DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2025

Nomor: 58
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 4 dan Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 105 Tahun 2019;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 2
4.Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 105); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 105), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:
1. a.kendaraan perorangan dinas;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal
(2)Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kendaraan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan:
1. a.pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, yang terdiri atas :
  1. 1.ketua dewan perwakilan rakyat daerah; dan
  2. 2.wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah.
2. b.sekretaris daerah;
3. c.asisten sekretaris daerah;
4. d.staf ahli Bupati;
5. e.kepala perangkat daerah;
6. f.direktur rumah sakit umum daerah;
7. g.kepala bagian di sekretariat daerah; dan
8. h.panewu di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kendaraan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan:

1.kepala kejaksaan negeri;
2.kepala pengadilan negeri;
3.kepala pengadilan agama;
4.kepala kantor statistik;
5.kepala kantor agraria dan tata ruang;
6.kepala kantor kementerian agama;
7.kepala rumah tahanan negara; 3
8.kepala rumah penyimpanan barang sitaan negara; dan
9.kepala kantor pelayanan pajak pratama.

(4)Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan:
1. a.kode wilayah (huruf AB);
2. b.nomor polisi (angka);
3. c.kode/seri akhir wilayah (huruf B); dan
4. d.berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
(5)Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.Tanda Nomor Kendaraan dengan 2 (dua) digit angka, yang terdiri atas AB 1 B sampai dengan AB 30 B; dan
2. b.Tanda Nomor Kendaraan dengan 4 (empat) digit angka.
(6)Daftar tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 105) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Oktober 2025 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 27 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 61 4 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN NO NOMOR POLISI PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS 1 2 3
1.AB 1 B Bupati Bantul
2.AB 2 B Wakil Bupati Bantul
3.AB 3 B Ketua DPRD Kab. Bantul
4.AB 4 B Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
5.AB 5 B Ketua Pengadilan Negeri Bantul
6.AB 6 B Wakil Ketua I DPRD.
7.AB 7 B Wakil Ketua II DPRD.
8.AB 8 B Wakil Ketua III DPRD.
9.AB 9 B Sekretaris Daerah.
10.AB 10 B Asisten Pemerintahan.
11.AB 11 B Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
12.AB 12 B Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat.
13.AB 13 B Ketua Pengadilan Agama Bantul
14.AB 14 B Kepala Kantor Kementrian Agama
15.AB 15 B Kepala Badan Pusat Statistik
16.AB 16 B Cadangan
17.AB 17 B Cadangan 5 NO NOMOR POLISI PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS 1 2 3
18.AB 18 B Cadangan
19.AB 19 B Cadangan
20.AB 20 B Cadangan
21.AB 21 B Cadangan
22.AB 22 B Cadangan
23.AB 23 B Cadangan
24.AB 24 B Cadangan
25.AB 25 B Cadangan
26.AB 26 B Cadangan
27.AB 27 B Cadangan
28.AB 28 B Cadangan
29.AB 29 B Cadangan
30.AB 30 B Cadangan
31.AB 1002 BV Staf Ahli Bupati Bidang Politik , Hukum dan Pemerintahan
32.AB 1003 BV Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan
33.AB 1004 BV Staf Ahli Bupati Bidang Sumberdaya Manusia Dan Kemasyarakatan
34.AB 1005 BV Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35.AB 1006 BV Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
36.AB 1007 BV Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
37.AB 1008 BV Kepala Dinas Lingkungan Hidup
38.AB 1009 BV Kepala Dinas Pariwisata
39.AB 1075 BV Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
40.AB 1014 BV Sekretaris DPRD 6 NO NOMOR POLISI PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS 1 2 3
41.AB 1017 BV Inspektur Daerah
42.AB 1022 BV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
43.AB 1024 BV Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
44.AB 1025 BV Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
45.AB 1026 BV Kepala Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga
46.AB 1027 BV Kepala Dinas Kesehatan
47.AB 1028 BV Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
48.AB 1029 BV Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Saba Sarta Tata Sasana)
49.AB 1030 BV Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
50.AB 1031 BV Kepala Dinas Sosial
51.AB 1032 BV Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52.AB 1033 BV Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
53.AB 1034 BV Kepala Dinas Pemberdayaan Masysrakat dan Kalurahan
54.AB 1035 BV Kepala Dinas Perhubungan
55.AB 1037 BV Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
56.AB 1038 BV Kepala Dinas Perpustakaan
57.AB 1039 BV Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
58.AB 1040 BV Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
59.AB 1041 BV Kepala Bagian Tata Pemerintahan
61.AB 1042 BV Kepala Bagian Hukum
62.AB 1043 BV Cadangan
63.AB 1044 BV Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam 7 NO NOMOR POLISI PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS 1 2 3
64.AB 1045 BV Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
65.AB 1046 BV Kepala Bagian Layanan Barang Dan Jasa
66.AB 1103 B Kepala Bagian Umum dan Protokol
67.AB 1047 BV Kepala Bagian Organisasi
68.AB 1048 BV Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
69.AB 1049 BV Cadangan
70.AB 1062 BI Panewu Srandakan
71.AB 1069 BI Panewu Sanden
72.AB 1051 BI Panewu Pajangan
73.AB 1058 BI Panewu Sedayu
74.AB 1059 BI Panewu Pandak
75.AB 1061 BI Panewu Kasihan
76.AB 1065 BI Panewu Bantul
77.AB 1071 BI Panewu Bambanglipuro
78.AB 1067 BI Panewu Kretek
79.AB 1063 BI Panewu Pundong
80.AB 1066 BI Panewu Sewon
81.AB 1068 BI Panewu Jetis
82.AB 1053 BI Panewu Imogiri
83.AB 1052 BI Panewu Dlingo
84.AB 1054 BI Panewu Pleret
85.AB 1049 BI Panewu Banguntapan
86.AB 1057 BI Panewu Piyungan
87.AB 1050 BV Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
88.AB 1052 BV Kepala Kantor Pertanahan
89.AB 1053 BV Kepala Rumah Tahanan Negara 8 NO NOMOR POLISI PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS 1 2 3
90.AB 1056 BV Kepala Rumah Barang Sitaan Negara
91.AB 1057 BV Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…