DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria Penerima dan Besaran Penerimaan; Mekanisme Penyaluran; Pelaporan Penyaluran BLT DBH-CHT; Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan melalui penyaluran bantuan langsung tunai bertujuan untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat khususnya buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
2.Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH-CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
3.Bank Penyalur adalah Bank BPD DIY cabang Bantul selaku pemegang rekening kas umum daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
4.Virtual Account adalah nomor identifikasi Pengguna yang termasuk dalam atau bagian dari Escrow Account, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu.
5.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Bupati adalah Bupati Bantul.
8.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN

Pasal 2

Penerima BLT DBH-CHT meliputi:

a.buruh tani tembakau; dan
b.buruh pabrik rokok.

Pasal 3

(1)Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi kriteria:
1. a.penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
2. b.bekerja sebagai buruh tani tembakau pada lahan pertanian tembakau yang berlokasi di Daerah; dan
3. c.terdaftar sebagai buruh tani tembakau berdasarkan hasil pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian pada tahun berkenaan.
(2)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) kartu keluarga, hanya diberikan untuk 1 (satu) penerima. 3

Pasal 4

Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi kriteria:

a.bekerja di pabrik rokok yang berlokasi di Daerah; dan
b.terdaftar sebagai buruh pabrik rokok berdasarkan hasil pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada tahun berkenaan.

Pasal 5

Dalam hal pada saat penyaluran BLT DBH-CHT, Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, yang bersangkutan tetap sebagai penerima BLT DBH-CHT pada tahun berkenaan.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian melakukan pendataan buruh tani tembakau penerima BLT DBH-CHT berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk dilakukan verifikasi data kependudukan.
(3)Hasil verifikasi data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian untuk ditetapkan.
(4)Penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi melakukan pendataan buruh pabrik rokok penerima BLT DBH-CHT berdasarkan kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 8

(1)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan dituangkan dalam berita acara.
(2)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mengusulkan penetapan daftar penerima BLT DBH-CHT kepada Bupati dengan tembusan kepala unit organisasi Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan administrasi bidang perundang-undangan.

Pasal 9

Daftar penerima BLT DBH-CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan besaran penerimaan BLT DBH-CHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 4

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

(1)Penyaluran dana BLT DBH-CHT dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyalurkan dana BLT DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melalui Bank Penyalur.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…