dan membentang di khatulistiwa, dengan keanekaragaman hayatinya ditambah dengan interaksi manusia-hewan berpotensi munculnya penyakit infeksi emerging yang dapat berkembang menjadi 12 epidemi/ wabah / potensi pandemi. Indonesia negara kepulauan (17.504 pulau) memiliki posisi sangat strategis (jalur lalu-lintas dan perdagangan Internasional) serta banyak pintu masuk ke wilayah Indonesia. Populasi penduduk Indonesia 272 juta, dengan 21,9 juta penduduk < 5 tahun, dengan 8,5 juta penduduk sulit terjangkau. Indonesia terdiri dari 38 provinsi dengan 514 kabupaten kota. Indonesia mempunyai 10.486 puskesmas, 2.985 Rumah Sakit, 4.704 dokter praktik mandiri, 11.347 klinik swasta, dan 296.777 posyandu. Patogen pernapasan dan vector/reservoir yang dapat mengakibatkan penyakit pernapasan yang terdeteksi di Indonesia diantaranya, kelelawar yang terdeteksi Nipah virus di Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Hanta virus dilaporkan positiv pada reservoar tikus dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Bali. Kasus legionelosis dilaporkan dari Jawa Barat dan Bali. Kasus Legionelosis dilaporkan dari Bali, dan Jawa Barat. Selain itu terdapat notifikasi kasus dari negara lain yang terdeteksi kasus Legionelosis yang mempunyai riwayat perjalanan ke Indonesia (Jawa Barat, Bali, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat). Tidak ada kasus legionelosis di Kabupaten Bantul. Kajian Threats and Hazard Identification Risk Assessment (THIRA) yang dilakukan tahun 2019 menunjukkan ancaman tertinggi EID adalah influenza tipe baru, diikuti oleh Nipah, MERSCoV, Ebola, Hanta virus tipe HFRS dan Poliomyelitis. Hasil assessment One Health Zoonosis prioritization tahun 2021 terdiri dari Virus inflenza (AI, dan swine influenza), zoonosis yang disebabkan oleh virus Corona (COVID-19 dan MERSCoV), Rabies, Antrak, dan Leptospirosis. Satwa liar bisa sebagai spillover dan spillback zoonosis dan penyakit infeksi emerging atau penyakit infeksi baru. Pencegahan dan pengendalian penyakit pada satwa liar di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks. Berikut data kasus emerging patogen respiratory Kabupaten Bantul 13 Gambar 4 Grafik Kasus Pneumonia 2020 – 2022 Pada tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan kasus pneumonia baik pada anak usia kurang dari 1 tahun, usia 1-5 tahun dan lebih dari 5 tahun, kasus tertinggi terjadi pada anak usia lebih dari 5 tahun sebanyak 1.790 kasus. Gambar 5 Kasus Pneumonia 2023 – 2024 Kasus pneumonia tahun 2023 hingga 2024 mengalami penurunan kasus, di segala lini usia, tidak ada laporan terjadinya kematian akibat pneumonia. 14 Gambar 6 Kasus Ili 2021 - 2024 Kasus ILI di Kabupaten Bantul tahun 2021 terdapat 203 kasus, tahun 2022 529 kasus, tahun 2023 986 kasus, tahun 2024 717 kasus. Pada tahun 2017 di temukan 4 suspek flu burung pada manusia dan dilakukan uji lab dengan hasil seluruh kasus negatif flu burung, sedangkan untuk kasus MERS Cov dan SARS Cov tidak pernah ditemukan di Kabupaten Bantul. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi tiga pilar konservasi, diantaranya perlindungan yang meliputi perlindungan sistem dan penyangga kehidupan, Pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya pada area insitu dan eksitu. Potensi penyebaran zoonosis dapat terjadi di insitu seperti taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung dan taman buru. Sedangkan eksitu meliputi Lembaga konservasi, sanctuary, penangkaran, perdagangan satwa liar, Lembaga penelitian dan Lembaga Pendidikan. Tabel 1 Kelompok virus patogen respiratory yang diketahui berpotensi epidemi dan pandemi Famili virus Patogen yang diketahui Relevansi Orthomyxoviridae (unggas) Virus influenza A Patogen-patogen paling umum yang diketahui pernah menyebabkan pandemi, termasuk empat pandemi pada abad ke-20 dan -21 A(H1N1) pada 1918, A(H2N2) pada 1957, A(H3N2) pada 1968, dan A(HIN1)pdm09 pada 2009. Dapat menular selama masa inkubasi; menunjukkan kapasitas menyebabkan pandemi; sangat mudah bermutasi dengan perubahan susunan materi genetik termasuk virus-virus influenza dari berbagai spesies hewan. Vaksin dan obat tersedia. 15 Famili virus Patogen yang diketahui Relevansi Avian Influenza (AI) H5N1, H7N9, H9N2 merupakan penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Selain infeksi pada unggas, sejak 2023, terdapat peningkatan kasus AI pada mamalia, dan terdapat clade baru Avian Influenza H5N1, Clade 2.3.4.4b Adenoviridae Dikelompokkan menjadi A–F, 47 jenis diketahui menginfeksi manusia Penyakit saluran pernapasan dan konjungtiva dan dapat menyebabkan pneumonia. Belum ada obat; vaksin sedang dikembangkan. Coronaviridae (Hewan liar) SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV Menyebabkan pandemi COVID-19 (SARS-CoV-2) dan epidemi besar SARS (SARS-CoV-1) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) SARS-CoV-2 dapat menyebar secara asimtomatik dan prasimtomatik, khususnya di tertutup dan/atau tempat dengan ventilasi buruk; tingkat evolusi virus yang tinggi. Vaksin dan obat tersedia. MERS-CoV merupakan suatu virus zoonotik yang berulang kali masuk ke populasi manusia; teramati penyebaran antarmanusia terbatas termasuk transmisi nosokomial; angka fatalitas yang tinggi. Tidak ada vaksin atau obat yang tersedia saat ini. Picomaviridae EV-D68, EV-A71 Beragam tingkat keparahan penyakit. Selain di sekresi saluran pernapasan, EV-A71 juga ditemukan pada tinja dan lecet kulit pada kasus simtomatik. Tidak ada vaksin atau obat yang tersedia saat ini. Human rhinovirus C Poliomielitis HFMD Sangat mudah menular dengan berbagai tingkat keparahan penyakit. Tidak ada vaksin atau obat yang tersedia saat ini. Paramyxoviridae (Ternak/hewan liar) Human parainfluenza virus 1 dan 3 Human rhinovirus C Virus Nipah Measles Sumber zoonotik dengan penyebaran antarmanusia yang terbatas tetapi angka kematian yang tinggi. Virus ini juga diketahui menyebar melalui paparan pada produk makanan yang terkontaminasi oleh hewan yang terinfeksi serta kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau 16 Famili virus Patogen yang diketahui Relevansi cairan tubuhnya. Tidak ada vaksin atau obat yang tersedia saat ini. Poxviridae (satwa liar) Virus Variola Pox, Mpox Telah diberantas. Diperlukan kesiapan terhadap kemunculan kembali virus hidup secara alami, tidak disengaja, atau disengaja atau pembuatan virus dengan biologi sintetik. Sangat mudah menular disertai angka kematian yang tinggi. Vaksin tersedia. Pneumoviridae Respiratory syncytial virus (RSV), human metapneumovirus Sangat mudah menular dengan berbagai tingkat keparahan penyakit. Tidak ada vaksin atau obat yang tersedia saat ini. Vaksin RSV sedang dikembangkan. 17
1. 1.Kesiapsiagaan penyakit infeksi emerging pernapasan ini meliputi prinsip kesetaraan termasuk kesetaraan gender dan etik
2. 2.Penyusunan dan implementasi dari kesiapsiagaan penyakit infeksi emerging ini melibatkan multisektor. B. Asumsi perencanaan, Skenario Dari pembelajaran beberapa pandemi, penyakit infeksi emerging patogen pernapasan tidak dapat diprediksi, dengan tingkat keparahan dari tanpa gejala, ringan, sedang dan berat. Pada awal kasus novel virus penyakit emerging pernapasan, manusia tidak memiliki imunitas, sehingga manifestasi penyakit dapat berat dan dapat menyebar di komunitas. Dari kasus awal dapat berkembang menjadi kasus sporadic, kluster dan dapat menyebar lebih lanjut dengan penularan di komunitas dan penularan di komunitas yang berkelanjutan, menyebabkan epidemi, PHEIC, pandemi. Dengan adanya intervensi yang dapat dilakukan sejalan dengan pembelajaran penanggulangan pandemi dan produksi vaksin, dan adanya kekebalan alami, serta usaha intervensi pengendalian, kasus dapat menurun. Adanya shifting/ dominasi dari varian dapat terjadi, dan mungkin muncul varian yang baru yang dapat menyebabkan penyebaran lebih lanjut dan karakteristik klinis yang berbeda dan sifat escape imunity. Epidemi, pandemi dapat mengakibatkan dampak pada kesehatan dan juga dampak pada kehidupan sosial ekonomi serta sektor lainnya. Moda transmisi patogen-patogen saluran pernapasan membuat patogen- patogen tersebut berpotensi epidemi dan pandemi. Patogen-patogen saluran pernapasan dapat menyebar melalui tiga moda transmisi utama inhalasi, droplet, airborne dan kontak dengan benda yang terkontaminasi. Kelompok rentan pandemi patogen saluran pernapasan di antaranya:
a.Orang dengan sistem imun yang lemah termasuk anak-anak terutama anak kecil, orang lanjut usia, orang dengan imunosupresi termasuk HIV dan ibu hamil.
b.Orang dengan kondisi medis dengan penyerta (Komorbid).
c.Orang yang tinggal di tempat padat dan tertutup.
d.Kelompok rentan yang membutuhkan dukungan khusus selama krisis termasuk orang dengan disabilitas, orang yang tinggal di tempat pemukiman kumuh, Orang yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang 18 terjangkau, orang dengan kondisi kesehatan jiwa dan/atau yang membutuhkan dukungan psikososial.
e.Orang yang lebih berisiko terinfeksi karena lebih banyak terpapar pada orang yang sakit seperti tenaga kesehatan, kader kesehatan, perawat.
f.Kelompok yang esensial bagi perekonomian dan sosial selama krisis. Pertimbangan dalam melaksanakan perencanaan kesiapsiagaan pandemi diantaranya:
a.Mempertimbangkan karakteristik patogen penyebab pandemi yang akan datang belum diketahui,
b.Pendekatan kewaspadaan dalam pencegahan infeksi pada awal kejadian akan menyelamatkan nyawa.
c.Patogen saluran pernapasan dapat menyebar dengan cepat di masyarakat, sehingga menimbulkan beban berlebih pada layanan kesehatan.
d.Untuk pemutusan rantai transmisi patogen saluran pernapasan yang sedang menyebar di masyarakat dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko.
e.Kombinasi langkah-langkah kesehatan masyarakat dapat menurunkan transmisi dan penyebaran patogen saluran pernapasan serta meminimalisasi dampak kesehatan masyarakat
f.Langkah-langkah tersebut diantaranya menjaga jarak fisik, menghindari keramaian, menjaga kebersihan tangan, etika batuk, dan bersin dan memakai masker, tindakan pembersihan, disinfeksi, ventilasi dalam ruangan.
g.Patogen-patogen saluran pernapasan, terutama virus, dapat banyak berevolusi dengan varian-varian yang dapat menghindari kekebalan alami maupun dari vaksin atau mengurangi efektivitas intervensi seperti obat dan alat diagnostik.
h.Pandemi patogen saluran pernapasan merupakan kejadian berkepanjangan yang dapat terjadi dalam beberapa gelombang transmisi.
i.Ketahanan komunitas sangat penting untuk kesiapan dan respons pandemi patogen saluran pernapasan.
j.Penelitian operasional bermutu tentang moda transmisi berbagai patogen saluran pernapasan perlu dilakukan untuk mengarahkan tindakan pencegahan infeksi, kesiapan, dan respons. Pendanaan untuk fase kesiapsiagaan menggunakan pendanaan dari masing masing unit kerja dan sektor terkait, sedangkan setelah adanya pernyataan darurat, dapat menggunakan pendanaan bencana. 19 Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) di gunakan ketika terjadi peristiwa darurat yang membutuhkan anggaran secara darurat seperti kedaruratan luar biasa/wabah. Proses permohonan diajukan kepada Bupati melalui Ketua TAPD. C. Kerangka operasional kesiapsiagaan, ketahanan terhadap ancaman penyakit infeksi emerging Gambar 7 Kerangka operasional kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap ancaman penyakit infeksi emerging Kerangka perencanaan pandemi patogen saluran pernafasan meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, respon, transisi/ rehabilitasi, yang meliputi periode masa antar pandemi, introduksi kasus (kejadian awal, kasus awal, kluster atau sporadis), transmisi komunitas berkelanjutan, peningkatan transmisi komunitas berkelanjutan, situasi stabil (penurunan kasus), dan kembali ke masa antar pandemi. Surveilance dan penilaian risiko dilakukan di setiap tahap operasional. Dalam perencanaan pandemi patogen saluran pernapasan harus melibatkan multisektor, termasuk komunitas dan kapasitas-kapasitas inti untuk kedaruratan. D. Komponen kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap ancaman penyakit infeksi emerging Gambar 8 Komponen kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap ancaman penyakit infeksi emerging 20 Komponen kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap ancaman PIE:
1. 1.Koordinasi kedaruratan, meliputi instrumen kebijakan, hukum dan normative, koordinasi, pembiayaan dan sumber daya manusia.
