DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Kebijakan Akuntansi terdiri atas: a. Kebijakan Akuntansi pendapatan LRA; b. Kebijakan Akuntansi pendapatan LO; c. Kebijakan Akuntansi belanja d. Kebijakan Akuntansi beban; e. Kebijakan Akuntansi transfer; f. Kebijakan Akuntansi pembiayaan; g. Kebijakan Akuntansi kas dan setara kas; h. Kebijakan Akuntansi piutang; i. Kebijakan Akuntansi persediaan; j. Kebijakan Akuntansi investasi; k. Kebijakan Akuntansi aset tetap; l. Kebijakan Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; m. Kebijakan Akuntansi dana cadangan; n. Kebijakan Akuntansi aset lainnya; o. Kebijakan Akuntansi kewajiban; p. Kebijakan Akuntansi ekuitas; q. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; r. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan; s. Kebijakan Akuntansi perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi; dan t. Kebijakan Akuntansi properti investasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan perlu dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi;
c.bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
2.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipakai oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
4.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
6.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
7.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
10.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu 3
11.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisito perasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
13.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.
14.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai
15.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17.Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu maslah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
18.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19.Bupati adalah Bupati Bantul.
20.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

b.akuntabilitas LKPD.

Pasal 3

(1)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual.
(2)SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
(3)Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan:
1. a.transparansi penyusunan laporan keuangan; dan 4

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
b.Kebijakan Akuntansi akun.

Pasal 5

(1)Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.LRA;
2. b.LPSAL;
3. c.Neraca;
4. d.LO;
5. e.LAK;
6. f.LPE; dan
7. g.CaLK.
(2)Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Kebijakan Akuntansi pendapatan LRA;
2. b.Kebijakan Akuntansi pendapatan LO;
3. c.Kebijakan Akuntansi belanja
4. d.Kebijakan Akuntansi beban;
5. e.Kebijakan Akuntansi transfer;
6. f.Kebijakan Akuntansi pembiayaan;
7. g.Kebijakan Akuntansi kas dan setara kas;
8. h.Kebijakan Akuntansi piutang;
9. i.Kebijakan Akuntansi persediaan;
10. j.Kebijakan Akuntansi investasi;
11. k.Kebijakan Akuntansi aset tetap;
12. l.Kebijakan Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
13. m.Kebijakan Akuntansi dana cadangan;
14. n.Kebijakan Akuntansi aset lainnya;
15. o.Kebijakan Akuntansi kewajiban;
16. p.Kebijakan Akuntansi ekuitas;
17. q.Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. r.Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan;
19. s.Kebijakan Akuntansi perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi; dan
20. t.Kebijakan Akuntansi properti investasi.
(2)Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5

Pasal 7

(1)SAPD terdiri atas:
1. a.sistem akuntansi pendapatan;
2. b.sistem akuntansi beban dan belanja;
3. c.sistem akuntansi transfer;
4. d.sistem akuntansi pembiayaan;
5. e.sistem akuntansi kas dan setara kas;
6. f.sistem akuntansi piutang;
7. g.sistem akuntansi persediaan;
8. h.sistem akuntansi investasi;
9. i.sistem akuntansi aset tetap;
10. j.sistem akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud;
11. k.sistem akuntansi dana cadangan;
12. l.sistem akuntansi aset lainnya;
13. m.sistem akuntansi kewajiban;
14. n.akuntansi koreksi atas kesalahan; dan
15. o.sistem akuntansi laporan konsolidasian.
(2)Kebijakan SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Bagan akun standar digunakan dalam penyusunan sistem Akuntansi.
(2)Bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri atas:
1. a.bagan akun standar Neraca;
2. b.bagan akun standar LRA;
3. c.bagan akun standar LO;
4. d.bagan akun standar LAK; dan
5. e.bagan akun standar LPE.
(3)Bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 9

SKPD atau unit pelaksana teknis daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah melaksanakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BLUD.

Pasal 10

(1)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPKD dan SKPD.
(2)SKPKD melaksanakan Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)SKPD melaksanakan Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…