DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2025

Nomor: 59
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pemantauan dan Evaluasi; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin hidup yang sejahtera lahir dan batin, mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial, perlu peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi lanjut usia telantar, penyandang disabilitas telantar dan anak telantar melalui Program Boga Sehat;
c.bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Boga Sehat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Boga Sehat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BOGA SEHAT. SALINAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Program Boga Sehat adalah program pemberian makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat.
2.Lanjut Usia Telantar yang selanjutnya disebut Lansia Telantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
3.Penyandang Disabilitas Telantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak serta tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
4.Anak Telantar adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
5.Penerima Manfaat adalah Lansia Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Anak Telantar dengan kategori sangat miskin, miskin, dan rentan miskin pada Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera.
6.Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera yang selanjutnya disebut SIDAMESRA adalah aplikasi berbasis web dan android yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk pendataan dan pengelolaan data Indikator Kesejahteraan Sosial.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
9.Bupati adalah Bupati Bantul.
10.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
12.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Boga Sehat.
(2)Program Boga Sehat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan yang sehat bagi Penerima Manfaat agar dapat menjalani kehidupan secara layak.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Dinas melaksanakan Program Boga Sehat melalui tahapan: 3

a.penetapan Penerima Manfaat;
b.penyediaan makanan;
c.penyaluran makanan; dan
d.pelaporan pelaksanaan Program Boga Sehat.

Pasal 4

(1)Penerima Manfaat Program Boga Sehat meliputi:
1. a.Lansia Telantar;
2. b.Penyandang Disabilitas Telantar; dan
3. c.Anak Telantar.
(2)Lansia Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan minimal:
1. a.terdata dalam SIDAMESRA dengan kategori rentan miskin, miskin, atau sangat miskin;
2. b.tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
3. c.tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar Lansia Telantar;
4. d.bukan berstatus sebagai pensiunan, istri/suami pegawai negeri sipil/pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia; dan
5. e.bukan penerima bantuan program permakanan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau program permakanan lain.
(3)Penyandang Disabilitas Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan minimal:
1. a.terdata dalam SIDAMESRA dengan kategori rentan miskin, miskin, atau sangat miskin;
2. b.tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
3. c.tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar;
4. d.bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil, istri/suami pegawai negeri sipil/pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia; dan
5. e.bukan penerima bantuan program permakanan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau program permakanan lain.
(4)Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan minimal:
1. a.terdata dalam SIDAMESRA dengan kategori rentan miskin, miskin, atau sangat miskin;
2. b.tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar; dan
3. c.bukan penerima bantuan program permakanan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau program permakanan lain. 4

Pasal 5

(1)Pemerintah Kalurahan melaksanakan pendataan dan verifikasi calon Penerima Manfaat berdasarkan persyaratan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan padukuhan dan pelaksana lapangan.
(3)Hasil pendataan dan verifikasi calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan kepada Dinas.

Pasal 6

(1)Dinas melakukan validasi usulan data calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan melakukan pengecekan kelayakan pada SIDAMESRA.
(2)Pengecekan kelayakan pada SIDAMESRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan usulan data dan kondisi sosial ekonomi calon Penerima Manfaat berdasarkan kategori Indikator Kesejahteraan Sosial.
(3)Dalam hal memerlukan data tambahan terhadap usulan data calon Penerima Manfaat, Dinas dapat melakukan verifikasi lapangan.
(4)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menetapkan usulan data calon Penerima Manfaat menjadi data Penerima Manfaat.
(2)Data Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan data Penerima Manfaat, Pemerintah Kalurahan mengusulkan data Penerima Manfaat pengganti.
(2)Perubahan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika Penerima Manfaat:
1. a.meninggal dunia;
2. b.menolak atas permintaan sendiri;
3. c.pindah domisili luar Daerah; dan/atau
4. d.sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Manfaat.
(3)Ketentuan mengenai pendataan, verifikasi, dan validasi Penerima Manfaat berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pendataan, verifikasi, dan validasi Penerima Manfaat pengganti.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kalurahan menyampaikan usulan data Penerima Manfaat pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Dinas.
(2)Data Penerima Manfaat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 5

Pasal 10

(1)Penyediaan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi pedoman gizi seimbang.
(2)Penyediaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan.
(3)Penyediaan makanan yang memenuhi pedoman gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019