2. 2.Surveilans kolaboratif meliputi laboratorium, pendekatan One Health untuk penyakit zoonosis.
3. 3.Perlindungan masyararakat yang mencakup pencegahan dan pengendalian infeksi di masyarakat termasuk langkah kesehatan masyarakat dan sosial, komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat, layanan kesehatan di pintu masuk negara dan wilayah perbatasan negara.
4. 4.Perawatan klinis, termasuk penyediaan layanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian infeksi di fasiltias kesehatan.
5. 5.Akses pada intervensi penanggulangan kedaruratan kesehatan, termasuk akses untuk vaksinasi, obat-obatan dan kemoprofilaksis. E. Strategi kewaspadaan, kesiapan, respons, dan ketahanan terhadap kedaruratan kesehatan Berdasarkan Undang Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, terdapat kewaspadaan wabah di wilayah dan pintu masuk negara, penanggulangan wabah dan pasca wabah.
a.Kewaspadaan wabah di wilayah meliputi Surveilans penyakit potensial wabah dan pemetaan faktor risiko, Penanganan kasus, Penetapan daerah terjangkit KLB dan penanggulangan KLB dan Kesiapsiagaan sumber daya.
b.Kewaspadaan di pintu masuk negara dilaksanakan oleh unit Karantina Kesehatan dan meliputi Pengamatan penyakit dan/atau faktor risiko potensial wabah, Pengawasan alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan di Pintu Masuk negara serta pelabuhan dan bandar udara yang melayani lalu lintas domestik, Pengawasan dan penerbitan dokumen karantina kesehatan.
c.Penanggulangan wabah meliputi investigasi penyakit, penguatan surveilans, Penanganan penderita, pengendalian faktor risiko, Penanganan terhadap populasi berisiko, komunikasi risiko, dan tindakan penanggulangan lainnya.
d.Pasca wabah meliputi pemulihan pasca wabah, dilakukan melalui normalisasi diantaranya pelayanan kesehatan, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Pencegahan terulangnya wabah melalui penguatan surveilans kesehatan dan pengendalian faktor risiko. 21 Strategi kewaspadaan, kesiapan, respons, dan ketahanan terhadap kedaruratan kesehatan pada setiap komponen:
1. 1.Koordinasi kedaruratan
a.Penguatan koordinasi lintas sektor di semua tingkatan
b.Penguatan sistem koordinasi kedaruratan kesehatan masyarakat sejalan dengan manajemen kebencanaan, termasuk pusat operasi kedaruratan kesehatan (Health Emergency Operation Centre) untuk pandemi.
c.Ketersediaan dan mekanisme akses pembiayaan kesiapsiagaan dan respon.
d.Penguatan kapasitas sumber daya manusia multisektoral untuk deteksi dini, pencegahan, kesiapan, dan respons terhadap potensi kejadian kedaruratan kesehatan dapat dijalankan di setiap tingkat sistem kesehatan. Upaya peningkatan SDM multisektoral yang adaptif dan terlatih dilakukan secara berkelanjutan sehingga mewujudkan SDM yang memiliki persamaan persepsi dalam hal deteksi dini, pencegahan, kesiapan, dan respons terhadap potensi kejadian yang meresahkan dunia dapat dijalankan di setiap tingkat sistem kesehatan.
e.Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan dan respon.
1. 2.Surveilans Kolaboratif
a.Pelaksanaan surveilans untuk deteksi dini dan respon, penyelidikan epidemiologi, dan pelacakan kontak. Khusus untuk penyakit infeksi emerging zoonosis dapat diintegrasikan dengan pendekatan One Health.
b.Surveilans dengan berbagai sumber (multisource surveilans) dan epidemic intelligence (EIOS/Epidemic Intelligence from Open Source, website WHO, website CDC).
c.Surveilans di pintu masuk wilayah (perbatasan kabupaten) dan pintu masuk negara (bandara) baik pada manusia maupun hewan.
d.Pengelolaan data epidemiologi dan laboratorium secara komprehensif terintegrasi secara digital agar dapat dilakukan analisis data, interpretasi data, dan analisis risiko untuk kebijakan dan respon.
e.Memperkuat surveilans untuk patogen pernapasan seperti surveilans ILI dan surveilans sindrom.
f.Peningkatan kapasitas surveilans dan kapasitas laboratorium melalui pelatihan, workshop, seminar, penilaian kualitas eksternal, biosafety biosecurity, sekuensing, dan bio informasi.
g.Monitoring dan karakterisasi patogen pernapasan dengan pemeriksaan laboratorium diagnosis termasuk pemetaan genom.
h.Membangun jejaring laboratorium pemeriksa dengan laboratorium rujukan untuk patogen pernapasan. 22
i.Partisipasi dalam platform global untuk berbagi dan analisis data bersama berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti WHO, FAO, WOAH dan WHO Colaborating Centre, termasuk Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS). Penyesuaian strategi testing di masyarakat umum maupun populasi rentan.
1. 3.Perlindungan Masyarakat
a.Mengintegrasikan langkah-langkah kesehatan masyarakat dalam rencana, kebijakan, dan pendanaan pengelolaan keadaan darurat secara sistematis. Selain itu, memperkuat kepemimpinan dan pengelolaan Langkah-Langkah Kesehatan Masyarakat dan sosial (LKMS) di semua sektor dan semua tingkatan.
b.Menyusun Prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan dan penyesuaian sesuai perkembangan kasus sesuai LKMS dengan tepat.
c.Menyusun tim satgas hingga level paling bawah (RT, dukuh, dan Kalurahan) untuk melakukan identifikasi populasi rentan (ibu hamil, balita, dan lansia) dan pemerataan akses.
d.Langkah perlindungan sosial untuk masyarakat secara merata dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, logistik makanan dan obat, serta informasi dan edukasi dengan membentuk koordinator lapangan sesuai tugas didalam satgas.
e.Menguatkan pola komunikasi yang terwakilkan oleh tokoh Masyarakat, tokoh agama, pemuda, kelompok pekerja, dan populasi rentan (difabel, lansia, populasi orang-orang dengan kondisi komorbid, ibu hamil, dan balita secara rutin untuk mengevaluasi kasus.
f.Peningkatan kapasitas rutin dan kapasitas penanggulangan kedaruratan di pintu masuk wilayah, termasuk rencana kontingensi dan simulasi, penilaian risiko, dan digitalisasi.
g.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan di masyarakat.
h.Meningkatkan kolaborasi dengan mitra dengan pendekatan pentahelix, termasuk Pemerintah pusat /Pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat /tokoh agama, media, NGO, swasta.
i.Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk perilaku kesehatan yang berkesinambungan dan penerapan protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat.
j.Pengembangan kanal komunikasi termasuk kanal komunikasi digital.
k.Manajemen infodemik dan komunikasi risiko. 23
l.Komunikasi risiko dilakukan pada saat sebelum kedaruratan, pada saat kedaruratan dan pasca kedaruratan.
1. 4.Manajemen Klinis
a.Penyediaan layanan termasuk rumah sakit rujukan infeksi emerging, ketersediaan ruang isolasi dan manajemen kasus patogen pernapasan.
b.Optimalisasi penyediaan layanan, termasuk untuk pasien dengan gejala- gejala jangka panjang atau sindrom pasca infeksi.
c.Mempertahankan keberlangsungan pelayanan esensial pada saat terjadi transmisi komunitas/ pandemi melalui pemanfaatan digitalisasi, seperti telemedicine.
d.Meningkatkan jejaring rumah sakit rujukan Emerging Infectious Diseases (EID) dan peningkatan kapasitas dan mempertimbangkan pemerataan akses untuk semua orang.
e.Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi.
f.Kesiapsiagaan pandemi di rumah sakit termasuk penyusunan dokumen rencana kesiapsiagaan infeksi emerging di rumah sakit, pelatihan dan simulasi.
g.Memastikan akses untuk kebutuhan alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk kesiapsiagaan dan respon di fasilitasi kesehatan.
1. 5.Akses pada intervensi penanggulangan
a.Perkuat dan tingkatkan efisiensi sistem regulasi untuk obat-obatan, vaksin, alat diagnostik, dan alat kesehatan termasuk ventilator dan APD.
b.Pertahankan kesiagaan teknis dan operasional tim penanggulangan kejadian, termasuk pusat kegiatan kedaruratan untuk pandemi.
c.Percepat akses dan penggunaan obat-obatan, vaksin, alat diagnostik, dan alat kesehatan
d.Perkuat kapasitas pengawasan pasca pemasaran produk-produk intervensi medis. 24
a.Manajemen risiko bencana, pra bencana yang meliputi pencegahan dan mitigasi kesiapsiagaan.
b.Manajemen kedaruratan pada saat bencana meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
c.Manajemen pemulihan pasca bencana meliputi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kondisi krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Status krisis kesehatan otomatis berlaku ketika ada penetapan status bencana oleh Presiden atau Kepala Daerah; dan/atau hasil Rapid Health Assessmentpenilaian (RHA) menunjukkan adanya situasi krisis kesehatan, tetapi belum ada penetapan bencana oleh Presiden/Kepala Daerah. Penetapan bisa dilakukan oleh:
a.Menteri Kesehatan untuk tingkat nasional
b.Kadinkes provinsi untuk tingkat provinsi
c.Kepala Dinas Kesehatan kabupaten untuk tingkat kabupaten Sistem koordinasi pada saat kesiapsiagaan dilakukan oleh sektor terkait dengan koordinasi tim Koordinasi infeksi emerging dan zoonosis di tingkat nasional maupun daerah. Pada saat kedaruratan, maka digunakan sistem komando Penanganan darurat bencana. Untuk koordinasi lintas sektor, diterapkan pendekatan klaster penanggulangan bencana, di mana OPD berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab utama dalam memobilisasi dukungan dari lembaga atau organisasi non-pemerintah lainnya. Klaster ini mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, logistik, pengungsian, pendidikan dan pemulihan. Dalam situasi bencana non-alam, seperti peningkatan eskalasi penyakit atau wabah, Dinas 25 Kesehatan Kabupaten Bantul bertindak sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana non-alam pada klaster kesehatan di setiap tahap operasional. Sistem klaster diimplementasikan & terintegrasi dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Pengaktifan klaster, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pelibatan seluruh stakeholder meliputi pemerintah, lembaga usaha, akademisi, media dan masyarakat, menyesuaikan kebutuhan di lapangan dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Pada saat tanggap darurat bencana menggunakan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang merupakan satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan, ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. Tujuan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana agar operasi mencapai target dalam satu komando, satu arah, satu tujuan dalam waktu yang singkat dan minim korban, mengoptimalkan potensi dan kemudahan akses yang ada, serta mencegah dan meniadakan tumpang tindih pekerjaan di lapangan. Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor terkait dalam satu komando untuk pengerahan. Penyelenggaraan penanganan darurat bencana pada keadaan darurat bencana diatur dalam satu sistem komando yang terdiri dari beberapa pos lapangan dengan jumlah sesuai kebutuhan secara berjenjang. Pos komando berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana. Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pelaksana tanggap darurat bencana. 26 Gambar 9 Gambar Klaster Nasional Penanggulangan Bencana sesuai Keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024 Tabel 2 Sistem Kluster Kluster Ketua Wakil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Bappeda Bantul Pencarian dan Penyelamatan BASARNAS (Kantor SAR DIY : Sedayu Bantul) Kodim Bantul Logistik Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Bantul Dinas Sosial Bantul Pengungsian dan Perlindungan Dinas Sosial Polres Bantul Pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora Bantul) Kantor Kemenag Bantul Pemulihan Dini Bagian Kesra Setda Bantul Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaster kesehatan Koordinasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap krisis kesehatan. Klaster Kesehatan dalam aspek penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari klaster penanggulangan bencana. Pengorganisasian penanggulangan krisis kesehatan menggunakan sistem klaster kesehatan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan integrasi dalam penanggulangan krisis Kesehatan guna memenuhi 27 kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dalam satu komando melalui koordinator klaster kesehatan. Sistem klaster diimplementasikan melalui pembentukan Klaster Kesehatan pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi kapasitas, dan integrasi sistem dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan. Koordinator Klaster Kesehatan tingkat nasional adalah Menteri Kesehatan melalui Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Permenkes No 75 Tahun 2019). Klaster Kesehatan adalah kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sektor swasta/lembaga usaha, akademisi, media, dan kelompok masyarakat. Klaster Kesehatan dibentuk pada pra-krisis kesehatan dan sifatnya koordinatif untuk pengurangan risiko krisis kesehatan dengan anggotanya merupakan lembaga/institusi/organisasi yang terkait penanggulangan krisis kesehatan di wilayah tersebut. Saat darurat krisis kesehatan, Klaster Kesehatan bersifat komando dengan anggotanya terdiri dari seluruh pelaku respons darurat krisis kesehatan baik dari dalam wilayah tersebut tenaga existing maupun tenaga cadangan kesehatan dari luar wilayah yang datang membantu ke lokasi terdampak. Saat darurat krisis Kesehatan Koordinator Klaster Kesehatan mengaktivasi Pusat Kendali Operasi Kedaruratan Kesehatan/Pusdalopkes (Health Emergency Operation Center/HEOC). Koordinator Klaster Kesehatan otomatis menjadi koordinator HEOC.
