DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Bantuan Keuangan; Prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan; Penentuan Alokasi dan Besaran Bantuan Keuangan; Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum Pemerintah Daerah, perlu diberikan kompensasi sebagai Pendapatan Asli Kalurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);
10.Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11.Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 57); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2025. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan sebagai sumber Pendapatan Asli Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk tempat dibangunnya fasilitas umum Pemerintah Daerah.
2.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Kalurahan karena Tanah Kas Kalurahan digunakan untuk fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
3.Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
4.Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Bantul.
8.Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
9.Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
11.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum dalam bentuk dana Kompensasi.
(2)Tujuan pemberian Bantuan Keuangan untuk :
1. a.memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kalurahan atas penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk kepentingan umum; dan
2. b.mengoptimalkan Pendapatan Asli Kalurahan yang berasal dari Tanah Kas Kalurahan.

BAB II

KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Bantuan Keuangan dalam bentuk dana Kompensasi diberikan kepada Pemerintah Kalurahan atas penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum, meliputi : 4
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, termasuk rumah dinas dokter dan rumah perawat;
2. b.fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah;
3. c.perkantoran Pemerintah Daerah seperti kapanewon, unit pelaksana teknis daerah, rumah dinas penjaga pintu air, wilkel pertanian dan sejenisnya;
4. d.Perusahaan Air Minum Daerah; dan/atau
5. e.fasilitas Pemerintah Daerah lainnnya.
(2)Bantuan Keuangan dalam bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada:
1. a.penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan oleh:
  1. 1.instansi vertikal; dan
  2. 2.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. b.penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  1. 1.pusat kesehatan hewan; dan
  2. 2.balai penyuluhan pertanian.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Pengelolaan Bantuan Keuangan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kalurahan.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kalurahan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBKal sebagai pendapatan asli kalurahan dari hasil usaha Kalurahan.

BAB IV

PENENTUAN ALOKASI DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1)Penentuan besaran Bantuan Keuangan untuk setiap Kalurahan berdasarkan atas luas Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Perhitungan besaran Bantuan Keuangan setiap Kalurahan dibedakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B) sebagai berikut:
1. a.Kalurahan rendah;
2. b.Kalurahan sedang; dan
3. c.Kalurahan tinggi.
(3)Penghitungan Besaran dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan masing- masing Kalurahan adalah sebagai berikut:
1. a.Kalurahan dengan kategori tanah rendah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi dikalikan luasan tanah setiap Kalurahan;
2. b.Kalurahan dengan kategori tanah sedang sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per meter persegi dikalikan luasan tanah setiap Kalurahan;
3. c.Kalurahan dengan kategori tanah tinggi sebesar Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) per meter persegi dikalikan luasan tanah setiap Kalurahan. 5
(4)Besaran Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan sebagai berikut:

