DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuanj Umum; Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem; Penyaluran Bantuan Sosial Sambung Pangan Bantul; Penyaluran Bantuan Sosial Alat Bantu Penyandang Disabilitas; Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah; Bantuan Sosial Program Pemberdayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah dilakukan efisiensi anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang dialokasikan pada bantuan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bantul;
c.bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang berasal dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
2.Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
3.Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem adalah program penanganan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat dengan kategori miskin dan sangat miskin yang tercantum dalam Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera.
4.Sambung Pangan Bantul yang selanjutnya disebut SAPA BANTUL adalah Bantuan Pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di warung pangan warga yang ditunjuk.
5.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga atau individu yang ditetapkan sebagai:

a.penerima manfaat SAPA BANTUL;
b.penerima Bantuan Sosial peningkatan kualitas rumah; atau
c.penerima Bantuan Sosial Program Pemberdayaan.
1. 6.Warung Pangan Warga yang selanjutnya disebut WARANGGA adalah kegiatan usaha yang berupa warung, toko dan/atau kelompok usaha bersama, yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai agen bank daerah tempat pembelian bahan pangan oleh KPM.
2. 7.Bantuan Sosial Program Pemberdayaan adalah stimulan bantuan modal usaha pengentasan kemiskinan ekstrem.
3. 8.Bank Penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
4. 9.Aplikasi RAHARJO adalah aplikasi mobile untuk merchant dari Bank BPD DIY dalam platform mobile device yang menggunakan sarana internet sebagai jalur komunikasi transaksi.
5. 10.Virtual account adalah akun rekening virtual atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor ID yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dan dicetak dalam bentuk QR code.
6. 11.Rekening Penampungan adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dana bantuan sosial untuk tujuan tertentu.
7. 12.Dishbursement adalah proses pemindahan dana dari rekening Bantuan Sosial Dinas Sosial ke rekening virtual account. 3
8. 13.Cashpooling adalah penarikan dana dari virtual account/rekening bayangan KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL ke rekening penampungan Bantuan Sosial dikarenakan Bantuan Sosial tidak dapat terealisasi.
9. 14.Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera yang selanjutnya disebut SIDAMESRA adalah aplikasi berbasis web dan android yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk pendataan dan pengelolaan data Indikator Kesejahteraan Sosial.
10. 15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. 16.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. 17.Bupati adalah Bupati Bantul.
13. 18.Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
14. 19.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
15. 20.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUKMPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
16. 21.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
17. 22.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian.
18. 23.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 2

(1)Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui:
1. a.penyaluran Bantuan Sosial SAPA BANTUL;
2. b.penyaluran Bantuan Sosial alat bantu penyandang disabilitas;
3. c.Bantuan Sosial peningkatan kualitas rumah; dan
4. d.Bantuan Sosial Program Pemberdayaan.
(2)Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja Bantuan Sosial melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan bagi:

a.penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili di Daerah; dan
b.terdata di dalam SIDAMESRA. 4

Pasal 4

(1)Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan pemeringkatan pada periode waktu tertentu.
(2)Hasil pemeringkatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data calon KPM untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025.
(3)Data calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.SAPA BANTUL sejumlah 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) KPM;
2. b.alat bantu penyandang disabilitas sejumlah 15 (lima belas) orang;
3. c.peningkatan kualitas rumah sejumlah 59 (lima puluh sembilan) KPM; dan
4. d.pemberdayaan sejumlah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) KPM.

BAB III

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SAMBUNG PANGAN BANTUL

Pasal 5

(1)Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan terhadap calon KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL.
(3)Daftar KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam hal terjadi perubahan daftar KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati mendelegasikan penetapan daftar KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL kepada Kepala Dinas Sosial.
(2)Perubahan Daftar KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 7

(1)Besaran Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
(2)Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan.
(3)Penyaluran Bantuan Sosial SAPA BANTUL bulan Desember 2025 disalurkan pada bulan November 2025.

Pasal 8

Bantuan Sosial SAPA Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan selama 4 (empat) bulan mulai bulan September 2025. 5

Pasal 9

Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk pembelian bahan:

a.makanan pokok;
b.lauk pauk yang mengandung protein hewani dan/atau nabati;
c.sayuran;
d.buah; dan/atau
e.bumbu masak.

Pasal 10

(1)Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial SAPA BANTUL kepada Kepala BPKPAD dengan melampirkan:
1. a.Keputusan Bupati mengenai daftar KPM dan besaran Bantuan Sosial SAPA BANTUL Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025;
2. b.surat pernyataan hasil verifikasi dari pejabat penatausahaan keuangan Dinas Sosial; dan
3. c.rekening penampungan Bantuan Sosial.
(2)Proses pencairan belanja Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…