a.Koordinator Klaster Kesehatan Nasional: Menteri Kesehatan melalui Kepala Pusat Krisis Kesehatan.
b.Koordinator Klaster Kesehatan Provinsi: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
c.Koordinator Klaster Kesehatan Kabupaten: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaster kesehatan meliputi sub kluster yang dikoordinasikan oleh pemegang program pada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1502/2023). 28 Tabel 3 Klaster Kesehatan Pelaksana Sub Klaster Kesehatan Tugas Klaster Sub Klaster Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Pengendalian penyakit Penyehatan Lingkungan Penyiapan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkualitas Sub Klaster Kesehatan Reproduksi Penyiapan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana Sub Klaster Kesehatan Jiwa Penanganan Kesehatan Jiwa Sub Klaster DVI Penatalaksanaan Korban Mati Sub Klaster Gizi Pelayanan Kesehatan Gizi Tim Promosi Kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Gambar 10 Struktur Organisasi Klaster Kesehatan Kabupaten Bantul Integrasi Sistem Klaster dengan Incident Command System Health Emergency Operations Center (HEOC)adalah sistem manajemen kesehatan yang mengintegrasikan berbagai fasilitas, perangkat, prosedur, sumber daya terlatih, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi. HEOC berfungsi sebagai pusat kendali, koordinasi, dan kolaborasi untuk memantau, 29 mendeteksi, mencegah, dan merespons krisis kesehatan secara terukur. Tugas utama HEOC adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak melalui kegiatan tanggap darurat serta menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan kolaborasi dengan semua pemangku kebijakan di bidang kesehatan saat terjadi krisis kesehatan. Pada saat munculnya kasus penyakit infeksi emerging awal, kluster dan sporadic, maka HEOC dapat diaktifkan untuk koordinasi respon. Gambar 11 Struktur Organisasi HEOC Kabupaten Bantul Mengadopsi Struktur Organisasi HEOC pada Pedoman Penanggulangan Krisis Nasional Gambar 12 Tugas Koordinator Bidang Pada HEOC 30 Integrasi Kluster ke dalam Sistem Kedaruratan Penanggulangan Bencana (SKPDB) Apabila terdapat penularan kasus yang berkelanjutan di komunitas dan peningkatan kasus di komunitas, maka diperlukan sumber daya tambahan untuk respon dengan melibatkan lintas sektor yang lebih luas. Maka dapat dibentuk SKPDB dengan mengintegrasikan sistem kluster. Gambar 13 Integrasi Kluster dalam SKPDB Klaster-klaster penanggulangan bencana mendukung SKPDB dan terintegrasi ke dalam bidang-bidang dalam struktur organisasi koordinasi SKPDB, sesuai dengan kebutuhan respon. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Merupakan pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang menjadi posko utama untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana. HEOC merupakan bagian dari struktur organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB). Kepala BPBD sesuai kewenangannya dapat menunjuk Komandan Posko PDB yang disahkan melalui SK Bupati Bantul. Struktur organisasi Posko PDB disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat mengintegrasikan klaster-klaster penanggulangan bencana. Bidang operasi dapat mencakup sub bidang surveilans kolaboratif, perlindungan masyarakat, manajemen klinis dan akses untuk langkah-langkah pengendalian, dan bidang lainnya sesuai kebutuhan. 31 Gambar 14 Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Sumber: Pedoman nasional penanggulangan Krisis Kesehatan dan PERKA BNPB no.3/ 2016 tentang SKPDB Gambar 15 Satgas Penanganan Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan Kabupaten Bantul Kluster kesehatan merupakan HEOC yang terintegrasi dalam SKPDB dengan dukungan klaster-klaster penanggulangan bencana lainnya sesuai kebutuhan. Struktur organisasi koordinasi kedaruratan akan disesuaikan dengan kebutuhan 32 operasional di lapangan. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, digunakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. Jika terjadi jenis penyakit infeksi emerging lain, jumlah bidang operasional akan disesuaikan dengan kebutuhan dan pilar kesiapsiagaan serta respons yang ada, termasuk mengintegrasikan lima pilar pandemi. Untuk kesiapsiagaan dan penanganan kasus awal, penanggulangan dilakukan menggunakan dana rutin dari APBD di masing-masing sektor. Dalam manajemen bencana, setelah pernyataan status bencana/Kejadian Luar Biasa, akses ke dana kedaruratan menjadi tersedia. Dana kedaruratan ini mencakup Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam menghadapi epidemi dan pandemi, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di wilayah terdampak. Jika diperlukan, tambahan tenaga kesehatan dapat diambil dari tim Cadangan Kesehatan (TCK). Dalam penanganan krisis, tersedia Pusat Krisis Regional Wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk merespons krisis kesehatan dengan lebih efektif. Lintas sektor yang terlibat untuk setiap pilar kesiapsiagaan dan ketahanan penyakit infeksi emerging di antaranya:
a.Komando kedaruratan (Dandim, Kapolres, Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, Dinkes, BPBD, Sekda, Panewu)
b.Surveilans kolaboratif (Dinkes, DKPP, Puskesmas, Puskeswan, Labkesmas Tingkat II, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Yogyakarta, PDAM, Laboratorium Swasta, BKK Kelas II Yogyakarta)
c.Manajemen klinis (Dinkes, RS Pemerintah dan Swasta, Puskesmas, ASKLIN Kabupaten, Organisasi Profesi Kesehatan)
d.Perlindungan masyarakat (Dinkes, DKPP, BPBD, dan sektor keamanan/TNI/Polri/Satpol PP, Balai Karantina Kesehatan/BKK, Dinas Sosial, Disdikpora, DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMKal), Diskominfo, Kemenag Bantul, Pemkal, FPRB, Tagana, Organisasi Non-Pemerintah, Tokoh Masyarakat/Adat/Agama, NGO, Pihak Swasta, Komunitas Relawan)
e.Intervensi countermeasures/langkah-langkah pengendalian dan logistik (Dinkes, DKPP, BPBD, Dinas Sosial, distributor alat kesehatan dan obat- obatan, provider jasa transportasi dan logistik, TNI/Polri, Bulog, sektor pelayanan esensial untuk masyarakat seperti penyedia bahan pangan, air minum) 33 34 35 B. Surveilans Kolaboratif Sistem surveilans kolaboratif melibatkan kolaborasi lintas sektor, yaitu sektor kesehatan manusia, sektor kesehatan hewan, dan sektor lingkungan hidup dan kehutanan termasuk satwa liar. Surveilans kolaboratif bertujuan untuk mencegah dan merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Ini merupakan pendekatan multisektoral dan transdisipliner, di mana data dari berbagai bidang saling melengkapi untuk mengatasi penyakit zoonosis (penyakit yang ditularkan antara hewan dan manusia) serta masalah kesehatan lainnya. Sistem Surveilans kolaboratif meliputi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), Sistem Informasi Zoonosis dan EID (SIZE), Surveilans Influenza Like Illness (ILI), Surveilans Sindrom, Surveilans berbasis laboratorium, dan Penilaian Risiko. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Pelaporan kasus penyakit potensial KLB/wabah pada manusia dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), dengan surveilans berbasis indikator (indicator based surveillance) yang dilaporkan mingguan dan surveilans berbasis kejadian (event based surveillance) yang dilaporkan realtime. Seiring dengan hal tersebut, juga telah dilakukan pemantauan sinyal KLB melalui Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS). Untuk pelaporan COVID-19 dan penyakit infeksi emerging dilaporkan melalui website New All Record (NAR). Selain dari SKDR dan EIOS, sumber data juga didapatkan dari media, media sosial, dan Bluedot (ASEAN Biodiaspora Virtual Center), serta data 36 program/institusi lainnya berkaitan dengan zoonosis, arbovirosis, imunisasi, vektor, lingkungan, komunitas, dan lainnya dengan pendekatan surveilans dengan menggunakan data dari berbagai sumber (multi source surveillance). SKDR merupakan sistem yang mendeteksi ancaman potensi penyakit KLB yang dilaporkan secara mingguan dengan berbasis komputer/aplikasi website, yang dapat menampilkan alert atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah. Selain itu SKDR juga mencakup surveilans berbasis kejadian yang dilaporkan real time. Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melakukan pelaporan melalui SKDR di Kabupaten Bantul diantaranya 27 Puskesmas dan 11 Rumah Sakit. Tujuan SKDR meliputi:
1. 1.Menyelenggarakan deteksi dini penyakit menular berpotensi KLB/wabah
2. 2.Memberikan input kepada program dan sektor terkait untuk melakukan respon pengendalian penyakit menular berpotensi KLB/wabah
3. 3.Meminimalkan kesakitan dan atau kematian akibat penyakit menular berpotensi KLB/wabah
4. 4.Memonitor kecenderungan atau tren penyakit menular berpotensi KLB/wabah
5. 5.Menilai dampak program pencegahan dan pengendalian penyakit potensi KLB/wabah Gambar 16 Konsep surveilans kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB/Wabah Apabila ada kejadian potensi KLB berdasarkan data/ informasi dari berbagai sumber (media, komunitas, fasilitasi kesehatan, dll), maka kejadian tersebut 37 dilaporkan secara berjenjang melalui SKDR dari fasyankes, dinas kesehatan kabupaten, provinsi dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) Kemenkes RI, dilakukan verifikasi, penyelidikan epidemiologi, pelacakan kasus dan respon oleh Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri dari petugas surveilans, klinisi, petugas laboratorium, sanitarian, petugas promosi kesehatan dan petugas lainnya yang terkait. Gambar 17 Alur Surveilans Gambar 18 IBS, EBS dan EI 38 Sistem informasi zoonosis dan EID (SIZE) Sejalan dengan SKDR yang merupakan sistem pelaporan surveilans pada sektor kesehatan manusia, surveilans pada hewan yang mencakup penyakit zoonosis Kabupaten Bantul dilaporkan melalui sistem informasi kesehatan hewan (i-siknas). Interoperability antara surveilans kesehatan masyarakat melalui SKDR, dan surveilans pada sektor kesehatan hewan (i-siknas) dan satwa liar (Sehat sahli) dilakukan melalui Sistem informasi zoonosis dan EID (SIZE).
6. 1.Surveilan ILI Surveilans ILI di Kabupaten Bantul dilaporkan melalui SKDR dari 27 Puskesmas dan 11 Rumah Sakit. Surveilans ILI dilakukan untuk pemantauan influenza dan COVID-19, namun tidak dilakukan pemeriksaan konfirmasi melalui laboratorium. Surveilans di pintu masuk negara juga dilakukan melalui pemantauan SKDR, surveilans vektor dan pengawasan alat angkut, pelaku perjalanan dan kargo di Bandara Internasional Yogyakarta.
7. 2.Surveilans Sindrom Surveilans sentinel penyakit infeksi emerging berbasis sindrom dan laboratorium akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul dimana pelaporannya melalui SKDR dan NAR. Terdapat 6 sindrom penyakit infeksi emerging yang dipilih yaitu sindrom pernafasan akut berat, sindrom lumpuh layuh akut, sindrom demam berdarah virus, sindrom kuning akut dengan demam, sindrom ensefalitis akut, sindrom ruam akut. Selain itu sentinel ini juga memanfaatkan analisis data yang masuk melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Tim infeksi emerging juga melakukan pemantauan rutin situasi Infeksi emerging global dan regional. Surveilans berbasis masyarakat juga sedang dikembangkan untuk mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam meningkatkan deteksi penyakit infeksi emerging termasuk patogen pernafasan.