a.Lurah mengajukan permohonan pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri : 1) surat permohonan pencairan dari Lurah; 2) bukti kas pengeluaran bermeterai cukup; 3) kuitansi bermeterai cukup; dan 4) fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
b.Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dengan dilampiri : 1) check list daftar permohonan pengajuan pencairan; 2) surat permohonan pencairan dari Panewu; 3) surat permohonan pencairan dari Lurah; 4) bukti kas pengeluaran bermeterai cukup; 5) kuitansi bermeterai cukup; dan 6) fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
c.Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melakukan transfer Bantuan Keuangan langsung ke Rekening Kas Kalurahan.
d.Pengajuan pencairan dana Kompensasi paling lambat bulan Desember 2025.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal BUPATI BANTUL, ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, AGUS BUDIRAHARJA BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2025 BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI NO KALURAHAN LUAS KELAS TANAH ALOKASI /M² JUMLAH Luas x Alokasi (Rp) 1 PONCOSARI 8382 M² TINGGI 2.450 20.535.900 2 TRIMURTI 7920 M² SEDANG 2.200 17.424.000 3 GADINGSARI 15855 M² TINGGI 2.450 38.844.750 4 GADINGHARJO 4050 M² RENDAH 2.000 8.100.000 5 SRIGADING 7822 M² SEDANG 2.200 17.208.400 6 MURTIGADING 18965 M² SEDANG 2.200 41.723.000 7 TIRTOMULYO 6980 M² SEDANG 2.200 15.356.000 8 PARANGTRITIS 10983 M² RENDAH 2.000 21.966.000 9 DONOTIRTO 18077 M² SEDANG 2.200 39.769.400 10 TIRTOSARI 4370 M² SEDANG 2.200 9.614.000 11 TIRTOHARGO 3920 M² TINGGI 2.450 9.604.000 12 SELOHARJO 3520 M² RENDAH 2.000 7.040.000 13 PANJANGREJO 6730 M² SEDANG 2.200 14.806.000 14 SRIHARDONO 34322 M² SEDANG 2.200 75.508.400 15 SIDOMULYO 38250 M² TINGGI 2.450 93.712.500 16 MULYODADI 10235 M² SEDANG 2.200 22.517.000 17 SUMBERMULYO 9710 M² TINGGI 2.450 23.789.500 18 CATURHARJO 15012 M² RENDAH 2.000 30.024.000 19 TRIHARJO 13126 M² RENDAH 2.000 26.252.000 20 GILANGHARJO 43875 M² TINGGI 2.450 107.493.750 21 WIJIREJO 17080 M² RENDAH 2.000 34.160.000 22 TRIWIDADI 10872 M² RENDAH 2.000 21.744.000 23 SENDANGSARI 17112 M² RENDAH 2.000 34.224.000 24 GUWOSARI 8208 M² RENDAH 2.000 16.416.000 25 PALBAPANG 11187 M² TINGGI 2.450 27.408.150 26 RINGINHARJO 5395 M² RENDAH 2.000 10.790.000 27 BANTUL 29068 M² SEDANG 2.200 63.949.600 28 TRIRENGGO 21967 M² TINGGI 2.450 53.819.150 29 SABDODADI 3970 M² SEDANG 2.200 8.734.000 30 PATALAN 20073 M² TINGGI 2.450 49.178.850 31 CANDEN 9840 M² SEDANG 2.200 21.648.000 32 SUMBERAGUNG 16440 M² SEDANG 2.200 36.168.000 33 TRIMULYO 9020 M² TINGGI 2.450 22.099.000 34 SELOPAMORO 20115 M² SEDANG 2.200 44.253.000 35 SRIHARJO 15513 M² RENDAH 2.000 31.026.000 8 NO KALURAHAN LUAS KELAS TANAH ALOKASI /M² JUMLAH Luas x Alokasi (Rp) 36 WUKIRSARI 14440 M² SEDANG 2.200 31.768.000 37 KEBONAGUNG 5191 M² RENDAH 2.000 10.382.000 38 KARANGTENGAH 2797 M² RENDAH 2.000 5.594.000 39 GIRIREJO 4950 M² RENDAH 2.000 9.900.000 40 KARANGTALUN 7748 M² RENDAH 2.000 15.496.000 41 IMOGIRI 6334 M² RENDAH 2.000 12.668.000 42 MANGUNAN 8640 M² RENDAH 2.000 17.280.000 43 MUNTUK 14316 M² RENDAH 2.000 28.632.000 44 DLINGO 18174 M² RENDAH 2.000 36.348.000 45 TEMUWUH 27497 M² RENDAH 2.000 54.994.000 46 TERONG 8990 M² RENDAH 2.000 17.980.000 47 JATIMULYO 13847 M² RENDAH 2.000 27.694.000 48 BATURETNO 14290 M² TINGGI 2.450 35.010.500 49 BANGUNTAPAN 16323 M² TINGGI 2.450 39.991.350 50 JAGALAN 150 M² SEDANG 2.200 330.000 51 SINGOSAREN 1900 M² RENDAH 2.000 3.800.000 52 JAMBIDAN 4995 M² SEDANG 2.200 10.989.000 53 POTORONO 8685 M² TINGGI 2.450 21.278.250 54 TAMANAN 8924 M² TINGGI 2.450 21.863.800 55 WIROKERTEN 7558 M² SEDANG 2.200 16.627.600 56 WONOKROMO 21911 M² SEDANG 2.200 48.204.200 57 PLERET 3880 M² SEDANG 2.200 8.536.000 58 SEGOROYOSO 9934 M² SEDANG 2.200 21.854.800 59 BAWURAN 5715 M² SEDANG 2.200 12.573.000 60 WONOLELO 1858 M² RENDAH 2.000 3.716.000 61 SITIMULYO 15295 M² SEDANG 2.200 33.649.000 62 SRIMULYO 22908 M² TINGGI 2.450 56.124.600 63 SRIMARTANI 18855 M² TINGGI 2.450 46.194.750 64 PENDOWOHARJO 14500 M² TINGGI 2.450 35.525.000 65 TIMBULHARJO 30409 M² TINGGI 2.450 74.502.050 66 BANGUNHARJO 22263 M² TINGGI 2.450 54.544.350 67 PANGGUNGHARJO 14974 M² TINGGI 2.450 36.686.300 68 BANGUNJIWO 31350 M² SEDANG 2.200 68.970.000 69 TIRTONIRMOLO 10533 M² SEDANG 2.200 23.172.600 70 TAMANTIRTO 21258 M² SEDANG 2.200 46.767.600 71 NGESTIHARJO 14345 M² TINGGI 2.450 35.145.250 72 ARGODADI 18437 M² RENDAH 2.000 36.874.000 73 ARGOREJO 7650 M² RENDAH 2.000 15.300.000 74 ARGOSARI 4770 M² SEDANG 2.200 10.494.000 75 ARGOMULYO 26477 M² TINGGI 2.450 64.868.650 JUMLAH TOTAL 1.011.035 M² 2.269.235.000 BUPATI BANTUL, ABDUL HALIM MUSLIH 9

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…