8. 3.Surveilans berbasis Laboratorium Jejaring laboratorium di Kabupaten Bantul telah terbentuk, terdapat laboratorium rujukan dan pemeriksaan lanjutan whole genome sequencing (WGS) untuk mendeteksi adanya varian baru. Analisis dilakukan secara terintegrasi untuk data epidemiologi dan data virologi/bakteriologi untuk rekomendasi tindak lanjut pengendalian. Laboratorium terdiri dari jejaring laboratorium meliputi laboratorium puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), laboratorium kesehatan DIY (BLKK DIY), Laboratorium Regional V (Balai Besar Labkesmas Yogyakarta, Labkesmas Banjarnegara) dan laboratorium nasional (Balai Besar Lab Biologi Kesehatan) Jejaring labkesmas diperkuat untuk mendukung kesiapsiagaan PIE pernafasan. Terdapat 5 tingkatan labkesmas, yang menjalankan 14 fungsi 39 labkesmas yang meliputi medis, lingkungan dan vektor. Fungsi labkesmas dilakukan oleh semua tingkatan labkesmas dengan cakupan yang lebih luas dan dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Dalam labkesmas tersistem pembinaan, pemantauan dan rujukan berjenjang. Untuk penjaminan mutu diselenggarakan oleh 11 lab regional. Penataan labkesmas bertujuan untuk meningkatkan pelayananan laboratorium kesehatan yang bermutu, peningkatan akses masyarakat untuk diagnosis dan deteksi penyakit, mendukung surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium untuk pemantauan wilayah setempat status kesehatan masyarakat, membangun kesiapan laboratorium kesehatan dalam menghadapi ancaman potensi KLB/ wabah termasuk penyakit infeksi emerging patogen pernapasan. Saat ini terdapat 10.180 laboratorium puskesmas, 236 laboratorium kesehatan daerah (labkesda) yang akan dikembangkan menjadi 514 labkesda kab kota, 36 labkesda provinsi yang akan dikembangkan menjadi 38 labkesda provinsi, 11 laboratorium regional yang akan dikebangkan menjadi 13 laboratorium regional dan 2 laboratorium nasional. Di Kabupaten Bantul terdapat 27 laboratorium kesehatan masyarakat tier I (Puskesmas), 1 laboratorium kesehatan masyarakat tier II (Labkesda), 1 laboratorium kesehatan masyarakat rujukan tier III (BLKK DIY) dan 1 laboratorium kesehatan masyarakat rujukan tier IV (BB Labkesmas Yogyakarta). Labkesmas menjalankan 14 fungsi labkesmas yaitu pemeliharaan spesimen klinis, pengambilan sampel (lingkungan, vektor dan reservoir), surveilans penyakit dan faktor risiko berbasis laboratorium serta respon KLB/ wabah dan bencana, pengelolaan dan analisis data laboratorium, komunikasi dengan pemangku kepentingan, penguatan SDM laboratorium, penjaminan mutu laboratorium, pengelolaan logistik khusus laboratorium, koordinasi jejaring laboratorium kesehatan, kerjasama dengan mitra nasional/ internasional, pengelolaan biorepository, analisis kesehatan masyarakat berbasis laboratorium, pengembangan teknologi tepat guna, merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, laboratorium kesehatan masyarakat berjejaring dengan laboratorium medis (termasuk laboratorium di rumah sakit), laboratorium kesehatan lingkungan, dan/atau laboratorium non kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri Jejaring dapat dilakukan sesuai kebutuhan, antara lain pemeriksaan sample, data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan/atau Penjaminan mutu laboratorium kesehatan dan biorepositori. 40 Setiap laboratorium wajib melakukan Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME). Pemantapan mutu internal untuk mengendalikan hasil pemeriksaan laboratorium setiap hari, mengetahui penyimpangan hasil laboratorium agar dapat segera diperbaiki. PME diselenggarakan oleh Pihak Eksternal Labkesmas melalui Uji Profisiensi (minimal 1 kali setahun), Uji Banding, Uji Silang, Unjuk Kinerja, dan Pengulangan hasil pemeriksaan. Peningkatan WGS dalam jejaring labkesmas dengan tujuan:
9. 1.Pemantauan penyakit dan deteksi wabah untuk identifikasi patogen dengan cepat dan akurat dan analisa genom membantu menentukan sumber, rute penularan dan perubahan genetik patogen. Informasi ini penting menerapkan intervensi tepat waktu untuk mengendalikan wabah.
10. 2.Pemahaman tentang penularan penyakit untuk menganalisis sekuens genetik patogen dapat diketahui pola penyebaran penyakit mengembangkan intervensi untuk mencegah penularan lebih lanjut.
11. 3.Pengembangan dan Pemantauan Vaksin untuk mengidentifikasi target antigenik utama dan memahami bagaimana patogen berevolusi, menghindari respons kekebalan tubuh, membantu memantau efektivitas vaksin dan mendeteksi strain baru yang dapat mempengaruhi efikasi vaksin.
12. 4.Kesehatan lingkungan, WGS untuk memahami ekologi mikroba dalam lingkungan membantu menilai risiko lingkungan, memprediksi wabah penyakit, dan mengembangkan strategi untuk mengendalikan polusi dan sanitasi.
13. 4.Penilaian Risiko Kabupaten Bantul mempunyai kapasitas untuk melakukan penilaian risiko cepat dan sudah melakukan penilaian risiko cepat untuk COVID-19. Penilaian risiko diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama untuk menghadapi ancaman zoonosis, seperti penilaian risiko sesuai dengan KMK RI Nomor: HK.01.07/MENKES/1801/2024 tahun 2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Avian Influenza (AI) H9N2, AI H5N1, MERS-CoV, Hanta, Leptospirosis, dan penyakit Nipah). Kementerian Kesehatan sudah melakukan pemetaan risiko untuk MERS-CoV di Indonesia yang diupdate setiap tahunnya. Sebagai bagian dari transformasi kesehatan, kementerian kesehatan mengembangkan satu sehat untuk mendukung transformasi digital dan membantu pengelolaan data kesehatan secara efisien, sehingga memudahkan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat. 41 C. Perlindungan masyarakat Komunikasi Resiko dan Pemberdayaan Masyarakat (KRPM) Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat (KRPM) merupakan pertukaran informasi, nasihat, dan pendapat mengenai risiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko secara secara tepat, cepat, dan akurat dengan para ahli, tokoh masyarakat atau pejabat, dan orang-orang yang berisiko pada keadaan krisis kesehatan. KRPM merupakan komponen penting yang tidak terpisahkan dalam penanggulangan tanggap darurat kesehatan masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. KRPM dapat membantu mencegah munculnya infodemi (informasi palsu atau menyesatkan dalam lingkungan digital dan fisik selama wabah penyakit), membangun kepercayaan publik terhadap kesiapsiagaan dan respon pemerintah sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan mengikuti anjuran pemerintah, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman dan dapat melakukan pengelolaan isu/hoaks terhadap kondisi maupun risiko kesehatan yang sedang terjadi. Yang tidak kalah pentingnya, KRPM bertujuan untuk dapat mengubah perilaku hidup masyarakat. Penyesuaian pesan komunikasi berdasarkan perkembangan situasi yang diadaptasi dengan konteks/kebiasaan lokal dengan pelibatan jejaring tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk melakukan manajemen informasi, pemantauan hoax dan disinformasi menggunakan media yang sesuai, termasuk media sosial dan media massa. KRPM pada tahapan operasional kesiapsiagaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko yang mungkin terjadi saat krisis/kedaruratan kesehatan; meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melindungi diri dari risiko kesehatan; dan meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam penanganan risiko kesehatan. Upaya KRPM yang dilakukan melalui edukasi kesiapsiagaan krisis kesehatan kepada masyarakat, membangun peran pemangku kepentingan, serta menyediakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat (contact center). KRPM pada tahapan operasional introduksi kasus awal/sporadis/kluster (Tahap penanggulangan untuk containment/ mencegah penyebaran) bertujuan untuk mencegah risiko yang lebih besar; memberikan edukasi dan informasi, menyarankan tingkah laku pencegahan/mitigasi terhadap ancaman/bahaya yang dihadapi; memberikan perlindungan dan keamanan; mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup disiplin menjalankan protokol kesehatan. Upaya KRPM yang dilakukan dengan mengaktivasi media center sebagai pusat 42 informasi dan komunikasi satu pintu, layanan contact center 24/7, dan mobilisasi sosial untuk pemberdayaan masyarakat KRPM pada tahap Transmisi Komunitas berkelanjutan (Tahap penanggulangan untuk pengendalian dan mitigasi) bertujuan untuk memberikan informasi dan pendidikan pemulihan situasi, perubahan perilaku berkesinambungan untuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan, dan merestorasi kepercayaan publik. Dalam kesiapsiagaan dan krisis/situasi darurat, kementerian kesehatan melakukan aksi kunci komunikasi publik melalui kehumasan:
14. 1.Melakukan media monitoring, baik media massa maupun media sosial untuk memantau dan mengetahui perkembangan isu maupun rumor di tengah masyarakat, serta membuat laporan secara berkala.
15. 2.Menyiapkan data, informasi, pesan kunci, dan pesan pendukung.
16. 3.Manajemen informasi dan mencegah terjadinya hoaks.
17. 4.Menyiapkan dan mengelola hotline/call center.
18. 5.Mengidentifikasi dan menyiapkan media/kanal informasi yang akan digunakan (media massa dan media sosial).
19. 6.Menyampaikan segera data dan informasi terkini tentang perkembangan penanganan wabah/pandemi serta edukasi masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengendalian wabah/pandemi (protokol kesehatan dan vaksinasi) secara berkala kepada publik oleh juru bicara.
20. 7.Melakukan kerja sama dengan media massa untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat.
21. 8.Menyediakan dan mengelola saluran komunikasi untuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang mudah diakses publik selama 24 jam. Saluran komunikasi yang dapat digunakan: media sosial ataupun forum komunikasi berjenjang dari Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, dan Kader atau Masyarakat. Pesan kunci yang disampaikan kepada masyarakat umum dan populasi spesifik disesuaikan dengan kerangka operasional tahapan epidemi/pandemi. Pesan kunci nasional disesuaikan dan diadaptasi sesuai konteks lokal. Pesan kunci meliputi gambaran dan karakteristik penyakit (penyebab, gejala, tanda, penularan, pencegahan dan pengobatan), upaya pencegahan yang perlu dilakukan dan penerapan protokol kesehatan, himbauan perjalanan (travel advisory) untuk pelaku perjalanan dan wisata, serta respon lanjutan yang perlu dilakukan pada saat kasus sudah terjadi. 43 Contoh pesan kunci promosi kesehatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk pencegahan penularan penyakit:
22. 1.Biasakan untuk rajin mencuci tangan dengan air dan sabun.
23. 2.Lakukan etika batuk dan bersin
24. 3.Jaga kebersihan bahan makanan dan alat yang digunakan untuk mengolah makanan.
25. 4.Bersihkan rumah dan area kerja dengan disinfektan secara berkala, termasuk Membersihkan tempat yang memungkinkan tikus bersarang, seperti tong sampah, Gudang, dan ruang yang berantakan atau jarang digunakan.
26. 5.Hindari kontak dengan unggas, hewan dan cairan tubuhnya seperti liur, darah, urine, feses.
27. 6.Segera ke fasilitasi kesehatan jika alami gejala atau kontak erat kasus manusia. Pelibatan Masyarakat Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan wabah/pandemi merupakan upaya yang dilakukan oleh komponen masyarakat melalui fasilitasi atau pendampingan untuk menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah dan mengurangi kasus. Secara garis besar, pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan wabah/pandemi sebagai berikut:
28. 1.Melakukan kegiatan pelibatan masyarakat dari respon daerah (kabupaten, kapanewon, dan kalurahan) dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi.
29. 2.Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dalam berbagai bentuk media.
30. 3.Melakukan gerakan bersama para tokoh publik atau tenaga kesehatan dan jejaring komunitas atau organisasi massa untuk mengedukasi langsung masyarakat.
31. 4.Melibatkan perangkat desa/kelurahan serta tokoh Masyarakat dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan kunci lewat saluran dan sarana yang dimiliki dengan memperhatikan anjuran kesehatan.
32. 5.Ketua RT, ketua RW, dukuh, Kepala Desa/lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinkamtibmas, kader kesehatan, warga, Puskesmas dan Posyandu merupakan para pelaku pelibatan masyarakat. Manajemen Informasi dan Penanganan Hoaks Informasi tidak benar yang muncul secara sengaja (hoax) maupun tidak (misinformasi), lebih sering berkonotasi negatif. Penyebarannya bisa dari mulut 44 ke mulut, melalui media, atau lewat media sosial. Hoax memiliki dampak destruktif dalam keberhasilan program kesehatan termasuk di dalamnya imunisasi. Kanal yang paling banyak ditemukan hoax yaitu: Facebook, WhatsApp, Youtube, dan TV. Upaya penanganan hoax dan misinformasi dilakukan dari hulu ke hilir mulai dari edukasi publik/literasi digital (mengenali, menghentikan, dan melaporkan hoax), menyiapkan kontra narasi, hingga penegakan hukum. Untuk itu perlu ada sistem/saluran yang dimanfaatkan masyarakat untuk memastikan kebenaran sebuah informasi. 1) Untuk penanganan persepsi dan manajemen informasi yang salah, dapat dilakukan:
b.Melakukan edukasi/literasi digital kepada masyarakat untuk mengenali, menghentikan, dan mengadukan hoax
c.Membuka saluran komunikasi dua arah untuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
d.Mengajak tokoh publik dan komunitas masyarakat untuk membangun jejaring sebagai kelompok anti hoax 2) Mekanisme Edukasi Masyarakat dan Penanganan Hoax Dalam upaya edukasi masyarakat dan penanganan hoax, Dinas Kesehatan dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sementara untuk penegakkan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian.
a.Mengidentifikasi dan mengelola aduan dari publik melalui media yang sudah tersedia, mencari sumber hoax secara manual atau memanfaatkan social media untuk monitoring.
b.Klarifikasi: Hoax diklasifikasikan berdasarkan isu dan membuat press release secara resmi. Rujukan utama bisa berasal dari Kemenkes, Dinkes, Komnas KIPI, BPOM, WHO, dan UNICEF.
c.Diseminasi konten kontra hoax melalui website resmi dan sosial media yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul. 3) Saluran aduan saluran aduan pelaporan hoax dan literasi digital dapat dilakukan multi kanal seperti:  Call Center 112  Twitter: @pemkabbantul  Instagram: @pemkabbantul  Facebook: Pemkab Bantul  Website: www.bantulkab.go.id  SP4N LAPOR 45 4) Karantina Kesehatan Karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Karantina kesehatan dapat dilakukan di wilayah maupun pintu masuk wilayah. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan wabah melalui penyelenggaraan karantina kesehatan. Tindakan karantina kesehatan ditetapkan dan dilaksanakan oleh pejabat karantina kesehatan. Untuk karantina kesehatan di pintu masuk wilayah, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dan karantina di wilayah dilakukan oleh pemerintah kapanewon dan kalurahan. Tindakan Karantina Kesehatan di antaranya:  Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;  Pembatasan Sosial Berskala Besar;  Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau  Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media Lingkungan 5) Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Wilayah Pelaksanaan kegiatan pengawasan wabah di pintu masuk wilayah oleh Badan Karantina Kesehatan (BKK) yang berkoordinasi dengan para pengambil kebijakan yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Bantul. Informasi adanya kasus/peningkatan kasus penyakit potensi wabah bahkan mengarah pada kemungkinan adanya kejadian wabah akibat importasi maupun episenter di wilayah dapat diketahui oleh petugas yang berwenang melalui sistem kewaspadaan dini dan respon untuk selanjutnya dilaksanakan penanggulangan sesuai peraturan perundang- undangan, sehingga kejadian wabah dapat diminimalisasi. Kekarantinaan di pintu masuk wilayah dilakukan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat. Dilakukan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara) dan wilayah. Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk wilayah diantaranya kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan faktor 46 risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan di antaranya di pintu masuk wilayah diantaranya:  Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat (pada saat kedatangan dan keberangkatan kendaraan darat).  Pengawasan Kesehatan terhadap Awak, Personel, Penumpang Alat angkut.  Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan terhadap Barang di Alat Angkut  Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (pada saat kedatangan dan keberangkatan pesawat udara) Dalam rangka kewaspadaan wabah di pintu masuk dan perlintasan antar daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pengamatan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, baik di pintu masuk maupun pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik. Jika ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah di pintu masuk atau pelabuhan dan bandar udara yang melayani lalu lintas domestik, segera dilakukan tindakan penanggulangan. Surveilans dan tindakan Penanggulangan berupa skrining, rujukan, isolasi atau karantina, pemberian kekebalan, pemberian profilaksis, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai dengan indikasi, disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau tindakan penanggulangan lainnya. Tindakan penanggulangan dilakukan sesuai dengan jenis agen penyakit dan cara penyebarannya. Komunikasi risiko dilakukan untuk petugas pintu masuk dan pelaku perjalanan dengan pesan yang spesifik sesuai dengan target audience. Badan Karantina Kesehatan (BKK) juga melakukan risk based vessel inspection (pengawasan alat angkut berdasarkan risiko) di pintu masuk wilayah. Untuk Jemaah haji dilakukan pengawasan khusus pada saat sebelum keberangkatan, pada saat haji dan pada saat pulang kembali ke Indonesia. Karantina wilayah Karantina wilayah atau pembatasan sosial skala besar/langkah-langkah kesehatan dan masyarakat sosial dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan penularan di masyarakat, untuk memutus atau mengendalikan rantai transmisi. Karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah diantaranya: 47  Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isi nya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.  Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.  Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Contoh: peliburan sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan) Langkah-langkah pembatasan sosial harus mempertimbangkan:  Kesetaraan akses kesejahteraan dan perlindungan sosial, termasuk untuk kelompok marginal atau berisiko yang memerlukan dukungan lebih.  Jejaring pengaman sosial, ekonomi untuk memastikan kebutuhan esensial dasar seperti keamanan pangan, kesehatan, sanitasi dasar untuk meminimalkan kemiskinan, kerusuhan dan kerugian yang diakibatkan dampak pembatasan sosial.  Memastikan keberlangsungan perekonomian, seperti perdagangan kebutuhan esensial dna perjalanan esensial masih dapat tetap berlangsung. Penyedia jasa esensial harus menyusun Business Continuity Plan untuk keberlangsungan pelayanannya selama pandemi.  Keberlanjutan pendidikan dan pembelajaran dan layanan esensial lainnya. Pendidikan dapat dilakukan melalui kelas virtual.  Penelitian, pembelajaran efektivitas, evaluasi berkala dan penyesuaian dari Langkah-langkah Kesehatan Masyarakat dan Sosial (LKMS). Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan analisis risiko berkala dengan menggunakan dashboard berdasarkan indikator analisis risiko. Contohnya dengan indikator data proporsi kasus positif dari jumlah sample yang diperiksa, case fatality rate, dan cakupan vaksinasi. Indikator lain dapat juga dipertimbangkan.  Pemantauan dan analisis penerimaan dan sentimen komunitas mengenai penerapan LKMS. 48  Memastikan perjalanan dan supply esensial seperti untuk kepentingan respon kemanusiaan atau transportasi pengiriman persediaan kritis dapat berlangsung. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, protokol kewaspadaan diterapkan pada kegiatan masyarakat, termasuk yang melibatkan peserta/pelaku perjalanan internasional, termasuk screening, screening dan surveilans, protocol kesehatan serta respon cepat terhadap kejadian. D. Respon Medis/ Manajemen Klinis Sistem rujukan untuk kasus penyakit infeksi yang muncul melibatkan kolaborasi antara berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD), praktik mandiri bidan (PMB), klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Deteksi terhadap kasus suspek penyakit infeksi emerging (PIE) dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan maupun pintu masuk negara, dengan rujukan selanjutnya ke rumah sakit yang khusus menangani PIE. Koordinasi yang efektif antara fasilitas kesehatan sangat penting untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan sistem rujukan yang terintegrasi, penanganan penyakit infeksi emerging diharapkan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Manajemen klinis dalam konteks ini memerlukan kolaborasi lintas program dan sektor, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta pengembangan sarana dan prasarana. Selaras dengan transformasi kesehatan, khususnya dalam pilar layanan kesehatan rujukan, telah diterbitkan KMK 1491 nomor HK.01.07/MENKES/1491/2023 tentang rumah sakit jejaring penguatan pelayanan penyakit infeksi emerging. Rumah sakit jejaring ini berfungsi untuk memperkuat layanan PIE dari rumah sakit pengampu kepada rumah sakit yang diampu, dengan tujuan meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan rujukan melalui prinsip kolaborasi untuk mengatasi tantangan dalam penanggulangan PIE. Rumah sakit jejaring pengampu PIE memiliki stratifikasi, kriteria, dan tugas masing-masing, dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai koordinator. Berdasarkan KMK tersebut, ditargetkan ada 18 rumah sakit strata paripurna, 44 rumah sakit strata utama, dan 136 rumah sakit strata madya, yang tersebar di 38 provinsi. Jejaring penguatan penyakit infeksi emerging juga telah menyusun SOP penerimaan pasien yang mencakup skrining, triase, dan penempatan pasien. Kapasitas pemeriksaan diagnostik etiologi di jejaring rumah sakit terus diperkuat, 49 didukung oleh jejaring laboratorium kesehatan masyarakat. Selain itu, jejaring rumah sakit terus mengembangkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) bersama organisasi profesi untuk menangani PIE, khususnya infeksi saluran pernapasan seperti COVID-19. Pembelajaran dari pandemi COVID-19 telah mendorong pengembangan telemedicine untuk mempermudah tatalaksana PIE. Pedoman tatalaksana PIE, termasuk pemulasaraan jenazah untuk berbagai penyakit seperti COVID-19, Nipah, dan Hanta, telah disusun sebagai panduan bagi petugas kesehatan dan pihak terkait lainnya. Pengolahan limbah dari PIE juga diatur dalam Permenkes No. 27 Tahun 2017. Saat ini, sistem register nasional yang terintegrasi dengan Sistem Kesehatan Nasional sedang dikembangkan dalam jejaring rumah sakit PIE. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah mengembangkan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) untuk penyakit infeksi emerging, yang berfungsi sebagai rujukan dalam perencanaan pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPAK). Aplikasi ini akan menyediakan data dan informasi yang valid, terkini, dan tepat waktu, menjadi kebutuhan setiap fasilitas kesehatan dalam kesiapsiagaan menghadapi penyakit infeksi emerging. Melalui pemanfaatan ASPAK, pengadaan, standarisasi, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap SPAK di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih baik. Jejaring rumah sakit juga telah melaksanakan berbagai pelatihan, termasuk kesiapsiagaan PIE di rumah sakit, tatalaksana dasar dan lanjutan dalam pelayanan PIE, serta pelatihan untuk manajemen klinis seperti Tim Gerak Cepat untuk penyakit infeksi emerging di pintu masuk dan wilayah. Materi pelatihan mencakup tatalaksana medis, keperawatan, pengelolaan spesimen, dan Pencegahan serta Pengendalian Infeksi (PPI). Penerapan PPI bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga, sehingga dapat memutus rantai penularan. Setiap fasilitas kesehatan wajib memiliki tim PPI yang bertugas menguatkan seluruh staf, pasien, dan pengunjung dalam pelaksanaan PPI, serta memastikan kesehatan lingkungan terjaga. Berbagai penelitian juga telah dilaksanakan untuk mendukung manajemen klinis, terutama di bidang respiratori, seperti studi efikasi antivirus COVID, vaksin COVID, dan studi longitudinal antibodi COVID. Penelitian yang akan datang mencakup long COVID (2025 BRIN) dan netralisasi antibodi (evaluasi vaksin COVID) pada 2025. Beberapa usulan penelitian untuk penyakit respiratori antara lain:  Analisis pendekatan manajemen klinis dalam situasi krisis penyakit respiratori. 50  Pengembangan strategi manajemen respiratori spesifik untuk pasien di ICU dengan komorbiditas.  Analisis pendekatan klinis terhadap pasien yang mengalami gangguan pernapasan jangka panjang. Akses untuk Sumber daya (obat, vaksin) dan langkah-Langkah kesehatan masyarakat lainnya Akses sumber daya untuk langkah-langkah kesehatan masyarakat dalam kesiapsiagaan pandemi mencakup beberapa aspek penting, antara lain pengembangan, produksi dan distribusi vaksin termasuk rantai dingin, obat-obatan termasuk pengaturan stok obat untuk penyakit infeksi emerging yang dihadapi maupun unutk pelayanan kesehatan esensial, ketersediaan alat-alat medis seperti ventilator, Alat Pelindung Diri (APD), peralatan diagnostik. Selain itu juga memastikan manajemen logistik dan rantai pasok yang efektif untuk mendukung distribusinya. Dashboard ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) yang telah dikembangkan sejak 2023 kini tersedia untuk mendukung pelayanan penyakit infeksi emerging. Aplikasi ini memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, laboratorium klinik, dan puskesmas. Sistem ini mencakup 20 penyakit, termasuk infeksi patogen pernapasan seperti AI, COVID-19, MERS-CoV, Nipah, Hantavirus, dan Legionelosis. Penyediaan vaksin mencakup berbagai platform, antara lain: (1) vaksin inactivated (virus yang diinaktivasi untuk mengurangi penularan); (2) vaksin berbasis RNA (yang mengandung informasi genetik virus untuk merangsang respons imun); (3) subunit protein (menggunakan protein virus untuk induksi respons imun); (4) vaksin vektor virus yang tidak berbahaya sebagai “tamping” untuk mengangkut genetik virus ke dalam sel manusia; dan (5) vaksin rekombinan. Pengembangan rencana deployment vaksin post COVID-19 meliputi:  Integrasi vaksinasi COVID-19 dalam program imunisasi  Life course vaccination, mencakup semua usia, mulai dari anak-anak, hingga orang tua, sehingga meningkatkan kekebalan masyarakat secara keseluruhan (Herd Immunity/ kekebalan kelompok), mengurangi beban penyakit dan peningkatan kualitas hidup.  Ketersediaan regulasi dan pelaksanaan manajemen risiko.  Penelitian dan pengembangan untuk vaksin baru termasuk EID lainnya serta ketahanan kefarmasian.  Komunikasi dan edukasi vaksin untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait vaksinasi dalam rangka membentuk herd immunity. 51  Kemajuan teknologi pemberian vaksin yang akan datang. Pemberian vaksin tanpa jarum.  Inovasi pengadaan vaksin dan pemilihan serta distribusi disesuaikan dengan kebutuhan.  Dukungan mitra internasional (WHO, UNICEF, GAVI, dll) terkait akses stockpile vaccine termasuk kolaborasi dengan COVAX Facility, yaitu suatu badan independen yang mendistribusikan donasi vaksin ke semua negara yang membutuhkan terutama negara-negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan vaksinnya secara mandiri. Skenario vaksinasi yang diambil dari pengalaman vaksinasi COVID-19 mencakup target vaksinasi untuk 234,6 juta penduduk, termasuk 1,4 juta tenaga kesehatan, 21,5 juta lansia, 17,3 juta pegawai publik, 141,2 juta masyarakat umum, 26,7 juta remaja, dan 26,4 juta anak. Rencana distribusi vaksin dapat menggunakan skenario ini dengan penyesuaian pada jumlah populasi yang menjadi prioritas. Rencana distribusi vaksin COVID-19 dapat diadaptasi untuk penerapan vaksin patogen dan penyakit pernapasan lainnya. Strategi distribusi vaksin berdasarkan pengalaman COVID-19:  Penyusunan Rencana Nasional Distribusi Vaksin COVID-19 (NDVP) sebagai roadmap vaksinasi.  Koordinasi dengan para ahli dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) untuk advokasi, sosialisasi, dan komunikasi, termasuk penyusunan media KIE dan komunikasi risiko.  Pengembangan sistem pelaporan dan pencatatan elektronik (seperti P Care BPJS dan Peduli Lindungi yang terintegrasi dalam Satu Sehat).  Peningkatan kapasitas petugas kesehatan melalui pelatihan.  Penambahan sarana dan peningkatan kualitas rantai dingin vaksin.  Penguatan surveilans keamanan vaksin (Adverse Event Following Immunization(AEFI)/Kejadian Ikutan Pasca Immunisasi(KIPI)) melalui platform web keamanan vaksin.  Peningkatan kerjasama multilateral dan bilateral dalam penyediaan vaksin, termasuk transfer teknologi.  Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan dan percepatan vaksinasi COVID-19 (TNI/Polri, swasta, dll).  Monitoring dan evaluasi. Strategi peningkatan vaksin untuk menghadapi pandemi mendatang mencakup:  Penguatan regulasi dan harmonisasi, termasuk komitmen pembiayaan.  Manajemen rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan vaksin dan logistik yang memadai. 52  Sarana penyimpanan yang memastikan vaksin disimpan dalam Cold Chain Equipment (CCE) untuk menjaga potensi dan kualitas vaksin.  Pengaturan distribusi vaksin dengan memperhatikan stok vaksin yang tersedia.  Distribusi vaksin yang tepat waktu dan sesuai jumlah sasaran (penguatan rantai dingin).  Administrasi vaksin yang sesuai dengan persetujuan badan berwenang (BPOM), termasuk pencatatan dan pelaporan logistik vaksin di aplikasi SMILE.  Penguatan surveilans keamanan vaksin melalui web https://keamananvaksin.kemkes.go.id, termasuk pelaporan KIPI dan surveilans pasca-pemasaran.  Komunikasi, edukasi, dan informasi akurat untuk meningkatkan kepercayaan publik.  Monitoring dan evaluasi surveilans KIPI untuk memastikan keamanan vaksin dalam program imunisasi.  Studi keamanan pasca-otorisasi (PASS) untuk pemberian izin vaksin sementara, serta survey penerimaan vaksin sebagai bagian dari strategi vaksinasi, yang dilakukan oleh Kemenkes dan UNICEF untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi penolakan vaksin di masyarakat. Untuk memastikan ketersediaan dan akses untuk obat termasuk alat diagnostik yang dibutuhkan dalam penanggulangan penyakit infeksi emerging patogen pernafasan, maka diperlukan:  Penetapan daftar obat dan alat diagnostik esensial untuk patogen pernafasan.  Pemetaan dan mengembangkan platform persediaan dan produksi di dalam negeri atau di kawasan yang dapat diperluas dengan cepat, termasuk untuk barang barang esensial seperti APD, obat-obatan, dan vaksin.  Memastikan stockpile / akes untuk ketersediaan obat, alat medis dan alat diagstik yang diperlukan, contohnya dengan menyusun MoU bersama dan Identifikasi akses stockpile regional dan global. Indonesia dapat melakukan akses stockpile vaksin/ obat-obatan yang ada di regional dan global. Untuk mengakses stockpile global, akan berkoordinasi dengan WHO dan UNICEF. Dalam prosedur darurat, skema Special Access Scheme (SAS) memungkinkan penggunaan obat / vaksin dari luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia dalam situasi tertentu. Skema ini dirancang untuk memberikan akses kepada pasien terhadap obat yang tidak tersedia, terutama dalam keadaan mendesak atau kritis. Persetujuan SAS mempertimbangkan keamanan, efektivitas dan potensi manfaat dibandingkan risiko obat/ vaksin tersebut untuk digunakan. Persyaratan dan Langkah- langkah pengajuan SAS dan proses SAS sesuaid engan ketentuan yang berlaku. 53 Tabel 4 Sistem Aktivasi Tahap operasional (WHO) Penanggulangan KLB Wabah (UU Kesehatan) Manajemen bencana Pernyataan kedaruratan Interpandemic Kewaspadaan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Interpandemi dengan Adanya ancaman EID Kesiapan Siaga darurat/ Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Kasus awal EID, sporadic, kluster Penanggulangan Containment (Pencegahan penularan) Siaga darurat/ tanggap darurat (berdasarkan analissi risiko) Transmisi komunitas berkelanjutan dan peningkatan transmisi komunitas Pengendalian, mitigasi Tanggap darurat Deeskalasi Pasca KLB/ Wabah Penurunan kasus Rehabilitasi **) Kriteria mengikuti peraturan yang berlaku 53 Peran sektor dan keterkaitan lintas sektor dalam kesiapsiagaan dan respon pandemi: Tabel 5 Peran Sektor Sektor Interdependensi/ hubungan saling ketergantungan  Pelayanan kesehatan, surveilans, pemeriksaan laboratorium, penyelidikan epdiemiologi penyakit potensi wabah.  Edukasi, komunikasi dan informasi pencegahan penyakit kepada masyarakat, promosi kesehatan, pelibatan masyarakat.  Kesiapsiagaan dan ketahanan penyakit infeksi emerging di pelayanan kesehatan dan komunitas.  Pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan karantina kesehatan di wilayah dan pintu masuk negara. Stakeholder terkait : Kementerian Kesehatan, dinkes, Badan Karantina Kesehatan, laboratorium (Labnas, labkesda, lab penelitian/ BRIN), puskesmas, rumah sakit, PMI, NGO yang bergerak di bidang kesehatan, WHO, UNICEP, dll. 54  Mitigasi risiko penyakit zoonotik terkait hewan liar, perubahan iklim, sistem pembiakan hewan ternak, atau perdagangan hewan seperti pasar hewan dan penjagalan.  Minimalisasi risiko pada penghidupan rantai pasokan terkait pertanian dan persediaan pangan selama pandemi.  Kajian data dan penilaian risiko berkala tentang patogen saluran pernapasan berpotensi pandemi yang menyebar pada populasi hewan dan manusia  Mekanisme pengelolaan KLB bersama untuk respons multisektoral yang efektif terhadap patogen saluran pernapasan zoonosis. Stakeholder: Kementan, KLHK, BKSDA, disnak, laboraotrium hewan (B/BVET), dinas pertanian, FAO, WOAH, UNEP, dll.  Prioritisasi pergerakan petugas dan persediaan esensial dan pelaku perjalanan lain dengan alasan esensial.  Mitigasi penyebaran penyakit saluran pernapasan terkait perjalanan, termasuk di pintu masuk negara dan transportasi umum.  Pertimbangan transmisi lintas batas dan memastikan mobilitas masyarakat dengan aman tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan berlebihan.  Identifikasi pendekatan dalam mempersiapkan dan mempertahankan rantai pasokan internasional dan dalam negeri untuk komoditas-komoditas esensial selama tahap tahap akut pandemi. Stakeholder: Kementerian perindustrian, Kementerian hukum dan HAM, kementerian transportasi, Kementerian pariwisata, dinas transportasi, otoritas bandara, pelabuhan, pintu masuk negara, imigrasi, bea cukai, penyedia layanan transportasi, jajaran TNI/ Polri, Satpol PP, dll. 55  Dukungan pelibatan masyarakat dan komunikasi risiko untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat sesuai kebutuhan berbagai subpopulasi di daerah perkotaan, pedesaan, dan rentan.  Persiapan materi pesan media tentang tatalaksana dan intervensi penyakit saluran pernapasan. Peningkatan alur digital dan otomatisasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kegiatan usaha dan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan layanan elektronik selama tahap-tahap akut pandemi. Stakeholder: Kementerian informasi dan komunikasi, dinas informasi dna komunikasi, penyelenggara platform informasi digital, influencer, media, dll.  Identifikasi komoditaskomoditas esensial selama pandemi  Penyusunan rencana keberlanjutan usaha yang melindungi petugas kritis dan memastikan penyediaan berkelanjutan bahan mentah, produksi yang aman, pengiriman komodita sesensial dan strategis, dan pengolahan limbah terkait. Stakeholder: Kementerian industri, produsen komuditas esensial, Bulog, Kementerian perdagangan, Bapeten, Batan, BUMN, Pertamina, dll.  Dukungan literasi kesehatan masyarakat dan lingkungan belajar yang aman  Identifikasi pendekatan dan persiapan upaya mempertahankan pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh selama tahap-tahap akut pandemi.  Dukungan kebutuhan tenaga kesehatan Stakeholder: Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, sekolah, universitas, penyelenggara kursus, organisasi profesi, poltekes, platform pembelajaran online, dll. 56  Peningkatan akses fasilitasi seperti kapasitas kebersihan tangan yang mengurangi penyebaran penyakit saluran pernapasan terutama di tempat-tempat hunian informal.  Kampanye tentang Langkah penurunan risiko penyakit selama kejadian penyakit saluran pernapasan musiman atau epidemi, seperti kebersihan tangan dan etika batuk. Stakeholder: Penyedia layanan air bersih, PDAM, penyedia layanan air minum  Identifikasi kelompokkelompok rentan yang lebih mungkin terdampak dalam suatu kedaruratan dan pengembangan langkah-langkah keamanan sosial melalui pelibatan masyarakat.  Promosi standar-standar yang memaksimalkan ventilasi untuk mengurangi transmisi patogen saluran pernapasan.  Promosi infrastruktur bangunan umum, dan tempat terbuka yang mengurangi keramaian dan memaksimalkan ventilasi.  Peningkatan ketersediaan ruang public, ruang hijau, dan ruang biru yang dapat diakses oleh semua orang untuk ventilasi dan mitigasi dampak kesehatan jiwa dari pandemi.  Penetapan pengaturan untuk mengelola dengan aman akumulasi limbah selama pandemi termasuk limbah terkait alat kesehatan seperti alat perlindungan diri (APD). Stakeholder: Kementerian dan dinas yang menangani sosial, perumahan dan pekerjaan umum, kantor BPJS, asuransi, dll.  Identifikasi dan mitigasi risiko tindak kekerasan selama pandemi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender. 57  Memastikan jaminan pengamanan sosial yang merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Stakeholder: TNI, Polri, Kementerian sosial, Kementerian HAM, organisasi perlindungan anak dan perempuan, dll.  Penyusunan, advokasi, dan implementasi argument alokasi sumber daya untuk pembiayaan publik dan swasta jangka panjang untuk penguatan kesiapan pandemi patogen saluran pernapasan sebagai bagian dari keamanan kesehatan.  Identifikasi dan penggunaan model-model pembiayaan inovatif untuk bersiap terhadap dan memitigasi pandemi patogen saluran pernapasan di masa mendatang.  Identifikasi mekanisme kelanjutan layanan finansial minimum seperti penyetoran dana dan pinjaman dana untuk mengurangi gangguan sosiol konomi selama pandemi. Stakeholder: Kementerian keuangan, BANK, Kementerian investasi, sosial, perekonomian, perdagangan.  Identifikasi kapasitas lonjakan untuk pengelolaan rantai pasokan, pencadangan, dan distribusi.  Identifikasi kapasitas lonjakan medis termasuk infrastruktur fisik seperti rumah sakit dan petugas kesehatan militer. Stakeholder: TNI, Polri, penyelenggara manufaktur vital. Identifikasi pendekatan untuk mempertahankan penyediaan energi dan pasokan air termasuk irigasi untuk produksi pangan selama pandemi. Stakeholder: Kementerian yang bergerak di bidang energi, penyelenggara kesediaan air bersih, PDAM, bendungan. 58 Lintas program Dinkes, lintas sektor dan institusi terkait lainnya. Bidang P2 Dinkes Bantul Pelatihan kesiapsiagaan PIE/ pandemi melibatkan lintas sektor Lintas program Dinkes, lintas sektor dan institusi terkait lainnya. Bidang P2 Dinkes Bantul Koordinasi monitoring events/ kejadian oleh PHEOC Kabupaten PHEOC, program terkait, Dinkes provinsi, Dinkes Kabupaten Bidang P2 Dinkes Bantul Koordinasi lintas sektor oleh Dinkes Kabupaten Lintas program Dinkes, lintas sektor dan institusi terkait lainnya. Bidang P2 Dinkes Bantul Perencanaan dan Penganggaran program kesiapsiagaan EID Bappeda, BPKPAD, Sekda, Dinkes, BPBD, Dinsos, dan SKPD terkait lainnya Bappeda Surveilans kolaboratif  Monitoring data SKDR, surveilans ILI, surveilans pneumonia, surveilans berbasis laboratorium, surveilans lingkungan.  Monitoring data kesehatan hewan I- Siknas,  Monitoring data kesehatan satwa liar (Sehat Satli)  Menindaklanjuti data dan informasi dan penambahan jenis penyakit yang dimasukkan dalam sistem informasi zoonosis dan EID (SIZE).  Surveilans berbasis risiko melalui  Pemetaan risiko PIE  Pelaporan data dan informasi pathogen discovery yang berpotensi KLB/wabah  Monitoring faktor risiko penyakit dan masalah kesehatan  Penilaian risiko bersama untuk zoonosis dan PIE zoonosis Bidang P2 Dinas Kesehatan, Labkesda, BB Labkesmas, BKK Kelas II Yogyakarta, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), Balai Besar Veteriner Wates, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Bidang Nakeswan, UPTD Puskeswan dan UPTD Rumah Potong Hewan) Bidang P2 Dinas Kesehatan 59 Komponen Tindakan Sektor yang terlibat Badan Penanggung Jawab Analisis data bersama lintas sektor secara berkala Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BKSDA Dinas Kesehatan Sosialisasi surveilans berbasis masyarakat Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, FKTP (Puskesmas, Klinik, TPMD (Tempat Praktek Mandiri Dokter), TPMDG, PMB(Praktek Mandiri Bidan)) Dinas Kesehatan Refreshing Surveilans berbasis laboratorium Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Labkesda Labkesda Sosialisasi surveilans penyakit infeksi emerging Dinkes, Puskesmas, Labkesda, Disnak BKSDA, B/BVET, /BKK, Rumah Sakit Dinas Kesehatan Peningkatan surveilans dan pemantauan, serta deteksi dini di pintu masuk negara BKK Kelas II Yogyakarta, Dinkes DIY, Dinkes Bantul BKK Kelas II Yogyakarta Penguatan Implementasi e-HAC BKK Kelas II Yogyakarta, Dinkes Bantul, Puskesmas BKK Kelas II Yogyakart Implementasi K3JH BKK Kelas II Yogyakarta, Dinkes Bantul, Puskesmas, Kemenag Dinas Kesehatan Peningkatan kapasitas untuk multi source surveilans untuk memperkuat analisis Dinkes Bantul, Puskesmas, Dinkes DIY Dinas Kesehatan Pelatihan/OJT surveilans untuk peningkatan kualitas data dan sistem surveilans dengan pelibatan unit pelapor fasyankes sektor publik dan swasta, meningkatkan klinisi dalam upaya kewaspadaan dini Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pemenuhan kebutuhan SDM (tenaga surveilans/ epidemiolog, dokter hewan di Kabupaten Bantul Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BKSDA Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BKSDA Peningkatan kapasitas laboratorium termasuk penyiapan sarana prasarana laboratorium termasuk logistik, dukungan sistem informasi untuk pencatatan dan pelaporan serta akses telekomunikasi Dinas Kesehatan, Laboratorium Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan 60 Komponen Tindakan Sektor yang terlibat Badan Penanggung Jawab Penguatan jejaring laboratorium One Health termasuk regulasi, dan mekanismenya. Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskeswan, Disnak BKSDA, BBVET Wates, BKK, BB Labkesmas Dinas Kesehatan Peningkatan deteksi dini pada hewan ternak dan satwa liar melalui pelatihan BBVet Wates, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Puskeswan, UPTD Rumah Potong Hewan), BKSDA DKPP Pengawasan lalu lintas hewan ternak dan satwa liar BBVet Wates, Balai Karantina Kementan, Pos Karantina Provinsi DIY), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Puskeswan, UPTD Rumah Potong Hewan) DKPP Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan Bantul Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pembentukan tim koordinasi daerah (One Health) Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Kesra  Meningkatkan jalinan hubungan dengan mitra terkait untuk operasionalisasi KRPM di tingkat kabupaten. Koordinasi pentahelix serta seluruh OPD, Kapanewon, Kalurahan, lintas sektoral di Kabupaten Bantul Dinas Kesehatan Melakukan komunikasi publik dan press release Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Melakukan pemberdayaan masyarakat Seluruh OPD, Kapanewon, Kalurahan, dan lintas sektoral di Kabupaten Bantul Dinas Kesehatan Manajemen hoaks dan infodemi Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Pengembangan Media KIE Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Manajemen klinis Pelatihan PIE (Penyakit Infeksi Emerging) dan PPI untuk rumah sakit, termasuk simulasi dengan menggunakan kurikulum yang terakreditasi RS jejaring PIE, tenaga medis, tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Koordinasi berkala rumah sakit jejaring pengampu PIE RS jejaring PIE, dan profesi (IDI, IDAI, PAPDI, PDPI) Dinas Kesehatan Webinar berkala kesiapsiagaan PIE untuk tenaga medis (dokter, dokter gigi), tenaga kesehatan dan sektor terkait. Organisasi profesi (IDI, IDAI, PAPDI, PDPI, IBI, PPNI), jejaring RS PIE, Dinkes, OPD terkait Dinas Kesehatan Mapping berkala rumah sakit (Ketersediaan SDM, sarana prasarana kesehatan termasuk peralatan medis, laboratorium, APD, ruang isolasi, obat- obatan, dll) minimal 1 tahun sekali, dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil mapping.memakai check list kesiapsiagaan pandemi RS-WHO RS jejaring PIE Dinas Kesehatan 62 Komponen Tindakan Sektor yang terlibat Badan Penanggung Jawab Penyusunan rencana kesiapsiagaan PIE di RS dan puskesmas dengan simulasi RS jejaring PIE, puskesmas, PMI, BPBD, TNI, Polri Dinas Kesehatan Memastikan dukungan tenaga cadangan, menyiapkan jadwal pelatihan dan pelatihan tenaga cadangan Nakes, RS jejaring PIE Dinas Kesehatan Sosialisasi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran tatalaksana klinis PIE terbaru RS jejaring PIE, FKTP Dinas Kesehatan Penyusunan SOP pedoman penanggulangan PIE RS Jejaring Infeksi emerging, BPJS, organisasi profesi Dinas Kesehatan Akses pada intervensi penanggulangan Kerjasama penyediaan obat, vaksin, skrining dan diagnostik Dinkes DIY Dinas Kesehatan Penyiapan Sarana-Prasarana di fasilitas kesehatan seperti fasilitas isolasi dan karantina RS, Puskesmas, Klinik TNI/Polri, Klinik/ Praktik Mandiri Dokter Dinas Kesehatan Distribusi rantai dingin (Cold Chain) Kemenkes/ Dinas Kesehatan Prov/ Kab/ kota/ Puskesmas. Dinas Kesehatan Kesiapsiagaan di pintu masuk dalam hal membantu distribusi / pengiriman untuk obat/ vaksin untuk langkah pengendalian Otoritas dan komunitas Bandara YIA, BKK Kelas II Yogyakarta BKK Kelas II Yogyakarta Peningkatan kapasitas Pencatatan dan Pelaporan yang berkaitan dengan monitoring vaksin dan KIPI, serta pemantauan kasus respiratory Kemenkes/ Dinas Kesehatan DIY/ Dinkes Bantul, RS, FKTP Dinas Kesehatan 63 B. Introduksi kasus awal/ sporadic/ kluster Pada tahap introduksi kasus awal, sporadic/ kluster merupakan tahap penanggulangan untuk pencegahan penyebaran (containment) Tabel 7 Tahap Introduksi Kasus Awal Komponen Tindakan Sektor yang terlibat Badan Penanggung Jawab Koordinasi kedaruratan Surat edaran kewaspadaan Bupati Bantul Lintas program Dinkes, lintas sektor dan institusi terkait lainnya. Bidang P2 Dinas Kesehatan Review rencana kesiapsiagaan dan simulasi Lintas program Dinkes, lintas sektor dan institusi terkait lainnya. Bidang P2 Dinas Kesehatan Koordinasi respon: PHEOC, berkoordinasi dengan pusat krisis untuk tambahan sumber daya yang dibutuhkan. Aktivasi Health Emergency Operation Centre (HEOC) PHEOC, program terkait, Dinkes provinsi, Dinkes Kabupaten Dinas Kesehatan Penetapan situasi krisis kesehatan PHEOC, program terkait, Dinkes provinsi, Dinkes Kab/Kota Dinas Kesehatan Laporan situasi harian untuk stakeholders PHEOC, program terkait, Dinkes provinsi, Dinkes Kab/Kota Bidang P2 Dinas Kesehatan Pernyataan KLB PHEOC, program terkait, Dinkes provinsi, Dinkes Kab/Kota Bupati Pernyataan keadaan tertentu Dinas terkait BPBD Penyusunan rencana respon untuk kasus awal Dinkes dan lintas sektor terkait di daerah atau wilayah terjangkit Dinas Kesehatan Perencanaan dan Penganggaran untuk respon kasus awal Bappeda, BPKPAD, Sekda, Dinkes, BPBD, Dinsos, dan SKPD terkait lainnya Bappeda Surveilans kolaboratif Penyelidikan epidemiologi yang terintegrasi dengan lintas sektor Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Kesehatan Investigasi pada hewan ternak dan satwa liar pada kasus zoonosis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan BKSDA Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Penilaian risiko kemungkinan penyebaran kasus. Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan BKSDA Dinas Kesehatan 64 Komponen Tindakan Sektor yang terlibat Badan Penanggung Jawab Mengaktifkan seluruh jejaring laboratorium untuk melakukan pemeriksaan specimen Puskesmas, Dinkes, Labkesda, BLKK dan BB Labkesmas Dinas Kesehatan Penyediaan reagen dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan serta APD. Kemkes, IFK Dinas Kesehatan, Labkesda, Pemerintah Daerah, IFK Dinas Kesehatan Distribusi reagen dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan serta APD. IFK Dinas Kesehatan Bantul Dinas Kesehatan Perlindungan masyarakat Menyampaikan informasi update perkembangan kasus pada publik melalui media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satgas Dinas Kominfo Media center sebagai bentuk komunikasi dua arah Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, satgas Dinas Kominfo Manajemen informasi dan mencegah penyebaran hoax) Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, satgas Dinas Kominfo Melakukan komunikasi publik: press release, menyebarkan informasi melalui media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Kesehatan, Satgas, Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Meningkatkan koordinasi internal dan kemitraan Koordinasi Pentahelix, seluruh OPD, Kapanewon, Kalurahan, dan lintas sektoral di Kabupaten Bantul BPBD Melakukan pemberdayaan masyarakat Seluruh OPD, Kapanewon, Kalurahan, dan lintas sektoral di Kabupaten Bantul Kesra Setda Bantul Manajemen klinis Surat edaran Bupati Bantul dalam kesiapsiagaan dan respon Seluruh fasilitas kesehatan dan sektor terkait termasuk masyarakat Dinas Kesehatan Memastikan ketersediaan ruang isolasi dan perangkatnya serta SDM nya untuk siap menerima dan tatalaksana pasien RS jejaring Penyakit Infeksi Emerging, BPBD, Dinsos, DPMKal Dinas Kesehatan  Mereview rencana kesiapsiagaan puskesmas dan rumah sakit dan menyiapkan roster shift petugas kesehatan RS yang menerima kasus, aktivasi rencana kesiapsiagaan PIE di RS menjadi rencana respon termasuk Jejaring RS jejaring infeksi emerging, FKTP Dinas Kesehatan 65 Komponen Tindakan Sektor yang terlibat Badan Penanggung Jawab termasuk roster/jadwal shift petugas kesehatan. Memastikan pelaporan kasus dan hasil lab melalui RS online dan SKDR, NAR dan pengiriman spesimen kasus. RS jejaring penyakit infeksi emerging, FKTP, Labkesda, Laboratorium jejaring Dinas Kesehatan Operasionalisasi: Kasus tatalaksana di ruang isolasi di RS rujukan dengan implementasi PPI RS jejaring infeksi emerging Dinas Kesehatan Pelatihan/ seminar update knowlegde untuk Fasyankes RS jejaring infeksi emerging, FKTP, FKRTL, organisasi profesi Dinas Kesehatan Menyiapkan usulan insentif dan asuransi untuk tenaga kesehatan Bappeda bantul, BPKPAD Bantul, Kemenkes, Kemendagri, Kemenkeu Dinas Kesehatan Audit medik dan kematian pada petugas kesehatan yang terdampak Fasyankes, Dinkes, IDI Dinas Kesehatan Akses pada intervensi penanggulangan Penyusunan vaksin deployment plan, penyediaan vaksin dan distribusi vaksin termasuk rantai dingin. Dinkes DIY, Dinkes Bantul, Puskesmas, RS Dinas Kesehatan Melakukan skrining sasaran sebelum dilakukan vaksinasi (identifikasi komorbid) BKK Kelas II Yogyakarta, RS, FKTP Dinas Kesehatan Identifikasi lokus dan sasaran prioritas untuk vaksinasi dan Perhitungan estimasi kebutuhan vaksin. Dinkes DIY, Dinkes Bantul Dinas Kesehatan Melakukan edukasi dan komunikasi publik kepada masyarakat tentang pencegahan, gejala terkait penyakit respiratory yang terjadi Diskominfo, Dinkes, Institusi Pendidikan, Lintas Sektoral Dinas Kominfo Peningkatan kapasitas Pencatatan dan Pelaporan yang berkaitan dengan monitoring vaksin dan KIPI, serta pemantauan kasus respiratory Kemenkes/ Dinas Kesehatan DIY/ Dinkes Bantul, RS, FKTP Dinas Kesehatan Menerapkan isolasi dan karantina bagi penderita dan kontak erat RS, Puskesmas Dinas Kesehatan 66 C. Transmisi Komunitas Berkelanjutan Pada kondisi ini terdapat komunitas yang berkelanjutan dilakukan langkah langkah penanggulangan untuk pengendalian dan mitigasi Tabel 8 Tahap Transmisi Komunitas Berkelanjutan Komponen Tindakan Sektor Badan Penanggung Jawab Koordinasi kedaruratan Melakukan analisis risiko sebagai masukan Kepala Dinkes yang berkoordinasi dengan BPBD untuk merekomendasikan kepada kepala daerah untuk pernyataan bencana non alam. Tingkat daerah: Dinkes, BPBD dan semua lintas sektor terkait di wilayah terjangkit Dinas Kesehatan Pernyataan bencana non alam yang direkomendasikan BPBD BPBD dan semua lintas sektor terkait di daerah terjangkit BPBD Penyusunan rencana respon berdasarkan rencana kontijensi. Semua lintas sektor terkait di daerah terjangkit Dinas Kesehatan Aktivasi struktur respon bencana sesuai dengan SKPDB Seluruh lintas sektor terkait BPBD Surat Edaran peningkatan kewaspadaan dan respon Lintas sektor, Dinkes Kab, UPT Daerah Dinas Kesehatan Penyampaian Usulan Pembatasan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (PKSK) berdasarkan analisis risiko BKK DIY, Dinkes, Diskominfo, Dishub, Satpol PP, BPBD, DKPP, DPMKal, TNI/ Polri D Dinas Kesehatan Intra action review Lintas Bidang Dinkes, BPBD, Bappeda Dinas Kesehatan Perencanaan dan Penganggaran untuk peningkatan kewaspadaan dan respon Bappeda, BPKPAD, Sekda, Dinkes, BPBD, Dinsos, dan SKPD terkait lainnya Bappeda Surveilans kolaboratif Pemantauan kasus di masyarakat Dinas Kesehatan, Puskesmas, TNI/Polri Dinas Kesehatan Peningkatan sumber daya petugas surveilans dengan penambahan personel dari Tim Cadangan Kesehatan (TCK) untuk penyelidikan epidemiologi, pelacakan kasus berdasarkan strategi surveilans dan testing Universitas, Kemenkes, Dinas Kesehatan, Kader, Organisasi Profesi Dinas Kesehatan Peningkatan kapasitas layanan laboratorium dalam pemeriksaan penyakit pernafasan Puskesmas, Labkesda, BLKK DIY, BB Labkesmas Labkesda Pemantauan kasus di pintu masuk menggunakan e-Hac dan melakukan BKK Kelas II Yogyakarta, Puskesmas BKK Kelas II Yogyakarta 67 Komponen Tindakan Sektor Badan Penanggung Jawab observasi langsung menggunakan termal scanner di pintu masuk domestic Koordinasi Lintas Sektor untuk update situasi manusia, hewan dan satwa liar Bidang P2 Dinas Kesehatan, Puskeswan, BKSDA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penilaian risiko penyakit infeksi emerging patogen pernapasan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Perlindungan masyarakat Edukasi kelompok masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian di masyarakat Seluruh OPD, Kapanewon, Kalurahan, dan lintas sektoral di Kabupaten Bantul, Satgas BPBD Menerapkan protokol kesehatan dengan konsepsi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Koordinasi Pentahelix, seluruh OPD, Kapanewon, Kalurahan, dan lintas sektoral di Kabupaten Bantul, Satgas BPBD Pembatasan Mobilitas Koordinasi Pentahelix, seluruh OPD, Kapanewon, Kalurahan, dan lintas sektoral di Kabupaten Bantul, Satgas, Dishub, TNI, POLRI Satpol PP Menjaga keberlangsungan pelayanan ekonomi dan kebutuhan esensial masyarakat Lintas sektor terkait dan badan usaha esensial, seperti PDAM (Air bersih), PLN (Listrik), Bulog, Usaha produksi pangan, dll. Dinas Sosial Manajemen Klinis Pengaktifan semua fasyankes untuk deteksi dan tatalaksana kasus, termasuk pemantauan pasien:  Kasus berat: dirujuk ke RS  Kasus sedang dengan komorbid tidak terkontrol dirujuk ke RS  Kasus ringan: isolasi mandiri  Kontak erat berisiko tinggi seperti komorbid, usia lanjut dilakukan monitoring di fasilitas karantina Fasilitas pelayanan kesehatan, BPBD, Kapanewon, Kalurahan, DPMKal, dinkes, TNI/POLRI, SatpolPP, Dinsos Dinas Kesehatan Mengaktifkan Tim cadangan kesehatan TNI, Polri, Organisasi profesi kesehatan, Institusi pendidikan, PMI Dinas Kesehatan Mendirikan RS darurat dan pusat karantina darurat Fasilitas pelayanan kesehatan, BPBD, Kapanewon, Kalurahan, DPMKal, dinkes, TNI, POLRI, SatpolPP, Dinsos, DPU, PDAM, Bappeda, PMI, Dinas Kesehatan Memastikan implementasi PPI, dekontaminasi, waste management untuk fasilitas kesehatan, fasilitas karantina untuk tenaga kesehatan RS jejaring pengampu PIE, puskesmas Dinas Kesehatan 68 Komponen Tindakan Sektor Badan Penanggung Jawab Penjaminan pembiayaan pasien PIE Dinkes, BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Implementasi telemedicine Fasyankes Dinas Kesehatan Pemetaan, Perhitungan kebutuhan dan pemenuhan ruang isolasi, karantina, logistic peralatan kesehatan, obat, untuk pemeriksaan lab. Dinkes, Fasyankes, Labkesda, Labkesmas Dinas Kesehatan Memastikan pelayanan medis esensial tetap berjalan Fasyankes Dinas Kesehatan Tatalaksana Kasus di Fasyankes Fasyankes Dinas Kesehatan Akses pada intervensi penanggulangan Pemberian Imunisasi massal (Outbreak Response Immunization/ORI, Sub Pekan Imunisasi Nasional, Pekan Imunisasi Nasional/PIN) Dinkes DIY, Dinkes Bantul, Puskesmas, dan Faskes lainnya yang ditunjuk, Lintas Sektoral. Dinas Kesehatan Pencatatan dan Pelaporan kasus, faktor risiko dan pelaksanaan vaksinasi termasuk KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) Kemenkes/ Dinas Kesehatan DIY/ Dinkes Bantul, RS, FKTP Dinas Kesehatan Melaksanakan Stok opname vaksin secara rutin, minimal 1 bulan sekali Kemenkes, Dinkes DIY, Dinkes Bantul, RS, Puskesmas Dinas Kesehatan Menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan fisik terbatas seperti pembatasan pertemuan publik, pembelajaran jarak jauh, atau pembatasan kerja di tempat kerja untuk mengurangi interaksi yang berisiko memperluas penularan. Instansi pemerintah (Dinkes, Dinsos, DPMkal, SatpolPP, TNI, POLRI, Dikpora, Kemenag, dan semua OPD terkait), LSM Bupati Meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait penyakit respiratory yang sedang terjadi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan termasuk pengendalian misinformasi Diskominfo, Dinkes, Institusi Pendidikan, lintas sektoral Dinas Kominfo D. Peningkatan transmisi komunitas/ pandemi Pada tahap operasional peningkatan transmisi di komunitas/ pandemi dilakukan penanggulangan dan pengendalian, mitigasi sesuai dengan tahap Transmisi Komunitas berkelanjutan diatas, dengan penyesuaian penambahan sumber daya yang disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan. 69 E. Deeskalasi (tahap paska KLB/ Wabah, pemulihan, rehabilitasi) Tabel 9 Tahap Pasca KLB Komponen Tindakan Sektor Badan Penanggung Jawab Koordinasi kedaruratan Pencabutan pernyataan bencana non alam/wabah Semua lintas sektor terkait di daerah terjangkit Bupati Deaktivasi rencana respon Semua lintas sektor terkait di daerah terjangkit Dinas Kesehatan Pengembalian koordinasi ke program sektor kesehatan terkait. Lintas Bidang di Dinkes Dinas Kesehatan After action review dan dokumentasi pembelajaran untuk memperkuat rencana kesiapsiagaan dan respon PIE Lintas sektor terkait, Dinkes, BPBD, dan SKPD Dinas Kesehatan Perencanaan dan penganggaran untuk pemulihan Bappeda, BPKPAD, Sekda, Dinkes, BPBD, Dinsos, dan SKPD terkait lainnya Bappeda Surveilans kolaboratif Melanjutkan pemantauan kasus melalui SKDR, surveilans ILI, surveilans sindrom dan integrasi deteksi dan program pengendalian ke dalam program rutin jangka panjang Dinkes Bantul, Puskesmas, Rumah Sakit Dinas Kesehatan Penilaian Risiko Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan BKSDA Dinas Kesehatan Perlindungan masyarakat Merestorasi kepercayaan publik Satgas, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Menjaga praktik baik perilaku kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan Dinas Sosial, DPMKal, Dinkes DPMKal Memastikan ketersediaan media KIE (Cetak/elektronik) Kominfo, Dinkes, Media Massa Dinas Kesehatan Manajemen Klinis Pemetaan petugas kesehatan dan sarana prasarana fasilitasi kesehatan Fasyankes, Dinkes Dinas Kesehatan Evaluasi pelayanan kesehatan pada masa penanggulangan PIE/ pandemi, termasuk pelayanan kesehatan esensial Fasyankes, Dinkes Dinas Kesehatan 70 Komponen Tindakan Sektor Badan Penanggung Jawab Sosialisasi pedoman tatalaksana klinis PIE terbaru Fasyankes, Dinkes, organisasi profesi Dinas Kesehatan Update alur Penerimaan Rujukan dari FKTP dan RS non rujukan ke RS Pengampuan PIE dan operasional tatalaksana kasus dan rujukan ke RS pengampuan PIE. Fasyankes Dinas Kesehatan Akses pada intervensi penanggulangan Penguatan cakupan imunisasi Kemenkes, Dinkes DIY, Dinkes Bantul, RS, Puskesmas, Dinas Kesehatan Pengurangan isolasi dan karantina secara bertahap sesuai regulasi terbaru Dinkes Bantul, RS, Puskesmas, Dinsos Dinas Kesehatan Integrasi pelaporan kasus dan imunisasi kedalam program rutin Kemenkes, Dinkes DIY, Dinkes Bantul, RS, Puskesmas Dinas Kesehatan Penyesuaian pembatasan sosial dan fisik Instansi pemerintah (Dinkes, Dinsos, DPMkal, Satpol PP, TNI, POLRI, Dikpora, Kemenag, dan semua OPD terkait), LSM Bupati Penyesuaian kebutuhan obat, vaksin, BMHP dan tetap menyediakan buffer stok Kemenkes, Dinkes DIY, Dinkes Bantul, RS, Puskesmas Dinas Kesehatan Dokumentasi pembelajaran mengenai implementasi penanggulangan penyakit respiratory Dinkes DIY, Dinkes Bantul, Puskesmas, Organisasi Profesi Dinas Kesehatan Edukasi berkelanjutan dan pelibatan komunitas tentang perubahan protokol kesehatan dan anjuran kesehatan pada masa deeskalasi Diskominfo, Dinkes, institusi pendidikan, ,lintas sektoral Dinas Kominfo BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…